Penilaian: 0 / 5

Kebebasan pers tidak selalu dibungkam dengan larangan menerbitkan berita. Kadang, ia bekerja dengan cara yang lebih halus dengan cara misalnya, sebuah telepon dari pihak tertentu, permintaan agar naskah diperiksa sebelum tayang, ancaman pencabutan iklan, gugatan hukum, hingga rasa takut yang perlahan tumbuh di ruang redaksi.

Penilaian: 0 / 5

Di Ruang Pertamina Gedung 4 lantai 1, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Selasa, 11 Agustus 2026, diskusi pembahasan Rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia tidak berhenti pada soal norma. Percakapan justru mengarah ke pertanyaan yang lebih mendasar, siapa yang kelak memegang kendali atas penegakan hak asasi manusia di Indonesia?

Penilaian: 0 / 5

Enam tahun setelah wacana revisi Undang-Undang Pemilu pertama kali mengemuka pasca Pemilu 2019, pembaruan aturan pemilu kembali berada di persimpangan. Rancangan revisi yang sempat masuk Program Legislasi Nasional tak kunjung dibahas secara serius. Padahal, hitungan waktu menuju Pemilu 2029 terus berjalan.

Penilaian: 0 / 5

Jakarta - Komnas HAM menanti kebijakan baru pertanggungjawaban negara terhadap pemulihan hak-hak korban dan keluarga korban pelanggaran HAM yang berat. Hal ini dibahas dalam Diskusi Publik "Menata Arah Kebijakan Pemulihan Korban Pelanggaran HAM yang Berat" yang diselenggarakan Komnas HAM di Jakarta pada Selasa (6/8/2026).

Penilaian: 0 / 5

Sepuluh tahun sejak Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disahkan, organisasi difabel menilai masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah. Meski berbagai kebijakan turunan telah lahir dan sejumlah layanan mulai dibentuk, implementasi di lapangan dinilai belum mampu menghadirkan perubahan yang benar-benar dirasakan oleh difabel.

Penilaian: 0 / 5

Di tengah tekanan ekonomi yang semakin berat terhadap industri media, puluhan organisasi media, asosiasi jurnalis, akademisi, lembaga negara, hingga organisasi masyarakat sipil berkumpul di Universitas Indonesia, Kamis (30/7/2026). Mereka mendeklarasikan Koalisi Keberlanjutan Media, sebuah forum lintas sektor yang diharapkan menjadi ruang bersama untuk memperkuat masa depan jurnalisme Indonesia.

Penilaian: 0 / 5

Istilah "londo ireng" yang belakangan disematkan kepada organisasi masyarakat sipil (OMS) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) kembali menuai perhatian. Bukan sekadar soal pilihan diksi, istilah tersebut dinilai berpotensi mempersempit ruang demokrasi dan memengaruhi kepercayaan publik terhadap organisasi yang selama ini bekerja mendampingi masyarakat. Isu ini menjadi pembahasan dalam webinar "Stigmanisasi LSM versus Kontribusinya" yang diselenggarakan Komunitas TIKOLI via Zoom, Kamis (30/7). Diskusi menghadirkan Pemimpin Redaksi Jurnal Prisma sekaligus peneliti kontribusi sektor sosial, Fajar Nur Sahid, Ketua Umum PB HMI Sri Meisista, Dimas R. Perdana dari CEA Indonesia, dengan Sarwitri sebagai moderator.

Penilaian: 0 / 5

Ruang pertemuan diskusi via zoom pada Selasa (28/7) dipenuhi ratusan aparat penegak hukum, akademisi, organisasi masyarakat sipil, tenaga kesehatan, hingga perwakilan pemerintah daerah. Mereka datang dengan kepentingan yang berbeda, tetapi memiliki kegelisahan yang sama terkait bagaimana memastikan orang yang berani mengungkap kejahatan tidak justru menjadi korban berikutnya.