Pentingnya Dibentuk KPAD di Setiap Desa untuk Pemenuhan Hak Anak
- YAPHI
- Politik dan Hukum
- Dilihat: 11736
Perlindungan Anak adalah : “Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi.” Pasal 1, ayat 2, UUPA Nomor 35, 2014.
Add a commentKekerasan Seksual Terhadap Anak dan Disabilitas
- YAPHI
- Politik dan Hukum
- Dilihat: 3720
Masriany Sihite, dari Yayasan Pendidikan Dwituna Rawinala dihadirkan menjadi narasumber pada diskusi publik yang diselenggarakan oleh Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen (JKLPK) dengan tema kekerasan seksual terhadap anak dan disabilitas pada awal Juli lalu. Ia menyatakan bahwa bagi banyak perempuan disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual, pelecehan ini dimulai pada masa kanak-kanak dan cenderung berkelanjutan. Lebih dari separuh perempuan dengan disabilitas menjadi penyintas kekerasan seksual selama hidup mereka.
Add a commentForum Diskusi Denpasar 12 : UU TPKS Sudah Lahir, Terus Mau Apa? (1)
- YAPHI
- Politik dan Hukum
- Dilihat: 2175
Willy Aditya,Wakil Ketua Baleg DPR RI menyatakan bahwa butuh untuk memastikan pemerintah pusat dan daerah untuk membentuk lembaga Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) agar semua pihak memiliki niat baik memberi perlindungan dan kepastian hukum perempuan, anak dan penyandang disabilitas. Kehadiran institusi PPA ini jadi penting untuk proses pendampingan. Sedangkan tugas fungsi pengawasan sendiri ada di Komisi 5, 8 dan 9 DPR RI. Selain itu Willy berkomunikasi dengan beberapa anggota DPR RI yang sudah melakukan sosialisasi UU TPKS. Pernyataan tersebut terucap saat zoom meeting yang diselenggarakan Forum Denpasar 12 menyikapi langkah-langkah keberlanjutan pasca disahkannya UU TPKS.
Add a commentDiskusi JKLPK Menyoal Perlindungan Pembela HAM dalam Konflik Sumber Daya Alam
- YAPHI
- Politik dan Hukum
- Dilihat: 2521
Dilatarbelakangi oleh banyaknya pembela HAM terkait Sumber Daya Alam (SDA) yang mengalami persikusi, seperti di-anak tiri-kan oleh negara serta masih minim keamanan dan yang menjadi korban bukan hanya pembela HAM itu sendiri namun juga organisasi bahkan keluarga maka Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen (JKLPK) menyelenggarakan diskusi secara daring bertema perlindungan pembela HAM dalam Konflik Sumber Daya Alam, pada Jumat (24/6) dan dimoderatori oleh Angela Manihuruk.
Add a commentPamflet via Program Action Lakukan Diseminasi Penelitian dan Launching Buku Saku Kesehatan Jiwa
- YAPHI
- Politik dan Hukum
- Dilihat: 2101
Tunggal Pawestri, Direktur HIVOS memberikan sambutan pada diseminasi penelitian dan peluncuran buku saku kesehatan mental yang melibatkan kelompok rentan muda, penyandang disabilitas, orang dengan HIV/AIDS, komunitas anak, pengguna narkotika dan zat terlarang (NAPZA), serta minoritas gender dan seksual pada Selasa (21/6). Saat pandemi menghantam, ada dampak kesehatan juga ekonomi serta dampak isolasi sosial. Khusus kelompok muda dan rentan lainnya. Adanya pandemi terlebih bagi siswa atau mahasiswa, School From Home (SFH) benar-benar berdampak.
Add a commentRiset Analisa Konteks oleh VOICE Jaring 148 Responden
- yaphi
- Politik dan Hukum
- Dilihat: 2019
Dewi Candraningrum lewat progam VOICE yang didukung oleh HIVOS menginisiasi diskusi terfokus terkait survey yang selama sebulan dilakukannya. Survey yang membidik 148 orang ini diikuti oleh di antaranya sesama pengakses program VOICE dan kelompok perempuan, minoritas agama, adat,difabilitas, minoritas gender dan seksual, kelompok remaja rentan, lansia pemangku hak dan yang lainnya. Dari keseluruhan 55% pengakses survey berusia 18-24 tahun, dan 99,67% memiliki identitas gender, dan 52% berasal dari suku Jawa dengan mayoritas bergama Islam.
Add a commentRefleksi JPPAS Pasca Disahkannya Perda PUG
- YAPHI
- Politik dan Hukum
- Dilihat: 2000
Kota Surakarta telah memiliki Perda nomor 2 tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) yang disahkan pada 9 Mei 2022. Hal ini menjadi pengayaan, salah satunya tentu bagi dinas terkait yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Surakarta.
Add a commentButuh Perubahan Perspektif Aparat Penegak Hukum untuk Implementasikan Akomodasi yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas
- YAPHI
- Politik dan Hukum
- Dilihat: 1934
Perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual mengalami trauma sehingga memerlukan penilaian personal (asesmen personal). Mereka mengalami hambatan baik pada sarana dan prasarana serta hukum acara. Bahkan ada marjinalisasi, sub ordinasi, stigma serta dianggap aib. Beberapa problema saat mengakses peradilan pada perempuan dan anak disabilitas adalah ketiadaan teks, di sinilah kemudian penilaian personal dilalukan. Lalu bagaimana sistem rujukan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum?
Add a comment



