Konsultasikan masalah anda
Yayasan Yekti Angudi Piadeging Hukum Indonesia (Yayasan YAPHI) berkarya atas dasar kemanusiaan, kebenaran, keadilan, kasih dan sikap kritis untuk mewujudkan masyarakat yang beradab dengan ciri kebhinekaan dalam lingkungan hidup yang lestari serta relasi yang penuh kedamaian. Yayasan YAPHI memiliki semangat dan mandat yang sama dengan Yayasan Pengabdian Hukum Indonesia (YAPHI) yang didirikan pada tahun 1987 oleh Yayasan Bimbingan Kesejahteraan Sosial (YBKS) Surakarta dengan Yayasan Ignatius Slamet Riyadi (YISR) Surakarta
Publikasi
Transisi Energi yang Mengubah Ruang Hidup dan Memunculkan Perlawanan
Bagi sebagian orang, transisi energi mungkin terdengar seperti jalan keluar dari ketergantungan pada bahan bakar...
Ketika Rokok Berhadapan dengan Kebijakan, Kesehatan, dan Pilihan Hidup Petani
Asap rokok mungkin tidak selalu terlihat. Namun, jejaknya hadir di banyak tempat antara lain, di sekitar sekolah,...
Catatan Talkshow Festival Udin : Sensor, Represi, dan Ancaman bagi Kebebasan Pers Mulai Menghantui Jurnalis
Kebebasan pers tidak selalu dibungkam dengan larangan menerbitkan berita. Kadang, ia bekerja dengan cara yang lebih...
Film Istimewa: Ketika Difabel Menjadi Tokoh Utama, Bukan Sekadar Objek Cerita
Pemutaran film Istimewa pada Kamis, 13 Agustus, di Solo, tidak sekadar menjadi agenda skrining sebuah film drama....
Di Balik Lemari Vivienne, Yeya Menemukan Luka Sejarah
Lampu panggung menyala. Seorang perempuan berdiri di hadapan penonton. Ia berdandan, memoles bibirnya dengan lipstik,...
RUU HAM dan Tarik-Menarik Kewenangan: Ketika Independensi Komnas HAM Dipertaruhkan
Di Ruang Pertamina Gedung 4 lantai 1, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Selasa, 11 Agustus 2026, diskusi...
Demokrasi yang Tertahan di Meja Legislasi
Enam tahun setelah wacana revisi Undang-Undang Pemilu pertama kali mengemuka pasca Pemilu 2019, pembaruan aturan...
Menagih Mandat Reforma Agraria
Hampir seperempat abad setelah TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam...
Komnas HAM: Untuk Pemulihan Korban Pelanggaran HAM yang Berat, Sebaiknya Pemerintah Bentuk Badan Pemulihan Korban Tersendiri
Jakarta - Komnas HAM menanti kebijakan baru pertanggungjawaban negara terhadap pemulihan hak-hak korban dan keluarga...
Satu Dekade UU Penyandang Disabilitas: Regulasi Bertambah, Pemenuhan Hak Dinilai Masih Tersendat
Sepuluh tahun sejak Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disahkan, organisasi difabel...
Koalisi Keberlanjutan Media Dideklarasikan, Mencari Jalan Baru Menyelamatkan Jurnalisme Indonesia
Di tengah tekanan ekonomi yang semakin berat terhadap industri media, puluhan organisasi media, asosiasi jurnalis,...
Stigma Londo Ireng Dinilai Mempersempit Ruang Sipil, OMS Didorong Perkuat Kolaborasi.
Istilah "londo ireng" yang belakangan disematkan kepada organisasi masyarakat sipil (OMS) dan lembaga swadaya...
