Penilaian: 0 / 5

Koalisi Masyarakat Sipil Menolak Impunitas menyatakan akan mengajukan upaya banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menolak gugatan terhadap pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon terkait penyangkalan perkosaan massal dalam tragedi Mei 1998. Putusan majelis hakim yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO) dinilai mengabaikan substansi perkara dan justru memperpanjang budaya impunitas di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers pada Rabu (22/4) dan disiarkan melalui akun YouTube @Yayasan LBH Indonesia.

Penilaian: 0 / 5

Tim Pencari Fakta yang terdiri dari enam lembaga negara memaparkan hasil investigasi terkait peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan yang terjadi pada Agustus–September 2025. Temuan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang dihadiri perwakilan berbagai lembaga, antara lain Komnas HAM, KPAI, Komnas Perempuan, Komisi Nasional Disabilitas (KND), LPSK, dan Ombudsman RI pada Senin (20/4). 

Penilaian: 0 / 5

Setelah lebih dari 22 tahun perjuangan pekerja rumah tangga agar memiliki payung hukum, akhirnya RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) disahkan menjadi Undang-undang Pekerja Rumah Tangga. Artinya PRT diakui sebagai pekerja oleh negara. Kemenangan ini hasil dari desakan ribuan para PRT, aktivis, pekerja, media dan solidaritas masyarakat sipil yang terus-menerus.

Penilaian: 0 / 5

Dalam rangka memperingati International Women’s Day 2026, komunitas mahasiswa Girl Up UNS menggelar rangkaian acara bertajuk “Beyond Labels: Advancing Equity Together.” Kegiatan ini berlangsung pada Sabtu (18/04) di Baron House Resto, dengan menghadirkan talkshow, pameran seni, serta penampilan band.