Penilaian: 0 / 5

Gagasan program pendidikan yang selama ini diusung oleh masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2024 ternyata tidak menggambarkan realitas yang ada di masyarakat.

Penilaian: 5 / 5

Dr. Dian Rositawati, S.H, M.A, akademisi, pengajar di STH Jentera, narasumber pada diskusi publik yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial bertema rekonstruksi penguatan pengadilan HAM melalui pengisian jabatan hakim adhoc HAM di Mahkamah Agung, Selasa (6/2),mengatakan bahwa pengadilan HAM buah reformasi dan sebuah keputusan sangat penting dan sangat relevan. Ia beberapa kali mengikuti proses dari observasi calon-calon yang berminat dan belum terpanggil  kembali mendaftar untuk mencalonkan diri sebagai calon hakim adhoc MA.

Penilaian: 0 / 5

Dr. Abdul Haris Semendawai, Komisioner Komnas HAM dalam sesi pemaparan diskusi publik rekonstruksi penguatan pengadilan HAM melalui pengisian jabatan hakim adhoc HAM di Mahkamah Agung oleh Komisi Yudisial, Selasa (6/2) mengatakan bahwa Pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM yang Berat ada di Pasal 2 ayat 6, UU 39 tahun 1999 tentang HAM. serta di Penjelasan Pasal 104 (1) UU 39 tahun 1999.

Penilaian: 5 / 5

Ada hal menarik yang dilakukan oleh para pendukung capres sebelum debat kelima (terakhir) dilakukan pada 4 Februari lalu. Diinisiasi oleh Pokja Difabel, beberapa anggota tim pemenangan capres 01 dan 03 (02 absen) melakukan dialog publik untuk mensosialisasikan program-program dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas.