Penilaian: 0 / 5

Pada hari ketika seragam loreng memenuhi Lapangan Cilangkap untuk memperingati 81 tahun Tentara Nasional Indonesia, sebuah pertanyaan lain diajukan dari ruang sipil. Seberapa jauh tentara kini masuk ke kehidupan warga negara?

Penilaian: 0 / 5

SIARAN PERS

Menuju TEMUNAS IV, Perempuan Adat Tegaskan Hak Memimpin dan Menentukan Masa Depan

Jakarta, 29 September 2026 — Perempuan Adat memiliki peran penting dalam menjaga sumber pangan, merawat pengetahuan, serta mengelola ruang hidup komunitas. Meski demikian, suara Perempuan Adat masih kerap diabaikan dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan dan wilayah adat.

Penilaian: 0 / 5

Forum Peduli Kebenaran dan Keadilan Sambirejo (FPKKS) yang diketuai Sunarji menyampaikan aspirasi kepada Bupati Sragen Sigit Pamungkas dalam sarasehan di Pendapa Rumah Dinas Bupati Sragen, Jumat (24/9). Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi warga Sambirejo untuk kembali menyampaikan tuntutan terkait lahan yang selama ini masih dikuasai dan dikelola PTPN. Kegiatan dimulai sekitar pukul 08.00 WIB. Sekitar 150 orang hadir dalam sarasehan tersebut. Mereka terdiri atas warga yang tergabung dalam FPKKS dan kelompok masyarakat lainnya, pendamping masyarakat, serta sejumlah unsur pemerintah dan aparat.

Penilaian: 0 / 5

MENGGUGAT DESIL DTSEN DAN PELUNCURAN PLATFORM Kawalaspirasi.id
"JANGAN JADIKAN RANKING DATA SEBAGAI PENENTU NASIB RAKYAT MISKIN"

Jakarta, 22 September 2026

Beberapa bulan terakhir masyarakat dilipui kecemasan, kekhawairan, bahkan ketakutan atas keidakpasian akses terhadap perlindungan sosial, khususnya setelah terjadinya perubahan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang berdampak pada akses terhadap Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), bantuan sosial, bantuan pendidikan, serta berbagai program perlindungan sosial lainnya.

Penilaian: 0 / 5

Ada tanah yang sudah lama menjadi tempat hidup masyarakat, tetapi tiba tiba muncul dalam dokumen negara sebagai tanah yang berbeda. Ada tanah marga yang berubah status, ada pula kebun masyarakat yang bersinggungan dengan kawasan hutan. Di wilayah lain, ada desa yang berada di dalam peta konsesi. Ada pula tanah yang kembali menjadi tanah negara setelah hak penguasaannya berakhir. Di atas kertas, persoalan itu dapat terlihat seperti persoalan administrasi. Di lapangan, ceritanya jauh lebih panjang.

Penilaian: 0 / 5

Sebuah peta wilayah adat tidak pernah sekadar menunjukkan garis batas. Di dalam garis itu ada kebun yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ada hutan tempat masyarakat mencari bahan pangan. Ada mata air yang menjadi sumber kehidupan. Ada tempat yang dianggap penting secara adat. Ada pula sejarah panjang tentang bagaimana sebuah komunitas bertahan menjaga wilayahnya. Bagi masyarakat adat, tanah memiliki cerita yang jauh lebih panjang.

Penilaian: 0 / 5

Di ruang rapat, kemiskinan tampak seperti sesuatu yang bisa dihitung. Ada persentase yang harus diturunkan, garis kemiskinan yang menjadi batas, jumlah rumah tangga yang harus ditangani, wilayah prioritas yang perlu dipetakan, hingga target penghapusan kemiskinan ekstrem. Pemerintah membawa data untuk mengetahui siapa yang miskin, di mana mereka tinggal, dan program apa yang perlu diberikan.

Penilaian: 0 / 5

Menjelang tiga dekade Reformasi, kebebasan sipil di Indonesia masih menghadapi sejumlah tekanan. Persoalan itu terlihat dari kebebasan berekspresi, kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebasan akademik, kebebasan berkumpul dan berserikat, hingga perlindungan terhadap pembela hak asasi manusia. Temuan tersebut menjadi bagian dari Civic Space Legal Update 2026 yang diluncurkan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia atau PSHK pada Kamis 3/9. Kegiatan tersebut mengangkat tema Potret Kebebasan Sipil Menuju Tiga Dekade Reformasi dan digelar secara luring serta daring.