Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Masa pandemi melahirkan berbagai fenonema dan perubahan arah kebijakan, salah satunya terkait pendidikan. Salah satu kebijakan yang dilahirkan di masa pandemi adalah program Sekolah Penggerak, yang digulirkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bekerja sama dengan pemda (pemkot/pemkab). Pemerintah daerah menjadi kunci dari pelaksanaan program Sekolah Penggerak.  Selain yang diminta adalah komitmen pemda, juga adanya statemen kepala sekolah terkait kesediaan masuk Sekolah Penggerak. Demikian prolog yang disampaikan  oleh Etty Retnowati, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta pada diskusi Masyarakat Peduli Pendidikan Surakarta (MPPS), Kamis (14/10).



Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Sekira 15-an orang pegiat isu perempuan dan anak yang terdiri dari jaringan NGO (YAPHI) dan  organisasi kemasyarakatan/agama ( MHH AIsyiyah, Muslimat NU), organisasi difabel  (Paguyuban Sehati) serta profesi pengacara (Peradi) melakukan audiensi di kantor Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPKBPPA) Menara Wijaya  dan ditemui kepala dinas Probiningsih Dwi Danarti, Selasa (12/10).


Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Dalam satu sesi tanya jawab pada even Forum Diskusi Denpasar 12 bertema Kewaspadaan Gelombang Ketiga COVID-19, sebuah pertanyaan menyeruak oleh peserta yakni kapan pandemi COVID-19 berakhir? Doktor Windhu Purnomo, dosen FKM Universitas Airlangga menjawab dengan menyatakan sebuah idiom bahwa pandemi akan berakhir saat “Cahaya yang berada di ujung lorong sudah tampak” ini artinya sudah ada cahaya di lorong, namun belum kelihatan lubangnya. Jadi sangat tergantung apakah kita nanti bisa terus berjalan, apakah kita akan salah langkah atau tidak. Menurut Windhu masyarakat sepertinya tidak mau bersabar dan persepsi masyarakat terkait risiko masih rendah. Ia menemui beberapa kasus Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang ketika belajar membaca dan menyanyi, mereka membuka masker dan itu diperbolehkan gurunya.


Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Jurnal Perempuan didukung Kurawal Foundation   melaunching edisi JP 109 sebagai bentuk komitmen dan dukungan terhadap RUU P-KS dengan gelaran webinar via zoommeeting dan disiarkan langsung kanal youtube  Jurnal Perempuan bertema Kekerasan Seksual dan Ketimpangan Gender, Kamis, 30/9. Atnike Nova Sigiro dari Jurnal Perempuan menyatakan bahwa di edisi kali ini memuat tentang hasil penelitian dengan menyasar 62  organisasi yang tergabung dalam Forum Pengada Layanan (FPL).

Atnike juga menyampaikan informasi terkini hasil dari baleg, bahwa RUU P-KS banyak mengalami  reduksi dari draft awal yang memuat 15 macam kekerasan menjadi 5 bentuk kekerasan seksual. Dari 62 responden, mereka banyak menjawab terkait adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis praktik tradisi. Namun angka yang paling tinggi adalah pemerkosaan.

Semua bentuk tantangan pernah dihadapai oleh lembaga-lembaga yang tergabung dalam FPL. Temuan berikutnya adalah banyak korban yang tidak diakomodasi layanan hukum  misalnya tidak adanya ahli, tidak ada biaya proses hukum, ancaman terhadap korban, korban takut mendapat balasan dari pelaku, korban  dan keluarga malu, tidak adanya perlindungan terhadap korban dan tidak ada payung hukum secara spesial melindungi korban.

Baihajar Tualeka, narasumber dari Ambon menceritakan bagaimana perjuangan seorang ayah yang mengantarkan anaknya korban perkosaan yang menggunakan perahu kecil dan harus pergi ke salah satu desa dan melewati lautan untuk mencapai akses peradilan. Dan ketika proses hukuman, pelaku mendapatkan hukuman 5-6 tahun, menurut Baihajar ini belum adil, sebab banyak ancaman dan stigma menimpa korban dan keluarganya. Di wilayah Timur Indonesia, akses internet menjadi kendala tersendiri.

Perempuan Disabilitas Mengalami Kerentanan Ganda

Rina Prasarani, perempuan disabilitas netra dari HWDI dan sekjen World Blind Union, yang juga bekerja di Hotel Grand Melia menyatakan bahwa perempuan disabilitas memiliki kerentanan ganda. Ia sebagai perempuan, disabilitas dan memiliki lapisan paling bawah. Di sisi seksualitas, banyak anggapan sebagai makhluk aseksual atau tidak memiliki hasrat seksual,  sehingga tidak mendapatkan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR), termasuk tentang hak atas tubuhnya. Informasi tentang HKSR ini yang seharusnya didapat.

Kekerasan seksual banyak terjadi di lingkungan terdekat dengan korban misalnya guru, pengelola panti, caregiver dan keluarga/kerabat dekat. Pendidikan hak atas tubuh perempuan anak difabel kemudian menjadi penting dan urgen. Bila kejadian kekerasan seksual di panti, mereka tidak memiliki informasi yang cukup. Dan tidak ada pemahaman mekanisme untuk melaporkan . Kalaupun ada masih banyak yang punya anggapan bahwa perempuan disabilitas aseksual seperti tersebut di atas. (Astuti)


Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Rahmi Meri Yanti, Direktur Woman Crisis Center (WCC) Nurani Perempuan Padang menjadi fasilitator dalam sekolah gender via daring yang diselenggarakan  Yayasan YAPHI bersama Sekolah Gender Padang dan dimoderatori oleh Tuba Falopii pada Jumat (2/7). WCC Nurani Perempuan berfokus kepada isu kekerasan berbasis gender dan menjadi mitra Komnas Perempuan sejak tahun 2000. Biasanya bila ada kasus-kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak, jika ada korban maka akan dirujuk ke WCC Nurani Perempuan.


© 2021 All Rights Reserved.