Penilaian: 5 / 5

Dimoderatori oleh Dorkas Febria, Yayasan YAPHI menyelenggarakan diskusi gender dan seksualitas yang menghadirkan Tuba Fallopi, aktivis perempuan dari Sekolah Gender Padang, pada Rabu (20/1), via zoom meeting. Diskusi bertajuk “Ngomes” kepanjangan dari ngobrol mesra bertujuan untuk menambah kapasitas pengetahuan dan menyamakan perspektif terkait kesetaraan gender dan seksualitas. Tuba menyatakan bahwa ia bersama tiga kawan lainnya memiliki kegelisahan yang sama terkait minimnya pendidikan tentang gender dan seksualitas.

Penilaian: 0 / 5

Kamis (10/12) Konde.co meluncurkan hasil survey terhadap media online lewat media zoom meeting.  Tika Adriana memaparkan penelitian yang dilakukannya bersama tim Konde.co dengan melakukan identifikasi terhadap pemberitaan media massa dan diambil sample dari berita tiga media online yaitu Okezone, Tribunnews, dan Kompas.com dalam rentan waktu Juli-Agustus 2020 dimana pemberitaan tentang RUU PKS di tiga media tersebut menempati porsi kurang lebih tiga persen yang total publikasi rata-rata lebih dari 1.000 artikel per bulan.

Penilaian: 0 / 5

Perda Kota Surakarta nomor 9 tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas baru saja disahkan pada Desember tahun 2020. Perda ini ada dua sisi yakni inklusi dan charity. Namun ketika berbicara tentang inklusi, belum berbicara tentang kelompok rentan lainnya dan hanya menjawab difabel saja.  Contohnya adalah ketika ngomongin tentang aksesibilitas, ketika guidingblock dibenturkan dengan sebatang pohon, lalu dilakukan penebangan pohon tersebut, maka akan ada pihak yang dirugikan ketika pohon itu adalah bagian dari taman. Demikian dikatakan Purwanti dari SIGAB, narasumber sekaligus pemantik diskusi tentang Perda Difabel yang dihelat oleh Yayasan YAPHI, Senin (18/1).

Penilaian: 0 / 5

Kamis 10 Desember 2020 bertepatan dengan hari Hak Asasi Manusia (HAM), Yayasan YAPHI mengikuti diskusi daring melalui zoom meeting dengan judul Implementasi Kebijakan PSBB dan Dampaknya Pada Hak Konstitusional Perempua. Diskusi ini menghadirkan 195 peserta dengan narasumber antara lain Maria Ulfah Anshor dan Dati Fatimah dan beberapa penanggap yakni Prof dr. Vennetia Rykerens Danes, Prahesti Pandanwangi, Prof.Dr. Meiwita Paulina Budiharsana.

Penilaian: 0 / 5

Pada tanggal 14 Desember 2020 Yayasan YAPHI mengikuti diskusi online via zoom meeting yang di laksanakan oleh Komnas HAM dengan tema peluncuran videografis Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Acara ini menghadirkan narasumber Prahesti Pandanwangi, Direktur dan Regulasi Bappenas RI serta Dian Andi dari Komnas HAM.  

Penilaian: 0 / 5

Pada Senin 7 Desember 2020 Yayasan YAPHI mengikuti diskusi daring yang dilakukan ELSAM melalui zoom meeting bertema identitas digital di Indonesia “mengakhiri/melanggengkan diskriminasi”. Dalam diskusi yang diikuti 90 peserta menghadirkan narasumber antara lain Miftah Fadhli, Sri Wiyanti Eddyono, Sandra Moniaga, Meutia Aulia Rahmi.

Penilaian: 0 / 5

Berbagai persoalan dihadapi oleh lansia dalam pemenuhan hak-haknya antara lain tidak adanya data, tidak ada bansos lansia selama pandemi COVID-19 (karena biasanya yang mendapat bantuan adalah Kepala Keluarga (KK), sedang lansia menjadi anggota keluarga) serta perlunya wadah untuk menyuarakan pemenuhan hak-hak bagi lansia. Kebanyakan lansia di kegiatan lansia sering terlontar pertanyaan, siapa yang akan menolong mereka ? Maka jawabnya yang menolong adalah warga masyarakat. Demikian dikatakan oleh Rosiana, paralegal dari LBH APIK Medan dalam Festival HAM yang digelar oleh Komnas HAM dan dimoderatori oleh Luviana dari Konde.co , Kamis (17/12). Rosiana juga menyampaikan bahwa pihaknya memberi dukungan kepada 75 lansia dengan melakukan senam bersama, memberi asupan gizi, gula dan kacang hijau.  

Penilaian: 0 / 5

Wacana Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) tentang Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) menuai berbagai pertanyaan mengapa wacana itu ada. Tujuan pembentukan komisi kebenaran tersebut tak lain adalah untuk mencari fakta, memberikan perlindungan korban, mencegah keberulangan dan mengungkap kebenaran.