Penilaian: 0 / 5

Aliansi Perempuan Indonesia bekerja sama dengan Konde.co dan dimoderatori oleh   Salsabila Putri menghelat siaran pers via zoom pada Selasa, 18/3. Siaran pers dihadiri oleh beberapa perwakilan organisasi seperti yang disampaikan oleh Khotimatun, Asosiasi LBH APIK yang berharap seluruh masyarakat saat ini mesti concern dengan isu revisi Undang-Undang Tentara Nasional (RUU TN)I. Menurut perempuan aktivis ini, publik harus hati-hati sebab dalam sejarah Indonesia, miiterisasi dimulai dari proses gradual atau sedikit demi sedikit dan militerian.

Penilaian: 0 / 5

Rencana pemerintah memperluas kewenangan Tentara Nasional Indonesia -Kepolisian Republik Indonesia (TNI-POLRI) menjadi perhatian publik. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)menilai perluasan kewenangan dua institusi tersebut melalui revisi Undang Undang perlu untuk ditinjau ulang.

Penilaian: 0 / 5

Dikutip dari akun Instagram Aji Yogyakarta pada 16 Maret 2025, 34 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi masyarakat sipil untuk Advokasi HAM Internasional (HRWG) mengecam pembahasan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Revisi ini tidak hanya mengancam profesionalisme militer, tetapi juga mengkhianati komitmen Indonesia dalam menjalankan berbagai rekomendasi PBB dan kewajiban hukum HAM internasional.

Penilaian: 0 / 5

Ketika  self kemudian berubah jadi  ego, yakni diawali dengan menganggap dirinya paling benar dari kaca matanya sendiri lantas muncullah sikap egois. Si ‘dia’  menjadi egois jika melakukan pemusatan pada diri sendiri dan harus jadi nomor satu atau si paling, menang, yang lain jadi kalah, tidak penting. Dan yang kalah adalah  paling rendah, yang kemudian disebut dengan Liyan.