Penilaian: 0 / 5

Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mulai menyusun regulasi baru tentang penanganan, perlindungan, dan partisipasi penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana. Proses penyusunan dilakukan melalui uji publik ya  ng melibatkan pemerintah daerah, organisasi difabel, akademisi, hingga mitra pembangunan agar aturan yang lahir benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan via luring dan daring, pada Selasa (7/7).

Penilaian: 0 / 5

Perubahan besar dalam sistem perlindungan saksi dan korban mulai diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban. Tidak hanya memperkuat kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), regulasi baru tersebut juga membawa harapan agar layanan perlindungan lebih mudah diakses masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil.

Penilaian: 0 / 5

Gagasan membangun ekonomi desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) memunculkan perdebatan yang hangat. Di satu sisi, program ini dipandang sebagai peluang besar untuk memperkuat ekonomi rakyat melalui dukungan negara. Di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa pendekatan yang terlalu terpusat justru menggerus partisipasi masyarakat desa, yang selama ini menjadi roh utama gerakan koperasi.

Penilaian: 0 / 5

Upaya pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) memunculkan beragam pandangan dari kalangan pegiat HAM, akademisi, hingga lembaga negara independen. Dalam sebuah diskusi publik yang dihelat oleh Lembaga Partisipasi Perempuan (LP2) via zoom meeting pada Senin (29/6) mengenai revisi Undang-Undang HAM, sejumlah narasumber menyoroti pentingnya pembaruan regulasi tersebut agar mampu menjawab tantangan HAM masa kini, namun di saat yang sama mengingatkan agar revisi tidak justru melemahkan perlindungan hak asasi maupun independensi lembaga HAM.