Publikasi

Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Penetapan Fungsi Hutan Adat (HA) harus mengikuti mekanisme adat sebagai subjek hukum, tidak lagi mengikuti mekanisme negara. Yang terjadi saat ini adalah, sudah masuk kawasan hutan adat namun mekanisme masih sebagai hutan negara (lindung, konservasi, dan lainnya). Padahal masyarakat adat sudah memiliki fungsi zonasinya sendiri. Demikian dikatakan oleh salah seorang peserta  workshop harmonisasi kebijakan penetapan masyarakat hukum adat dan hutan adat oleh Dewan Kehutanan Nasional didukung Asia Foundation,  Rabu (9/7).

Add a comment


Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Krisis iklim yang saat ini dialami oleh semua makhluk, seringkali dipahami sebagai kondisi darurat yang datang dari alam. Padahal sebenarnya akibat dari aktivitas manusia yang mengakibatkan dampak. Hal itu sudah bisa dilacak jauh ke belakang ketika manusia memiliki peradaban untuk membuka hutan. Lantas di abad 15-16 ada revolusi pengetahuan sehingga terciptalah mesin, dan jejak karbon bertambah.

Add a comment

Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Optimalisasi strategi dan kebijakan pemerintah daerah dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap Perempuan dan anak, penting dilakukan, oleh karena itu DP3AP2KB  memberikan edukasi terkait Psikoedukasi Peran Organisasi Wanita dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak dan  diselenggarakan di Gedung Sekretariat Bersama lantai 4, Surakarta  Kamis (10/7).

Add a comment

Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Jaringan Layanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Sukoharjo (JLPAK2S) adalah aliansi yang terdiri dari lembaga pemberi layanan pada penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Sukoharjo. Keluaran dari beberapa program kerja jaringan sudah dipetakan, lantas dikoordinasikan menjadi satu kegiatan JLPAK2S rapat koordinasi, (Kamis 17/7). Menyikapi pasca pra audiensi dengan wakil bupati beberapa waktu sebelummya, yang memberi tanggapan dengan baik pada jaringan kerja, wakil bupati meminta jaringan membuat contoh mekanisme yang akan diusulkan dalam layanan penanganan kasus perempuan dan anak.

Add a comment

Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

PPRBM Solo bersama dengan Perkumpulan SEHATI Sukoharjo menggelar kegiatan Webinar Diskusi Publik bersama Organisasi Penyandang Disabilitas Jawa Tengah pada Selasa, 15 Juli 2025 melalui Zoom Meeting atas dukungan dari Pusat Rehabilitasi YAKKUM Yogyakarta dan Program INKLUSI melalui Kemitraan Australia dan Indonesia.

Add a comment