Penilaian: 0 / 5

Lembaga riset ekonomi dan hukum Center for Economic and Law Studies (Celios) merilis hasil survei terbaru yang menggambarkan penilaian publik terkait jelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Peneliti Celios, Galau D. Muhammad mengatakan,  hasil survei ini sebagai rapor merah bagi pemerintahan. “Warna merah melambangkan rapor merah. Jadi tidak ada cara lain untuk Pak Prabowo tidak berhenti di titik ini, maka harus melakukan evaluasi total, melakukan reshuffle kabinet, melakukan nomenklatur kementerian ini pangkas, dan merefleksikan dari data ini sebab publik menunggu,” katanya saat paparan, Minggu (19/10). Ia juga menilai, Presiden Prabowo perlu melakukan langkah nyata untuk memulihkan kepercayaan publik dengan melakukan reshuffle kabinet besar-besaran dan pemangkasan nomenklatur kementerian.

Saat ini ada sekitar 140 pejabat publik yang terdiri dari menteri, wakil menteri, utusan presiden, hingga penasihat presiden di Kabinet Merah Putih. Jumlah ini dinilai terlalu gemuk dan tidak efisien. “Tidak bisa tidak, pemerintah harus melakukan pemangkasan nomenklatur kementerian. Hal ini tergambar dari survei yang kami lakukan pada ekspert. 96 persen sepakat harus ada pergantian Menteri, dan 98 persen sepakat harus ada pemangkasan nomenklatur kementerian," ungkap Galau. Terkait sepuluh pejabat yang dinilai harus di-reshuflle versi survei Celios adalah 1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia 2. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana 3. Menteri HAM Natalius Pigai 4. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni 5. Menteri Kebudayaan Fadli Zon 6. Menteri Pariwisata Widiyanti Putri 7. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan 8. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko 9. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto 10. Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid.

Hasil survei menunjukkan,  rata-rata nilai yang diberikan adalah  3 dari skala 10. Hasil ini  jauh menurun dibanding survei serupa saat 100 hari pemerintahan. Saat itu Prabowo masih memperoleh nilai 5 dan Gibran 3. “Ibarat rapor nilai sekolah, angka 3 dari 10 ini jelas berada jauh di bawah standar kelulusan yang biasanya ada di kisaran 6 atau 7,” ujar Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar. Ia menambahkan bahwa memilih analogi sederhana menggunakan kata “rapor”.

Survei melibatkan dua kelompok yakni 1.338 responden masyarakat umum dan kelompok pakar dengan melibatkan 120 jurnalis dari 60 lembaga pers mewakili berbagai desk pemberitaan, mulai dari ekonomi, sosial-politik, hukum dan HAM, hingga lingkungan.  Responden tersebar secara nasional, dari perdesaan hingga perkotaan, dengan beragam latar sosial dan demografis, menggunakan metode teknik pengumpulan data dengan cara sampling, teknik analitis, instrumen survei, validitas, jumlah responden, cakupan wilayah, output data, waktu pengambilan data, dan kelebihan. Survei berlangsung pada 30 September hingga 13 Oktober 2025. Dari hasil agregasi,  29 persen responden memberi nilai 1 dari 10, menandakan kinerja dianggap sangat buruk. Sebagian lainnya memberi nilai 2 sebanyak 14 persen, dan nilai 3 sebanyak 20 persen. Sementara hanya 2 persen yang memberi nilai 8, dan 1 persen memberi nilai 9. Tidak ada yang memberikan nilai sempurna.

Survei yang dilakukan oleh Celios   adalah  bagian dari partisipasi publik dalam menjaga akuntabilitas pemerintahan. Pada sistem demokrasi, presiden dan jajaran pemerintah adalah penyelenggara negara yang harus terbuka terhadap kritik dan semua masukan dari rakyat. Kritik bukanlah bentuk menentang, melainkan cermin agar pemerintah dapat melihat kekurangan dan memperbaiki arah kebijakan. Sedangkan sektor dianggap paling tidak tertangani dengan baik adalah penegakan hukum dan HAM sebanyak 19 persen, disusul lingkungan adalah 17 persen,  ekonomi 14 persen, pendidikan 14 persen, serta sektor kesehatan dan sosial masing-masing 11 persen. Sisanya menyatakan bahwa  infrastruktur dan pertanian masing-masing adalah 7 persen. Media Wahyudi menyebutkan, hasil tersebut merupakan cerminan agregasi dari suara publik.  “Agregasi rangkuman dari suara masyarakat yang kami lakukan lewat metodologi penelitian berkaitan dengan evaluasi kinerja ini,” paparnya. (Ast)

Penilaian: 0 / 5

Ichsan Malik, pengajar dan penulis buku  “Resolusi Konflik Jembatan Perdamaian" menjadi salah satu narasumber apa buku karyanya  "Jalan Panjang Rekonsiliasi Tragedi 1965" pada Senin (13/10). Pertanyaan pertama yang ia sampaikan adalah mengapa korban terlalu besar yakni 500.000 orang padahal waktunya singkat. Ia juga mengemukaan jika di dunia juga ada kasus serupa yakni di Rwanda.

Penilaian: 0 / 5

Shinta Barasa, pendiri gerakan Indonesia Mengajar Anak Berkebutuhan Khusus  saat menjadi narasumber webinar yang dihelat oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) bertema “How to Support of Children with Special Needs," Kamis (16/10), mengajak para peserta untuk mengedepankan kesadaran sosial dan kekuatan mental sebagai faktor utama dalam pendampingan anak. Ia menekankan bahwa orang tua tidak hanya membutuhkan panduan teknis, tetapi juga dukungan emosional. Ia juga bercerita tentang pengalaman bagaimana orangtua di Tanjung Selor, Kalimantan harus naik speedboat selama dua jam setiap hari untuk mengakses layanan, hal yang akan sama dilakukan oleh para orangtua anak berkebutuhan lainnya yang tinggal di pelosok.

Shinta juga menyampaikan  beberapa tantangan orangtua ABK untuk pemenuhan hak-haknya : 1. Mendapatkan akses layanan diagnosa, 2. Mendapatkan layanan kesehatan, 3. Mendapatkan layanan pendidikan, 4. Mendapatkan layanan terapi, 5. Jaminan lifelihood anak dengan mendapatkan kesempatan pelatihan dan bekerja. Menurutnya, yang jadi masalah adalah selama ini tidak  ada  satu pintu untuk melakukan sosialisasi, artinya masing-masing dinas melakukan sosialisasi sendiri-sendiri. Sehingga beberapa orangtua dapat mengikuti sosialisasi dan hanya mereka saja yang bisa menyempatkan hadir, sedangkan yang tidak hadir, tidak bisa mendapatkan sosialisasi.

Sisi terakhir webinar menghadirkan narasumber ketiga Ran Wenas, dosen Pendidikan Anak Usia Dini dari Victoria University, Australia. Dalam paparannya, ia memperkenalkan pendekatan inklusif khas Australia yang mengusung konsep “whole image of the child”, yakni melihat anak sebagai pribadi anak yang utuh, bukan sekadar label seperti “Autis”.Menurutnya, pendidikan perlu beralih dari pelabelan menuju penghargaan terhadap keberagaman cara berpikir dan belajar. Wenas menekankan dukungan utama yang dibutuhkan orang tua dari guru.

Penting bagi pendidik untuk memiliki informasi yang akurat.  Ran Wenas  mengingatkan agar guru tidak sembarangan menyebutkan diagnosis kepada orang tua, seperti mengatakan “Anak ibu mungkin mengalami spektrum autis” tanpa pengalaman yang utuh, mengenai apa itu autis dan bagaimana dampaknya terhadap proses belajar anak. Ia menyampaikan strategi layanan Pemanfaatan Artifisial Intellegence – WhatsApp dan Gemini/Chat GPT, 2. Pengenalan assistance technology – two tech and high  tech, 3. Snow Ball training  untuk orangtua, guru dan terapis, agar terbentuk tanggung jawab dan keterlibatan., 4. Annual training dan supervisi pada kader posyandu dan puskesmas sebagai preventif dan intervensi dini., 5.Terapi dengan pendekatan penggunaan inventory/resources lingkungan sehingga terapi lebih fungsional dan efektif., 6.Endowment fund yang dikelola oleh pemerintah atau Lembaga terpercaya untuk jaminan keluarga ABK  dan 7.Penyediaan Handbook sebagai guide orangtua ABK. (Ast)

Penilaian: 0 / 5

Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) bersama Konsorsium Masyarakat Peduli Pendidikan Indonesia (KMPPI)  mengadakan bincang pendidikan bertema RUU Sisdiknas dan masa depan evaluasi belajar, Rabu (8/10).