Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berlangsung selama berbulan-bulan di sejumlah wilayah Indonesia telah memicu krisis kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masyarakat. Pemerintah didesak segera mempercepat pemadaman api, menyediakan layanan kesehatan bagi warga terdampak, serta menindak pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan ekosistem gambut.
Persoalan tersebut mengemuka dalam webinar yang diselenggarakan Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI), Senin (2/11/2026). Diskusi menghadirkan sejumlah narasumber dari bidang kesehatan, lingkungan, dan rehabilitasi medik untuk membahas dampak kebakaran hutan, khususnya di Kalimantan Tengah.
Praktisi kesehatan di Palangkaraya, dr. Evi Riana Simarmata, mengatakan paparan asap kebakaran hutan dalam jangka panjang dapat menimbulkan gangguan kesehatan serius. Asap tidak hanya berupa kabut yang mengurangi jarak pandang, tetapi merupakan campuran partikel halus, gas beracun, dan senyawa kimia berbahaya.
Salah satu komponen yang perlu diwaspadai adalah partikel PM2,5 dan partikel ultrahalus. Ukurannya yang sangat kecil memungkinkan partikel tersebut menembus saluran pernapasan hingga mencapai alveolus atau kantung udara di paru-paru.
Ketika masuk ke dalam paru-paru, partikel dapat memicu inflamasi atau peradangan serta stres oksidatif yang merusak jaringan. Sebagian partikel juga dapat menembus pembuluh darah dan masuk ke sirkulasi sistemik sehingga berpotensi memengaruhi organ tubuh lainnya.
"Partikel-partikel itu masuk bukan hanya numpang lewat saja, tetapi akan membuat proses inflamasi atau peradangan," kata Evi.
Selain partikel halus, asap kebakaran mengandung gas beracun seperti karbon monoksida dan nitrogen oksida. Karbon monoksida merupakan gas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Gas tersebut memiliki kemampuan mengikat hemoglobin sekitar 200 kali lebih kuat dibandingkan oksigen sehingga dapat mengganggu distribusi oksigen ke seluruh tubuh.
Paparan karbon monoksida dapat menimbulkan gejala mulai dari sakit kepala, pusing, dan pandangan berkunang-kunang hingga penurunan kesadaran dan kejang pada kondisi berat. Sementara itu, paparan senyawa karsinogenik dalam asap kebakaran juga berpotensi meningkatkan risiko kanker paru-paru dalam jangka panjang.
Evi menjelaskan, kelompok yang paling rentan terhadap paparan asap meliputi anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta orang dengan penyakit paru dan jantung kronis. Risiko juga tinggi bagi pekerja luar ruangan, petugas pemadam kebakaran, relawan, dan masyarakat yang tinggal di rumah dengan ventilasi tidak memadai.
Kondisi pencemaran udara di Palangkaraya, menurut Evi, sempat mencapai tingkat yang sangat berbahaya. Indeks pencemaran udara bahkan dilaporkan menembus angka 4.000. Pada siang hari, suasana di luar rumah dapat terlihat seperti malam karena kabut asap yang begitu pekat.
Dampak kabut asap juga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Evi mengungkapkan, sejumlah pasien yang ditanganinya mengalami kecelakaan akibat keterbatasan jarak pandang. Korban mengalami cedera kepala hingga patah tulang setelah kendaraan menabrak trotoar atau kendaraan lain yang sedang berhenti.
Kondisi lebih sulit dialami pasien dari kabupaten yang harus dirujuk menuju rumah sakit di Palangkaraya. Perjalanan panjang dalam kondisi kabut asap menambah risiko bagi pasien maupun petugas yang mengantarkannya.
Ia mengingatkan, dampak kesehatan tidak serta-merta hilang ketika kabut asap mulai menipis. Paparan berkepanjangan berpotensi meningkatkan risiko penyakit paru obstruktif kronis (PPOK) dan kanker paru-paru.
Karena itu, masyarakat diminta memantau kualitas udara, mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika polusi tinggi, serta menggunakan masker N95 atau setara FFP2. Masker tersebut lebih efektif menyaring partikel halus dibandingkan masker bedah biasa, meskipun tidak dapat melindungi pemakainya dari paparan gas karbon monoksida.
Kasus ISPA Meningkat
Dampak kesehatan juga terlihat dari meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Palangkaraya. Wahyu Slamet, praktisi fisioterapi dan rehabilitasi medik, memaparkan data yang diperolehnya dari Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya.
Berdasarkan data hingga 25 Oktober 2026, tercatat 12.748 kasus ISPA. Dalam periode enam hari ketika kondisi pencemaran udara memburuk, jumlah kasus harian bahkan dilaporkan mencapai sekitar 1.297 kasus.
Data bulanan yang dipaparkan menunjukkan terdapat 2.529 kasus pada Juli, meningkat menjadi 3.512 kasus pada Agustus, dan 3.864 kasus pada September. Hingga 25 Oktober, tercatat 2.836 kasus. Wahyu memperkirakan jumlah kasus Oktober masih berpotensi bertambah karena data tersebut belum mencakup seluruh hari dalam bulan itu.
Selain kesehatan, kebakaran juga mengganggu kegiatan pendidikan. Sebanyak 135 sekolah dari total 424 sekolah di Kalimantan Tengah menerapkan pembelajaran dari rumah akibat kualitas udara yang tidak sehat dan keterbatasan jarak pandang. Sebanyak 339 murid juga tercatat mengalami ISPA.
Wahyu menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa karhutla telah berkembang menjadi krisis sosial dan pendidikan. Anak-anak tidak dapat mengikuti pembelajaran secara normal, sementara keluarga harus menghadapi risiko kesehatan dan perubahan aktivitas sehari-hari.
Dampak ekonomi juga dirasakan pelaku usaha kecil dan pekerja sektor pariwisata. Berdasarkan wawancara dengan sejumlah warga, Wahyu menemukan penurunan pendapatan pelaku usaha hingga 70–80 persen.
Seorang pedagang yang biasanya memperoleh pendapatan sekitar Rp1 juta per hari hanya mendapatkan Rp200.000. Pada hari tertentu, pendapatannya bahkan turun menjadi Rp150.000.
Pedagang makanan ringan di kawasan wisata juga mengalami penurunan omzet. Dari sebelumnya Rp400.000–Rp500.000 per hari, pendapatannya turun menjadi sekitar Rp100.000–Rp150.000.
Sektor pariwisata mengalami dampak serupa. Seorang pemandu wisata yang biasanya memperoleh Rp700.000 hingga Rp1 juta per hari kehilangan pelanggan karena wisatawan membatalkan atau menjadwalkan ulang perjalanan. Sebagian wisatawan memilih mengalihkan kunjungan ke daerah lain yang dianggap lebih aman dari kabut asap.
Wahyu juga menyebutkan sekitar 298 penerbangan di Bandara Tjilik Riwut dibatalkan akibat kondisi tersebut. Sebagian penerbangan dialihkan ke bandara di Kalimantan Selatan.
Secara makro, ia memaparkan hasil kajian yang memperkirakan kerugian ekonomi nasional akibat karhutla mencapai Rp39,29 triliun hingga Rp123,1 triliun.
Kerusakan Gambut dan Lemahnya Penegakan Hukum
Ketua Yayasan Borneo Institute Yanedi Jagau mengatakan kebakaran hutan tidak dapat dilepaskan dari kesalahan tata kelola lahan dan kebijakan pembangunan yang tidak memperhatikan karakteristik ekosistem gambut.
Menurutnya, sebagian wilayah Kalimantan Tengah merupakan kawasan gambut yang secara alami harus dipertahankan dalam kondisi basah. Pembukaan kanal dan pengeringan lahan untuk kepentingan pertanian skala besar justru meningkatkan risiko kebakaran.
Ia mengkritik kebijakan pembukaan lahan, termasuk proyek food estate, yang dinilai tidak cukup mempertimbangkan kondisi ekologis wilayah tersebut.
Yanedi juga menyoroti pandangan bahwa tanah yang dipenuhi pepohonan dan semak belukar dianggap sebagai tanah terlantar. Pandangan tersebut mendorong masyarakat membersihkan lahannya karena khawatir tanahnya dianggap tidak dikelola dan berpotensi diambil alih pihak lain.
Ia mencontohkan situasi pada 2019 ketika muncul persaingan sejumlah daerah untuk menjadi lokasi ibu kota negara. Saat itu, masyarakat di Palangkaraya dan sejumlah wilayah Kalimantan Tengah berlomba membersihkan lahan karena meningkatnya aktivitas jual beli tanah dan spekulasi investasi.
Menurut Yanedi, pemerintah seharusnya memberikan penghargaan kepada pemilik tanah yang mempertahankan pepohonan, sumber air, dan vegetasi alami, bukan justru mendorong perubahan fungsi lahan.
Sementara itu, Iqbal Damanik, pegiat lingkungan, menilai karhutla merupakan persoalan struktural yang telah lama diketahui penyebab dan risikonya. Berbagai penelitian dan peringatan mengenai potensi kebakaran telah disampaikan sejak sebelum kejadian tahun ini.
Ia menjelaskan, gambut yang mengering sangat mudah terbakar dan sulit dipadamkan karena api dapat merambat hingga lapisan bawah tanah. Perubahan kondisi alami gambut melalui pembukaan kanal dan pengeringan lahan menjadi salah satu faktor yang memperbesar risiko kebakaran.
Iqbal juga mengkritik lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap perusahaan yang memiliki izin pengelolaan lahan. Menurut dia, pemerintah perlu memastikan pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan mendapatkan sanksi tegas.
Ia mengingatkan agar tanggung jawab kebakaran tidak dialihkan kepada masyarakat peladang tradisional, khususnya masyarakat Dayak. Praktik perladangan tradisional memiliki aturan dan metode tersendiri, serta berbeda dengan pembukaan lahan skala besar untuk kepentingan perkebunan.
Iqbal menegaskan, pemerintah harus memprioritaskan pemadaman api dan penanganan masyarakat terdampak. Setelah situasi darurat tertangani, pemerintah perlu memastikan kawasan yang terbakar dilindungi dan tidak kembali dialihkan untuk aktivitas yang merusak lingkungan.
Desak Penanganan Darurat
Dalam diskusi tersebut, para narasumber juga menyampaikan sejumlah rekomendasi penanganan. Wahyu mengusulkan pendirian posko kesehatan di lima kecamatan terdampak, pembagian masker gratis, serta penyediaan ruang aman dengan penyaring udara bagi kelompok rentan.
Pemerintah juga diminta memberikan bantuan kuota internet bagi pelajar yang menjalani pembelajaran jarak jauh, bantuan sembako, dan subsidi bagi UMKM yang kehilangan pendapatan. Mobil layanan kesehatan dan oksigen keliling juga diperlukan untuk menjangkau masyarakat di wilayah terdampak.
Untuk jangka panjang, pemerintah didorong menyiapkan dana siaga kebakaran setiap tahun, memperkuat patroli kawasan rawan, memperbaiki sistem pemantauan titik api, serta melakukan restorasi gambut.
Evi menambahkan, penanganan karhutla harus dimulai dari upaya promosi kesehatan dan pencegahan. Pemerintah perlu mempersiapkan fasilitas kesehatan, tenaga medis, petugas pemadam, serta sistem informasi sebelum musim kemarau dan kebakaran terjadi.
Sementara itu, Iqbal menilai pemerintah perlu lebih terbuka dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat dan melibatkan para ahli dalam pengambilan keputusan. Menurut dia, transparansi dan kepastian langkah penanganan akan membantu mengurangi keresahan warga.
Moderator webinar Sofwan Albana menegaskan bahwa persoalan karhutla tidak cukup diselesaikan melalui pemadaman api. Pembenahan tata kelola lahan, perlindungan ekosistem gambut, dan penegakan hukum menjadi bagian penting agar kebakaran tidak terus berulang.
Webinar juga mengajak peserta berpartisipasi dalam penggalangan dana kemanusiaan untuk membantu masyarakat terdampak di Kalimantan. Bantuan direncanakan disalurkan dalam bentuk masker, obat-obatan, dan pembangunan rumah oksigen.
Para narasumber berharap penanganan kebakaran yang sedang berlangsung menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan menyeluruh. Tanpa perubahan kebijakan dan perlindungan terhadap ekosistem gambut, masyarakat dikhawatirkan akan terus menghadapi krisis kesehatan, ekonomi, dan lingkungan setiap kali kebakaran kembali terjadi. (Ast)
