Penilaian: 0 / 5

Setelah lebih dari 22 tahun perjuangan pekerja rumah tangga agar memiliki payung hukum, akhirnya RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) disahkan menjadi Undang-undang Pekerja Rumah Tangga. Artinya PRT diakui sebagai pekerja oleh negara. Kemenangan ini hasil dari desakan ribuan para PRT, aktivis, pekerja, media dan solidaritas masyarakat sipil yang terus-menerus.

Penilaian: 0 / 5

Dalam rangka memperingati International Women’s Day 2026, komunitas mahasiswa Girl Up UNS menggelar rangkaian acara bertajuk “Beyond Labels: Advancing Equity Together.” Kegiatan ini berlangsung pada Sabtu (18/04) di Baron House Resto, dengan menghadirkan talkshow, pameran seni, serta penampilan band.

Penilaian: 0 / 5

Tim Pencari Fakta yang terdiri dari enam lembaga negara memaparkan hasil investigasi terkait peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan yang terjadi pada Agustus–September 2025. Temuan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang dihadiri perwakilan berbagai lembaga, antara lain Komnas HAM, KPAI, Komnas Perempuan, Komisi Nasional Disabilitas (KND), LPSK, dan Ombudsman RI pada Senin (20/4). 

Penilaian: 0 / 5

Eva Sundari, koordinator Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pengesahan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), mengatakan bahwa  jelang Hari Kartini, belum disahkannya RUU PPRT adalah ironi, dari semestinya ada penghormatan dan penghargaan kepada perempuan di berbagai sektor, sebagai sumber daya manusia. Apalagi kontribusi PRT esensial, namun negara mengabaikannya termasuk sekarang tidak hanya prosedural tapi tata kelola. Hal ini dilatarbelakangi dari belum adanya kejelasan sampai dimana posisi RUU PPRT saat ini, apakah draf masih di DPR RI atau sudah di pemerintah. Polemik akhirnya tersibak saat konferensi pers yang diadakan pada Rabu, (15/4).