Konsultasikan masalah anda
Yayasan Yekti Angudi Piadeging Hukum Indonesia (Yayasan YAPHI) berkarya atas dasar kemanusiaan, kebenaran, keadilan, kasih dan sikap kritis untuk mewujudkan masyarakat yang beradab dengan ciri kebhinekaan dalam lingkungan hidup yang lestari serta relasi yang penuh kedamaian. Yayasan YAPHI memiliki semangat dan mandat yang sama dengan Yayasan Pengabdian Hukum Indonesia (YAPHI) yang didirikan pada tahun 1987 oleh Yayasan Bimbingan Kesejahteraan Sosial (YBKS) Surakarta dengan Yayasan Ignatius Slamet Riyadi (YISR) Surakarta
Publikasi
Petani Diminta Menjaga Lingkungan, tetapi Akses Pendanaan Iklim Masih Terbatas
Petani yang selama ini berkontribusi menjaga hutan, mengelola sumber daya alam, dan mengembangkan pertanian ramah...
Perampasan Ruang Laut dan Krisis Iklim Mengancam Kehidupan Nelayan Kecil dan Buruh
Kebijakan iklim yang tidak berpihak kepada masyarakat pesisir dan pekerja berisiko melahirkan ketidakadilan baru. Di...
Pemuda Diminta Tidak Diam Menghadapi Korupsi, Mahasiswa Harus Berani Mengawal Integritas
Pemberantasan korupsi membutuhkan keterlibatan generasi muda. Mahasiswa tidak cukup hanya memahami korupsi sebagai...
KPK Ajak Mahasiswa Bangun Integritas Kampus dan Berani Laporkan Dugaan Korupsi
Pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku tindak pidana. Pendidikan integritas...
Karhutla Berulang, Warga Hadapi Krisis Kesehatan hingga Ekonomi
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berlangsung selama berbulan-bulan di sejumlah wilayah Indonesia telah memicu...
Transparansi Kebijakan Desa Dinilai Masih Lemah, Pengawasan Publik Perlu Diperkuat
Persoalan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan desa masih menjadi pekerjaan rumah. Besarnya...
Perempuan Menanggung Dampak Berlapis Bencana, Negara Diminta Perkuat Perlindungan
Perempuan menghadapi dampak berlapis ketika bencana melanda. Selain kehilangan tempat tinggal dan sumber penghidupan,...
Kepala Desa Diminta Perkuat Suara Warga Hadapi Penyusutan Kewenangan Desa
Penyusutan anggaran dan menguatnya kebijakan pembangunan yang terpusat dinilai tidak hanya berdampak pada kemampuan...
Dana Desa Menyusut, Kepala Desa Soroti Ancaman bagi Kemandirian dan Demokrasi Desa
Sejumlah kepala desa dan lurah menyoroti penyusutan anggaran desa dan penerapan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah...
PRT Desak Pemerintah Segera Terbitkan Aturan Turunan UU Perlindungan PRT
Pekerja rumah tangga (PRT) mendesak pemerintah segera menerbitkan aturan turunan Undang-Undang Perlindungan Pekerja...
Peneliti Soroti Perluasan Peran Militer di Ruang Sipil dan Ancaman bagi Demokrasi
Perluasan peran militer dalam urusan sipil melalui berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan dinilai dapat...
Komnas HAM Desak Rancangan UU HAM Perkuat Independensi dan Kewenangan Lembaga
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hak Asasi Manusia yang...
