Pers Rilis : Pelanggaran HAM dalam Kasus Teror Kepala Babi dan Bangkai Tikus kepada Tempo
- YAPHI
- Suara Keadilan
- Dilihat: 1178
Penilaian: 0 / 5
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) memberikan atensi terhadap teror kepala babi yang diterima jurnalis Tempo, Francisca Christy Rosana alias Cica, serta kiriman bangkai tikus di kantor redaksi Tempo yang terjadi pada 19 Maret 2025 dan 22 Maret 2025. Menindaklanjuti hal tersebut dan sebagai implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi pemantauan yang diatur dalam Pasal 89 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
Add a comment
Bersama Organisasi Kepemudaan, YAPHI Petakan Masalah dan Potensi dalam Peringatan IWD
- YAPHI
- Suara Keadilan
- Dilihat: 617
Penilaian: 4 / 5
Dimulai dari meredefenisi lagi kata pemuda dan bagaimana sebenarnya eksistensi pemuda yang kata lainnya adalah anak muda, cah enom, atau taruna, Ika Hana Pertiwi, peneliti dan relawan Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia (KPSI) Simpul Solo Raya, menceritakan pengalamannya bagaimana dulu mengikuti karang taruna di kampungnya, menjelaskan bahwa menjadi pemuda merupakan proses dan pendewasaan diri adalah titik kedatangan.
Add a comment
Aliansi Perempuan Indonesia Tolak Revisi UU TNI
- YAPHI
- Suara Keadilan
- Dilihat: 777
Penilaian: 0 / 5
Aliansi Perempuan Indonesia bekerja sama dengan Konde.co dan dimoderatori oleh Salsabila Putri menghelat siaran pers via zoom pada Selasa, 18/3. Siaran pers dihadiri oleh beberapa perwakilan organisasi seperti yang disampaikan oleh Khotimatun, Asosiasi LBH APIK yang berharap seluruh masyarakat saat ini mesti concern dengan isu revisi Undang-Undang Tentara Nasional (RUU TN)I. Menurut perempuan aktivis ini, publik harus hati-hati sebab dalam sejarah Indonesia, miiterisasi dimulai dari proses gradual atau sedikit demi sedikit dan militerian.
Add a comment
Ancaman Nyata Dwifungsi Militer Bagi Perempuan
- YAPHI
- Suara Keadilan
- Dilihat: 749
Penilaian: 0 / 5
Asosiasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK Indonesia dan 18 Kantor LBH APIK di Indonesia menolak Revisi Undang-Undang (UU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dapat melemahkan supremasi sipil dan melegitimasi Dwifungsi Militer. Saat ini Revisi UU TNI tengah dibahas secara diam-diam dan serampangan.
Add a commentSIARAN PERS Pembahasan RUU TNI Khianati Janji Pemerintah di Forum HAM Internasional
- YAPHI
- Suara Keadilan
- Dilihat: 650
Penilaian: 0 / 5
Dikutip dari akun Instagram Aji Yogyakarta pada 16 Maret 2025, 34 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi masyarakat sipil untuk Advokasi HAM Internasional (HRWG) mengecam pembahasan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Revisi ini tidak hanya mengancam profesionalisme militer, tetapi juga mengkhianati komitmen Indonesia dalam menjalankan berbagai rekomendasi PBB dan kewajiban hukum HAM internasional.
Add a comment
