Penilaian: 0 / 5

Ratusan pasang mata menatap ke atas panggung Wayang Kampung Sebelah (WKS) pada Sabtu malam, 14/12 di Lapangan Segitiga, Kerten, Laweyan. Surakarta. Tak hanya ditonton oleh masyarakat sekitar, helatan Yayasan Yaphi dalam rangka penutupan Hari HAM sebagai rangkaian 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16 HAKTP) dengan mendatangkan masyarakat petani yang didampinginya yakni dari Sambirejo Sragen, Paranggupito Wonogiri, masyarakat Porang Paring, serta masyarakat jaringan seperti KOMPAK, Jaringan Peduli Sungai Juwana (Jampisawan), Jaringan Visi Solo Inklusi, Forum Peduli Kebenaran dan Keadian Sambirejo (FPKKS), Komasipera, JPPAS, MPPS dan lainnya.

Penilaian: 0 / 5

Surakarta dikatakan sebagai pelopor Kota Inklusi, bahkan juga terdepan dalam penerbitan payung hukum perlindungan dan pemenuhan hak difabel yakni terbitnya Perda nomor 2 tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel, yang kemudian digantikan dengan Perda nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyandang Disabilitas.  Namun, bukan berarti masyarakat lengah dengan prestasi tersebut, sebab sudah semestinya sadar bahwa predikat inklusi bukan hanya sekadar plakat atau slogan saja, tetapi semestinya sudah “mendarah daging” di setiap benak warganya. Berlatar belakang itulah kemudian Jaringan Visi Solo Inklusi, yakni sebuah wadah sekumpulan  aktivis  penyandang disabilitas baik sebagai pribadi maupun dari berbagai komunitas  menyerukan isu inklusi disabilitas dan inklusi sosial di Kota Surakarta. Salah satu kegiatan yang dihelat adalah Diskusi, Kajian Kritis Hukum tentang Aksesibilitas yang Ramah Difabel bekerja sama dengan Yayasan YAPHI pada Senin (9/12).

Penilaian: 5 / 5

Berbagai masalah terkait pendidikan masih menjadi “PR” bagi pemangku kewajiban di Kota Surakarta. Problem yang dimaksud kaitannya dengan pelaksanaan PPDB dengan zonasi, kurikulum merdeka, serta masih tingginya Angka Putus Sekolah (APS) dan Angka Tidak Sekolah (ATS). Kota Surakarta  yang dikenal sebagai Kota Budaya dan memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2024 sebesar 84,41, mengalami peningkatan sebesar 0,87 poin dari tahun sebelumnya yang sebesar 83,54. IPM adalah salah satu indikator untuk mencapai pembangunan manusia. Semakin tinggi nilai IPM suatu daerah, maka pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. IPM diukur berdasarkan tiga tujuan akhir pembangunan yang salah satu ukurannya : pengetahuan, yang dinilai berdasarkan kemampuan baca tulis dan rata-rata tahun bersekolah.

Penilaian: 0 / 5

Komnas HAM telah menjadikan isu Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebagai isu prioritas HAM pada periode 2022 sampai 2027. Pada tahun 2023 Komnas HAM juga telah membentuk tim monitoring efektivitas pencegahan dan penanganan TPPO dalam kerangka pelaksanaan mandat dan fungsi pengkajian dan penelitian yang didasarkan pada undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Salah satu langkah yang diambil oleh Komnas HAM untuk pencegahan dan penanganan TPPO adalah bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil yaitu Yayasan Integritas Justisia Madani Indonesia (IJMI) Mitra dari Internasional Justice Mission. Kerja sama tersebut diwujudkan dalam bentuk road map pencegahan dan penanganan oleh  Komnas HAM dan IJMI dengan menyelenggarakan bersama menyelenggarakan bersama, Kamis 5 Desember 2024 kegiatan yang bertajuk diskusi publik mendorong penyusunan road map pencegahan dan penanganan TPPO  berbasis HAM.