Ekologi

Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Hampir seperempat abad setelah TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam ditetapkan, persoalan agraria dan pengelolaan sumber daya alam masih menyisakan pekerjaan besar. Konflik agraria, degradasi lingkungan, tumpang tindih regulasi, ketimpangan penguasaan sumber daya alam, serta belum optimalnya perlindungan masyarakat adat menunjukkan bahwa mandat pembaruan agraria belum sepenuhnya diwujudkan dalam praktik.

Add a comment

Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Pada ruang zoom yang diinisiasi oleh Pulitzer Center, pada Kamis (23/7) istilah-istilah seperti pasar karbon, restorasi ekosistem, penertiban kawasan hutan, hingga net zero emission berulang kali terdengar. Di atas kertas, semuanya terdengar menjanjikan. Indonesia berupaya menekan emisi, menjaga hutan, sekaligus memenuhi komitmen iklim dunia. Namun, di balik bahasa kebijakan yang terdengar teknokratis itu, para jurnalis investigasi justru menemukan cerita yang jauh lebih rumit.

Add a comment

Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Suara peserta dari Papua memecah keheningan ruang Zoom yang dipenuhi aktivis lingkungan, pegiat masyarakat sipil, dan organisasi dari berbagai daerah. "Di Papua sekarang sebentar panas, sebentar dingin. Masyarakat bingung. Tapi yang lebih bingung lagi, bagaimana negara melindungi masyarakat adat?"

Add a comment

Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Suara peserta silih berganti memenuhi ruang diskusi. Tidak ada perdebatan yang meledak-ledak. Namun, dari setiap pertanyaan dan tanggapan yang mengalir, tampak satu kegelisahan yang sama: mengapa pengetahuan yang lahir dari masyarakat, yang dibangun melalui pengalaman puluhan tahun menjaga hutan, begitu sulit memperoleh tempat dalam kebijakan publik?

Add a comment

Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Ada satu pernyataan menarik dari Busyro Muqqodas, Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM dan Hikmah dalam Temu Nasional Reforma Agraria yang diselenggarakan akhir Januari lalu. Busyro selain memberi apresiasi kepada Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), ia juga mengambil data dari KPA bahwa ada penguasaan bisnis kalangan swasta di sektor Sawit seluas Pulau Jawa. Lalu hal ini mau disikapi bagaimana?

Add a comment

Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Tandu Ramba, motivator pembangunan masyarakat wilayah Sulawesi dalam zoom meeting yang diselenggarakan oleh Seknas Jaringan Kerja Lembaga Kristen Indonesia (JKLPK) Jumat (20/1) menyatakan mengapa tema perubahan iklim menjadi penting, sebab ada amanat dari Allah untuk memelihara ciptaan-Nya. Selain itu karena strategi pembangunan nasional adalah pembangunan rendah emisi dan  semua sektor terdampat oleh perubahan iklim maka ia juga memaparkan terkait adaptasi perubahan iklim termasuk dalam pendanaan yakni Dana Desa dan tersedianya berbagai pendanaan dari pemerintah maupun NGO internasional.

Add a comment