Penilaian: 0 / 5

Keterbukaan informasi publik merupakan elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Di Indonesia Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah memberikan landasan hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang relevan dari badan publik. Namun meskipun terdapat kerangka hukum yang jelas, pelaksanaan keterbukaan informasi publik masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses, ketidaksesuaian informasi, dan resistensi birokrasi. Di tingkatan daerah, sengketa informasi bisa mencapai berbulan-bulan lamanya. Hal ini dirasa bertentangan dengan semangat Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Penilaian: 4 / 5

Dalam demokrasi ada yang disebut "demokrasi dari bawah" atau democracy from below, demikian dikatakan oleh Atnike Sigiro, Ketua Komnas HAM menjawab pertanyaan wartawan disesi tanya jawab konferensi pers dan pembukaan Festival HAM yang diselenggarakan di Kota Bitung, Sulawesi Utara 29-31 Juli 2024. Ia menambahkan bahwa ketika melihat institusi politik di Indonesia yang jumlahnya tidak kurang, seperti Mahkamah Konsitusi (MK), pemilu yang multipartai, tetapi dengan adanya democrazy from below gunanya untuk memastikan bahwa institusi berjalan sesuai undang-undang.

Penilaian: 0 / 5

Onni Rosleini, perancang peraturan perundang-undangan, dari Kemenkumham mengambil tema "Perkembangan dan Tindak Lanjut Rencana Pembentukan Pusat Legislasi Naisonal"pada seminar dan diskusi  panel pembentukan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan tantangannya, oleh Badan Keahlian DPR RI bekerja sama dengan Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia, Senin, 29/7 menyampaikan bahwa berdasarkan pangkalan data www.peraturan.go.id jumlah regulasi di Indonesia : UU ada 1.754, Perppu 217, PP 4.906, Perpres 2.427, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 37, Peraturan Bank Indonesia (BI) 226, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 490, Peraturan Menteri 18.174, Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) 5.930, Peraturan Daerah 19.323 sebanyak 53.482.

Penilaian: 0 / 5

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bersama Koalisi Kelompok Masyarakat Sipil mendesak Polda DIY untuk menghentikan penyidikan terhadap pengacara LBH Yogyakarta, yang juga pendamping kasus kekerasan seksual di Yogyakarta, Meila Nurul Fajriah, sebagai tersangka pencemaran nama baik.