Politik dan Hukum

Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Masriany Sihite, dari Yayasan Pendidikan Dwituna Rawinala dihadirkan menjadi narasumber pada diskusi publik yang diselenggarakan oleh Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen (JKLPK) dengan tema kekerasan seksual terhadap anak dan disabilitas pada awal Juli lalu. Ia menyatakan bahwa bagi banyak perempuan disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual, pelecehan ini dimulai pada masa kanak-kanak dan cenderung berkelanjutan. Lebih dari separuh perempuan dengan disabilitas menjadi penyintas kekerasan seksual selama hidup mereka.

Add a comment

Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Willy Aditya,Wakil Ketua Baleg DPR RI menyatakan bahwa butuh untuk memastikan pemerintah pusat dan daerah untuk membentuk lembaga Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) agar semua pihak memiliki niat baik memberi perlindungan dan kepastian hukum perempuan, anak dan penyandang disabilitas. Kehadiran institusi PPA ini jadi penting untuk proses pendampingan. Sedangkan tugas fungsi pengawasan sendiri ada di Komisi 5, 8 dan 9 DPR RI. Selain itu Willy berkomunikasi dengan beberapa anggota DPR RI yang sudah melakukan sosialisasi UU TPKS. Pernyataan tersebut terucap saat zoom meeting yang diselenggarakan Forum Denpasar 12 menyikapi langkah-langkah keberlanjutan pasca disahkannya UU TPKS.

Add a comment

Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Dilatarbelakangi oleh banyaknya pembela HAM terkait Sumber Daya Alam (SDA) yang mengalami persikusi, seperti di-anak tiri-kan oleh negara serta masih minim keamanan dan yang menjadi korban bukan hanya pembela HAM itu sendiri namun juga organisasi bahkan keluarga maka Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen (JKLPK) menyelenggarakan diskusi secara daring bertema perlindungan pembela HAM dalam Konflik Sumber Daya Alam, pada Jumat (24/6) dan dimoderatori oleh Angela Manihuruk.  

Add a comment

Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Tunggal Pawestri, Direktur HIVOS memberikan sambutan pada diseminasi penelitian dan peluncuran buku saku kesehatan mental yang melibatkan kelompok rentan muda, penyandang disabilitas, orang dengan HIV/AIDS, komunitas anak, pengguna narkotika dan zat terlarang (NAPZA), serta minoritas gender dan seksual pada Selasa (21/6). Saat pandemi menghantam, ada dampak kesehatan juga ekonomi serta dampak isolasi sosial. Khusus kelompok muda dan rentan lainnya. Adanya pandemi terlebih bagi siswa atau mahasiswa, School From Home (SFH) benar-benar berdampak.

Add a comment

Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Dewi Candraningrum lewat progam VOICE yang didukung oleh HIVOS  menginisiasi diskusi terfokus terkait survey yang selama sebulan dilakukannya. Survey yang membidik 148 orang ini diikuti oleh di antaranya sesama pengakses program VOICE dan kelompok perempuan, minoritas agama, adat,difabilitas, minoritas gender dan seksual, kelompok remaja rentan, lansia pemangku hak dan yang lainnya. Dari keseluruhan 55% pengakses survey berusia 18-24 tahun, dan 99,67% memiliki identitas gender, dan 52% berasal dari suku Jawa dengan mayoritas bergama Islam.

Add a comment

Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Kota Surakarta telah memiliki Perda nomor 2 tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) yang disahkan pada 9 Mei 2022. Hal ini menjadi pengayaan, salah satunya tentu bagi dinas terkait yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Surakarta.

Add a comment

Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual mengalami trauma sehingga memerlukan penilaian personal (asesmen personal). Mereka mengalami hambatan baik pada sarana dan prasarana serta hukum acara. Bahkan ada marjinalisasi, sub ordinasi, stigma serta dianggap aib. Beberapa problema saat mengakses peradilan pada perempuan dan anak disabilitas adalah ketiadaan teks, di sinilah kemudian penilaian personal dilalukan. Lalu bagaimana sistem rujukan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum?

Add a comment