Publikasi

Pangan sebagai Hak, Bukan Sekadar Program

: YAPHI; Suara Keadilan; 04 Mei 2026; Dilihat: 20; Rating:

( 0 Rating )

Penilaian: 0 / 5

Di tengah ambisi besar negara mengejar ketahanan pangan, satu pertanyaan mendasar justru kerap terabaikan. Kerangka hukum sebenarnya sudah cukup kuat. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28C dan 28H menegaskan hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh kebutuhan dasar, termasuk pangan. Jaminan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menempatkan hak atas kesejahteraan sebagai bagian dari HAM. Bahkan secara spesifik, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa pemenuhan pangan merupakan tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan konsumsi yang aman, bermutu, dan bergizi.

Add a comment

Krisis Iklim dan Masa Depan Anak: Dari Kesadaran ke Aksi Kolektif

: YAPHI; Suara Keadilan; 27 April 2026; Dilihat: 110; Rating:

( 0 Rating )

Penilaian: 0 / 5

Yayasan SHEEP Indonesia menyelenggarakan Festival Iklim beserta rangkaian acara pada tanggal 24-25 April 2026 di Taman Pintar Yogyakarta dalam rangka memperingati hari Bumi. Acara ini menjadi media edukasi dan juga kampanye tentang bagaimana menjaga bumi yang dikemas dalam berbagai penampilan seni budaya dan juga sesi-sesi diskusi.

Add a comment

RUU PPRT Resmi Disahkan Menjadi Undang-Undang

: YAPHI; Suara Keadilan; 21 April 2026; Dilihat: 792; Rating:

( 0 Rating )

Penilaian: 0 / 5

Setelah lebih dari 22 tahun perjuangan pekerja rumah tangga agar memiliki payung hukum, akhirnya RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) disahkan menjadi Undang-undang Pekerja Rumah Tangga. Artinya PRT diakui sebagai pekerja oleh negara. Kemenangan ini hasil dari desakan ribuan para PRT, aktivis, pekerja, media dan solidaritas masyarakat sipil yang terus-menerus.

Add a comment

Koalisi Masyarakat Sipil Ajukan Banding, Tolak Putusan PTUN yang Dinilai Langgengkan Impunitas Kasus Mei 1998

: YAPHI; Suara Keadilan; 23 April 2026; Dilihat: 147; Rating:

( 0 Rating )

Penilaian: 0 / 5

Koalisi Masyarakat Sipil Menolak Impunitas menyatakan akan mengajukan upaya banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menolak gugatan terhadap pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon terkait penyangkalan perkosaan massal dalam tragedi Mei 1998. Putusan majelis hakim yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO) dinilai mengabaikan substansi perkara dan justru memperpanjang budaya impunitas di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers pada Rabu (22/4) dan disiarkan melalui akun YouTube @Yayasan LBH Indonesia.

Add a comment

Enam Lembaga Negara HAM Rilis Hasil Temuan Pelanggaran HAM dalam Aksi Agustus-September 2025

: YAPHI; Suara Keadilan; 20 April 2026; Dilihat: 366; Rating:

( 0 Rating )

Penilaian: 0 / 5

Tim Pencari Fakta yang terdiri dari enam lembaga negara memaparkan hasil investigasi terkait peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan yang terjadi pada Agustus–September 2025. Temuan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang dihadiri perwakilan berbagai lembaga, antara lain Komnas HAM, KPAI, Komnas Perempuan, Komisi Nasional Disabilitas (KND), LPSK, dan Ombudsman RI pada Senin (20/4).

Add a comment