Pasca melakukan Kongres yang pertama, Forum Pelokalan Indonesia, LokaNusa, mendeklarasikan diri sebagai wadah kolektif para pelaku kemanusiaan lokal untuk memperkuat posisi, kapasitas, dan peran strategis dalam sistem kemanusiaan global, Jumat (3/10).
Dengan mengusung semangat “Lokal Bicara, Global Mendengar”, LokaNusa menegaskan bahwa masyarakat dan organisasi lokal adalah garda terdepan dalam respon bencana maupun krisis kemanusiaan. Mereka tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi juga pemilik pengetahuan kontekstual dan kekuatan sosial-budaya yang selama ini menopang daya tahan komunitas.
Visi dan Misi LokaNusa
LokaNusa memimpikan sebuah ekosistem kemanusiaan yang lebih adil dan inklusif. Forum ini mendorong agar aktor lokal dapat berdiri sejajar dengan mitra nasional maupun internasional, sekaligus menjadi pusat inovasi dalam kesiapsiagaan dan tanggap bencana.
Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, LokaNusa mengemban misi menggalang jaringan organisasi lokal, mendorong pertukaran pengetahuan, serta memperkuat kapasitas kolektif. Misi ini juga diarahkan untuk memastikan adanya kemitraan yang abadi, transparan, serta berbasis keadilan gender dan solidaritas lintas generasi.
Pelokalan: Agenda Global, Tantangan Nasional
Dalam diskusi kongres, sejumlah pembicara menekankan pentingnya pelokalan sebagai agenda global yang mulai digaungkan sejak 2015 dan dipertegas dalam Konferensi Kemanusiaan Dunia di Jenewa (2016).
“Selama ini organisasi lokal sering hanya diposisikan sebagai subkontraktor, bukan pengambil keputusan strategi,” kata Rahmawati Husein, tokoh kemanusiaan dan pengurus AP-KI. Sementara itu, Drs. Pangarso Suryotomo dari BNPB mengingatkan pentingnya pembiayaan langsung yang adil dan transparan agar organisasi lokal lebih mandiri.
Gerakan Grand Bargain 2.0 yang ditetapkan pada tahun 2021 menjadi momentum penting. Inisiatif ini menargetkan 25% pendanaan kemanusiaan global langsung diberikan kepada aktor lokal pada tahun 2026.
Forum Kolaborasi dan Praktik Baik
LokaNusa diharapkan menjadi wadah bersama untuk menjaga akuntabilitas, membangun kolaborasi, serta meningkatkan akses pendanaan bagi organisasi kemanusiaan lokal. Melalui mekanisme seperti peer mentoring antarorganisasi, forum ini juga akan memperkuat kapasitas kolektif agar tidak ada aktor lokal yang berjalan sendiri-sendiri.
Selain itu, forum ini berkomitmen mendokumentasikan pengetahuan lokal, menyusun strategi jangka panjang, serta menyiapkan mekanisme pelaporan balik kepada komunitas terdampak.
Deklarasi Tujuh Prinsip
Dalam kesempatan tersebut, para peserta kongres membacakan Deklarasi LokaNusa yang menegaskan tujuh prinsip utama, yakni:
- Pengakuan dan penghormatan daya lokal.
- Kemitraan yang setara.
- Akuntabilitas mutlak kepada penyalin.
- Transfer sumber daya langsung dan cepat.
- Pembangunan kapasitas dua arah.
- Advokasi kontekstual berbasis Realitas Indonesia.
- Dukungan terhadap kemandirian komunitas.
Deklarasi ini meneguhkan tekad bersama untuk membangun sistem kemanusiaan yang lebih adil, partisipatif, dan berpijak pada kekuatan lokal.
Menuju Aksi Konkret
Acara peluncuran yang berlangsung di Pesenkopi Plus, Mojokerto, ditutup dengan ajakan bagi para peserta untuk terus berkolaborasi, memperkuat jejaring, dan mengawal implementasi prinsip pelokalan hingga ke tingkat kebijakan nasional maupun kerja sama global.
“LokaNusa bukan hanya forum, melainkan gerakan bersama. Dari Mojokerto, kami mengirim pesan ke dunia: suara lokal harus didengar, dihargai, dan diakui sebagai penentu arah kemanusiaan,” tegas salah satu peserta kongres. (Vera)
