KUHP Baru dan Kasus-kasus Aktual
- YAPHI
- Suara Keadilan
- Dilihat: 60
Ada helatan dari Komunitas Satu Pena, Jumat (30/1) terkait kasus pelaporan komedian Pandji Pragiwaksono dalam pertunjukan Mens Rea. Menghadirkan Bivitri sebagai narasumber, webinar seri ke 182 diawali dengan bicara tentang KUHP baru yang bermasalah dan oleh pemerintah, publik disodori narasi bahwa itu sebagai dekolonialisasi.
Add a commentForum Diskusi Denpasar 12 : Fenomena Grooming Anak Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Psikologi
- YAPHI
- Suara Keadilan
- Dilihat: 96
Fenomena grooming mencuat terkait terbitnya buku berjudul Broken Strings, satu bentuk kekerasan perempuan dan anak, dengan pelaku orang dewasa yang membangun kepercayaan kepada korbannya.
Add a commentPelajaran Ekologi dalam Film AVATAR
- YAPHI
- Suara Keadilan
- Dilihat: 2784
Dalam tiga sekuel film Avatar, ada hal yang sering menjadi pertanyaan penonton, mengapa Jake Sully yang dipilih Eywa? Si manusia hybrid dari Eywa selaku dewa di semesta Pandora.
Add a commentAJI Memperkuat Keberlanjutan dan Resiliensi Media Independen di Indonesia
- YAPHI
- Suara Keadilan
- Dilihat: 95
AJI (Aliansi Jurnalis Independen) Indonesia saat ini sedang mengembangkan Media Viability Assessment Tool (Perangkat Penilaian Kelangsungan Media) yang terlokalisasi, terutama ditujukan untuk memperkuat keberlanjutan media alternatif di Indonesia dan diluncurkan pada pertengahan tahun 2025. Poin-poin penting terkait viability assessment media oleh AJI bertujuan untuk Pengembangan Tool, alat yang dirancang untuk mengukur efektivitas keberlanjutan media alternatif (keberlanjutan finansial dan independensi redaksi) di tengah krisis multidimensi yang dialami media arus utama. AJI bekerja sama dengan International Federation of Journalists (IFJ), European Union, dan BBC Media Action melalui program "Brave Media".
Add a commentKuatkan Hak Belajar Anak Surakarta: MPPS Ajukan 3 Prioritas Pendidikan
- YAPHI
- Suara Keadilan
- Dilihat: 89
Yayasan YAPHI bersama Masyarakat Peduli Pendidikan Surakarta (MPPS) menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta sebagai kontribusi publik untuk memperkuat pemenuhan hak belajar setiap anak. Bertempat di Ruang R.A Kartini, kantor Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Kamis (22/1). Penyampaian rekomendasi ini berangkat dari kebutuhan memperluas akses layanan pendidikan yang setara, mendorong pemerataan mutu antar sekolah, serta memastikan layanan pendidikan yang inklusif dan bermakna bagi seluruh anak, termasuk anak penyandang disabilitas dan anak berkebutuhan khusus.
Add a comment



