Di balik data angka-angka, tersimpan kenyataan yang selama ini jarang dibicarakan: bahwa perempuan menjadi tulang punggung pelayanan kesehatan primer Indonesia, tetapi belum sepenuhnya memperoleh ruang yang setara dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan.

Persoalan itu mengemuka dalam diskusi yang dihelat oleh Leimena Conference, KITA SEHAT yang didukung oleh BRIN dan Australia Government pada Selasa (28/7) yang mempertemukan peneliti, tenaga kesehatan, kader kesehatan, dan akademisi internasional baik luring maupun daring. Dari hasil riset hingga pengalaman bekerja di daerah terpencil, semuanya mengarah pada sesuatu yang menghubungkan beberapa faktor, perempuan hadir di hampir semua lini pelayanan kesehatan, tetapi masih menghadapi hambatan yang sering kali tidak terlihat.

Nuzulul Putri, peneliti dari Universitas Airlangga membuka diskusi dengan memaparkan hasil sejumlah penelitian mengenai kesetaraan gender dalam sistem kesehatan. Menurutnya, tenaga kesehatan perempuan sebenarnya mendominasi pelayanan kesehatan primer. Namun, ketika ditelusuri lebih jauh, terdapat pembagian peran yang tidak tertulis.

Penelitian yang memanfaatkan data publik mengenai struktur organisasi dinas kesehatan menunjukkan bahwa perempuan banyak menduduki posisi kepala seksi atau kepala bidang. Akan tetapi, mereka lebih sering ditempatkan pada bidang pemberdayaan masyarakat, promosi kesehatan, atau kesekretariatan. Sebaliknya, laki-laki lebih banyak memimpin bidang yang dianggap teknis, seperti pengendalian penyakit atau pelayanan lapangan. "Padahal tidak pernah ada syarat resmi yang menyebut jabatan tertentu hanya untuk laki-laki atau perempuan. Namun praktiknya, pengelompokan itu tetap terjadi," jelasnya.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa stereotip gender masih memengaruhi pembagian tugas, meskipun tidak tertulis dalam regulasi. Bidang yang dekat dengan masyarakat cenderung diasosiasikan dengan perempuan, sementara bidang yang dianggap membutuhkan ketegasan atau kemampuan teknis lebih banyak diberikan kepada laki-laki.

Beban Ganda yang Tidak Terlihat

Penelitian lain dilakukan saat pandemi COVID-19 terhadap tenaga kesehatan di puskesmas di Kabupaten Kediri. Hasilnya menunjukkan sekitar 80 persen tenaga kesehatan primer adalah perempuan.Menariknya, tingkat stres kerja antara tenaga kesehatan laki-laki dan perempuan tidak berbeda secara signifikan. Namun, sumber stresnya ternyata berbeda.

Bagi banyak tenaga kesehatan perempuan, pekerjaan rumah tangga menjadi faktor yang sangat memengaruhi pekerjaan mereka. Mereka tetap bertanggung jawab mengasuh anak, merawat orang tua lanjut usia, serta mengurus rumah, meski bekerja penuh waktu di fasilitas kesehatan.Dengan kata lain, beban domestik menjadi tekanan tambahan yang tidak dialami dalam kadar yang sama oleh rekan laki-laki. Temuan itu memperlihatkan bahwa pembicaraan mengenai kesehatan tenaga kesehatan tidak cukup hanya melihat beban kerja di kantor. Peran gender di dalam rumah turut menentukan kesejahteraan psikologis mereka.

Penelitian berikutnya dilakukan terhadap tenaga kesehatan yang tergabung dalam program Nusantara Sehat di daerah terpencil. Program tersebut mengandalkan kerja tim lintas profesi. Di dalam tim yang mayoritas anggotanya perempuan, tenaga kesehatan laki-laki mengaku sempat kesulitan beradaptasi karena merasa menjadi kelompok minoritas. Namun situasi berbeda muncul ketika mereka berinteraksi dengan masyarakat maupun tenaga kesehatan lainnya. Beberapa tenaga kesehatan perempuan mengaku ide yang mereka sampaikan sering kali kurang mendapat perhatian. Anehnya, ketika gagasan yang sama disampaikan oleh rekan laki-laki, penerimaannya justru lebih baik.

Fenomena itu menunjukkan bahwa persoalannya bukan hanya isi gagasan, tetapi siapa yang menyampaikannya. Peneliti menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh ego profesi yang kemudian diperkuat oleh bias gender.

Temuan paling menarik muncul dari penelitian mengenai glass ceiling atau "atap kaca". Istilah ini menggambarkan hambatan yang tidak terlihat, tetapi menghalangi seseorang mencapai posisi kepemimpinan tertinggi.

Data menunjukkan bahwa meskipun perempuan mendominasi tenaga kesehatan di level bawah dan menengah, peluang mereka mencapai jabatan tertinggi tetap lebih kecil dibanding laki-laki. "Laki-laki memang jumlahnya lebih sedikit. Tetapi ketika naik ke jenjang pimpinan, peluang mereka justru lebih besar," ungkap peneliti.

Akibatnya bukan hanya merugikan perempuan secara individu. Sistem kesehatan juga kehilangan perspektif mereka yang selama ini paling dekat dengan masyarakat. Padahal tenaga kesehatan yang setiap hari bertemu ibu hamil, balita, lansia, hingga kelompok rentan sebagian besar adalah perempuan. Namun ketika kebijakan disusun, suara mereka justru semakin sedikit terdengar.

Cerita dari Papua Barat

Apa yang ditemukan dalam penelitian ternyata sangat dekat dengan pengalaman dr. Rizky Qurrota Ainy. Dokter umum itu pernah bertugas di kota kecil di Jawa Timur hingga daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Papua Barat. Menurutnya, segregasi pekerjaan memang nyata.

Di puskesmas, perempuan mendominasi pelayanan masyarakat, Posyandu, maupun kegiatan promotif dan preventif. Namun ketika memasuki jabatan manajerial, jumlah laki-laki dan perempuan menjadi lebih seimbang meskipun tenaga perempuan jauh lebih banyak.

Di Papua Barat, situasinya bahkan berbeda.Sebagian besar dokter pendatang justru laki-laki. Sejak proses rekrutmen, lowongan kerja sering kali mencantumkan kalimat "diutamakan laki-laki", terutama untuk daerah yang dianggap berat atau berisiko tinggi.

Pembagian serupa juga terlihat di rumah sakit. Perawat laki-laki lebih banyak ditempatkan di ruang operasi, instalasi gawat darurat, dan unit-unit yang dianggap membutuhkan tenaga fisik. Sementara perempuan mendominasi ruang anak, ruang bayi, maupun pelayanan rawat jalan. "Awalnya mungkin dianggap sebagai kebiasaan. Tapi lama-lama itu menjadi pembatas kesempatan," ujarnya.

Tantangan yang Berbeda

Sebagai dokter perempuan yang bertugas di wilayah terpencil, Ainy menghadapi tantangan yang tidak dialami rekan laki-lakinya. Ketika pertama kali tiba, belum tersedia rumah dinas khusus perempuan sehingga ia harus tinggal bersama dokter laki-laki. Persoalan lain muncul dari hal-hal yang tampak sederhana.Di daerah tersebut, sampah rumah tangga harus dibakar sendiri. Bagi tenaga kesehatan perempuan, sampah pembalut harus benar-benar dimusnahkan agar tidak dibawa hewan liar.

Selain itu, persoalan keamanan juga menjadi tantangan. Budaya mengonsumsi minuman beralkohol di wilayah penempatan membuat beberapa tenaga kesehatan perempuan pernah mengalami gangguan hingga ada yang harus dievakuasi karena merasa terancam. Semua pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa tantangan bekerja di daerah terpencil tidak hanya berkaitan dengan fasilitas kesehatan, tetapi juga menyangkut keamanan, tempat tinggal, dan kebutuhan dasar perempuan.

Menjadi Ibu di Tengah Pendidikan

Dokter Ainy juga berbagi pengalaman saat menempuh pendidikan dokter spesialis. Ketika menikah, hamil, dan melahirkan di tengah pendidikan, ia harus mengambil cuti sehingga masa studinya menjadi lebih panjang. Setelah kembali menjalani pendidikan, muncul rasa bersalah karena harus meninggalkan anak yang masih membutuhkan ASI saat menjalani jaga malam hingga lebih dari 24 jam. Situasi itu tidak dialami oleh rekan laki-lakinya yang juga telah memiliki anak. Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan pendidikan dan dunia kerja masih belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan tenaga kesehatan perempuan.

Perspektif lain datang dari penelitian terhadap kader Posyandu di Banyuwangi dan Maluku Tengah. Selama ini kader kesehatan dipandang sebagai relawan yang bekerja tanpa banyak suara dalam pengambilan keputusan. Padahal merekalah yang paling dekat dengan masyarakat. Penelitian menunjukkan kader dibebani berbagai laporan manual dari banyak program sehingga waktunya habis untuk administrasi. Tim peneliti kemudian mengembangkan aplikasi digital yang menyederhanakan pencatatan sekaligus melatih kader membaca data, menyusun presentasi, dan bernegosiasi. Hasilnya cukup mengejutkan.

Kepercayaan diri kader meningkat. Mereka mulai berani mempresentasikan kondisi Posyandu di depan pemerintah desa dan menyampaikan kebutuhan masyarakat secara langsung. Usulan mereka pun tidak berhenti sebagai catatan rapat. Di sejumlah desa Banyuwangi, pemerintah akhirnya menyetujui pencairan insentif kader, pengadaan makanan tambahan, pembelian alat kesehatan, hingga renovasi Posyandu.

Perubahan itu menunjukkan bahwa ketika perempuan diberikan ruang berbicara dan didukung dengan keterampilan yang memadai, mereka mampu memengaruhi kebijakan publik.

Narasumber lainnya, Rohina Joshi dari Universitas New South Wales, Australia, menekankan pentingnya peran petugas kesehatan masyarakat (community health workers) sebagai penghubung antara masyarakat dan sistem layanan kesehatan. Berbekal pengalaman dari berbagai negara, ia menunjukkan bahwa keberhasilan layanan kesehatan tidak hanya bergantung pada tenaga medis di fasilitas kesehatan, tetapi juga pada petugas yang bekerja langsung di tengah komunitas.

Sebagian besar petugas kesehatan masyarakat adalah perempuan yang berasal dari lingkungan tempat mereka bertugas. Mereka memahami bahasa, budaya, dan kebutuhan masyarakat sehingga dipercaya untuk memberikan edukasi kesehatan, melakukan kunjungan rumah, memantau kondisi pasien, serta menyampaikan informasi dari dan kepada fasilitas kesehatan. Peran ini membuat mereka mampu menjangkau kelompok rentan dan masyarakat di daerah terpencil yang sulit mengakses layanan kesehatan.

Menurut Rohina, petugas kesehatan masyarakat juga berkontribusi dalam membangun ketahanan masyarakat menghadapi berbagai tantangan, mulai dari penyakit menular, penyakit tidak menular, pandemi, hingga dampak perubahan iklim dan bencana. Karena dekat dengan masyarakat, mereka dapat menyesuaikan pesan kesehatan dengan budaya lokal sekaligus menyampaikan kebutuhan warga kepada pemerintah dan penyedia layanan kesehatan.

Ia menyoroti pentingnya dukungan terhadap para petugas yang sebagian besar adalah perempuan. Selain menjalankan tugas di masyarakat, mereka juga memikul tanggung jawab sebagai ibu dan pengasuh keluarga. Oleh karena itu, mereka membutuhkan pelatihan yang berkelanjutan, pembagian tugas yang jelas, supervisi yang mendukung, serta penghargaan yang layak.

Rohina mencontohkan India dan Ethiopia sebagai negara yang berhasil memperkuat peran petugas kesehatan masyarakat melalui pelatihan berbasis kompetensi, sistem pendampingan, jenjang karier yang jelas, dan integrasi dengan layanan kesehatan primer. Model ini terbukti meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat hubungan antara masyarakat dan sistem kesehatan.
Namun, berbagai tantangan masih dihadapi, seperti beban administrasi yang tinggi, penggunaan banyak aplikasi digital, ketergantungan pada pendanaan donor, serta minimnya kesempatan pengembangan kapasitas. Rohina menegaskan bahwa pengakuan, dukungan berkelanjutan, dan sistem supervisi yang positif menjadi kunci agar petugas kesehatan masyarakat dapat terus menjalankan perannya sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan berbasis komunitas.

Diskusi itu akhirnya meninggalkan satu pertanyaan penting. Jika perempuan telah menjadi mayoritas tenaga kesehatan di garis depan pelayanan primer, mengapa mereka masih harus berjuang lebih keras untuk mencapai meja tempat keputusan dibuat?

Jawabannya mungkin tidak sesederhana angka statistik. Namun pengalaman para peneliti, dokter, dan kader kesehatan hari itu menunjukkan bahwa memperkuat sistem kesehatan berarti juga memastikan perempuan tidak lagi berhenti di depan "atap kaca" yang selama ini membatasi langkah mereka. (Ast)