Catatan dari Panggung Rakyat, “Petruk Nagih Janji” Sejarah yang Terjarah
- YAPHI
- Suara Keadilan
- Dilihat: 427
Komunitas Reog Singo Kerti, Dulu dan Kini
Kedatangan saya dan dua teman panitia lainnya di sore hari itu di sebuah rumah dua lantai, beralamat di Kelurahan Kerten, sejak awal diterima dengan baik. Setelah sebelumnya komunikasi dilakukan oleh Daniel, teman yang didapuk menjadi ketua panitia. Bahwa acara puncak peringatan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (HAKTP) akan melibatkan partisipasi masyarakat Kerten. "Tapi, anak-anak yang dulu bergabung dalam reog sudah pada bekerja menetap, Mas. Kami sudah lama tidak berkegiatan. Terakhir itu ya pas pandemi COVID-19," ujar laki-laki yang akrab dipanggil "Pak Mul", pengasuh Komunitas Reog Singo Kerti yang berdiri tahun 2017, pensiunan ASN di Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) dr. Arif Zainudin sambil melihat-lihat layar telepon genggamnya.
Add a commentKajian Hukum Kritis : Diskusikan Pelanggaran HAM Berat 65/66 Bersama Organisasi Kepemudaan
- YAPHI
- Suara Keadilan
- Dilihat: 275
"Dunia memang tidak adil. Hal-hal buruk mungkin akan terus terjadi tapi kita harus tetap berani untuk bersuara. Perubahan akan terjadi. Kita bisa ciptakan ruang aman untuk kamu, kita. Organisasi dan bersolidaritas itu adalah kunci." -Rangga Purbaya
Add a commentKelas Relawan Inklusi Helatan Jaringan Visi Solo Inklusi Selesaikan Sesi
- YAPHI
- Suara Keadilan
- Dilihat: 224
Kelas relawan inklusi berjumlah 27 orang yang diinisiasi oleh Jaringan Visi Solo Inklusi dan didukung oleh Yayasan YAPHI telah menyelesaikan sesinya pada Sabtu (15/11) lalu, dengan materi penutup tentang sensitivitas disabilitas. Namun demikian, masih ada kelas terakhir yang mereka ikuti yakni diskusi tentang HAM dan Disabilitas.
Add a commentFormasi Disabilitas Diseminasikan Catahu 2025
- YAPHI
- Suara Keadilan
- Dilihat: 241
Jonna Damanik, komisioner Komisi Nasional Disabilitas (KND) dalam diseminasi Catatan Tahunan (Catahu) Formasi Disabilitas 2025, Senin (15/12), mengatakan bahwa saat ini pihaknya dengan kementerian terkait sedang mengintegrasikan data dan ada masa transisi yang tidak berdampak langsung. Selain itu, pembahasan terkait amanat kartu difabel adalah padai Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Ia juga menyinggung Surat Keputusan (SK) Mensos kedua ada 2,9 juta difabel mengakses kartu difabel.
Add a commentJaringan Visi Solo Inklusi bersama YAPHI Peringati HDI Gelar Diskusi HAM dan Disabilitas
- YAPHI
- Suara Keadilan
- Dilihat: 229
Hak-hak penyandang disabilitas termaktub dalam United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD) dalam banyak pasal yakni pasal 10-31 (kecuali pasal 11). Pun di dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2016, hak-hak tersebut juga tercantum. Disebutkan bahwa Pasal 5 Ayat (1) Penyandang Disabilitas memiliki hak: hidup; bebas dari stigma; privasi; keadilan dan perlindungan hukum; pendidikan; pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; kesehatan; politik; keagamaan; keolahragaan; kebudayaan dan pariwisata; kesejahteraan sosial; dan Aksesibilitas. Selain itu, penyandang disabilitas juga mendapatkan hak dalam Pelayanan Publik, Pelindungan dari bencana; habilitasi dan rehabilitasi; Konsesi; pendataan; hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
Add a comment


