Penilaian: 0 / 5

Ruangan aula lantai tiga, Dinas Kesehatan Kota (DKK) di Kota Surakarta, Kamis, 27 Agustus 2026, terasa cukup panas. Namun, suasana itu tidak menghalangi para difabel, organisasi masyarakat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan untuk berkumpul. Mereka datang dengan satu kepentingan yang sama, memastikan pembangunan kota tidak berjalan tanpa mendengarkan suara mereka yang selama ini kerap berada di pinggir proses pengambilan keputusan.

Penilaian: 0 / 5

Janji global No One Left Behind yang menjadi semangat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) menghadapi tantangan besar di Indonesia. Menjelang tenggat 2030, capaian pembangunan dinilai masih jauh dari harapan, terutama bagi kelompok rentan seperti difabel yang masih menghadapi kesenjangan dalam akses pendidikan, pekerjaan, perlindungan sosial, hingga layanan publik.

Penilaian: 0 / 5

Kebebasan pers tidak selalu dibungkam dengan larangan menerbitkan berita. Kadang, ia bekerja dengan cara yang lebih halus dengan cara misalnya, sebuah telepon dari pihak tertentu, permintaan agar naskah diperiksa sebelum tayang, ancaman pencabutan iklan, gugatan hukum, hingga rasa takut yang perlahan tumbuh di ruang redaksi.

Penilaian: 0 / 5

Di Ruang Pertamina Gedung 4 lantai 1, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Selasa, 11 Agustus 2026, diskusi pembahasan Rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia tidak berhenti pada soal norma. Percakapan justru mengarah ke pertanyaan yang lebih mendasar, siapa yang kelak memegang kendali atas penegakan hak asasi manusia di Indonesia?

Penilaian: 0 / 5

Enam tahun setelah wacana revisi Undang-Undang Pemilu pertama kali mengemuka pasca Pemilu 2019, pembaruan aturan pemilu kembali berada di persimpangan. Rancangan revisi yang sempat masuk Program Legislasi Nasional tak kunjung dibahas secara serius. Padahal, hitungan waktu menuju Pemilu 2029 terus berjalan.

Penilaian: 0 / 5

Jakarta - Komnas HAM menanti kebijakan baru pertanggungjawaban negara terhadap pemulihan hak-hak korban dan keluarga korban pelanggaran HAM yang berat. Hal ini dibahas dalam Diskusi Publik "Menata Arah Kebijakan Pemulihan Korban Pelanggaran HAM yang Berat" yang diselenggarakan Komnas HAM di Jakarta pada Selasa (6/8/2026).

Penilaian: 0 / 5

Sepuluh tahun sejak Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disahkan, organisasi difabel menilai masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah. Meski berbagai kebijakan turunan telah lahir dan sejumlah layanan mulai dibentuk, implementasi di lapangan dinilai belum mampu menghadirkan perubahan yang benar-benar dirasakan oleh difabel.

Penilaian: 0 / 5

Di tengah tekanan ekonomi yang semakin berat terhadap industri media, puluhan organisasi media, asosiasi jurnalis, akademisi, lembaga negara, hingga organisasi masyarakat sipil berkumpul di Universitas Indonesia, Kamis (30/7/2026). Mereka mendeklarasikan Koalisi Keberlanjutan Media, sebuah forum lintas sektor yang diharapkan menjadi ruang bersama untuk memperkuat masa depan jurnalisme Indonesia.