Perempuan dan Perceraian
- YAPHI
- Suara Keadilan
- Dilihat: 1422
Pada dekade kini, angka perceraian tiap tahun semakin meningkat. Data pada Kemenag setidaknya 1 dari 4 pernikahan berakhir dengan perceraian. Dan 93% perceraian diajukan oleh perempuan dan 73% nya mapan secara perekonomian.
Add a commentMenonton Drama Korea, Apa Manfaatnya?
- YAPHI
- Suara Keadilan
- Dilihat: 3264
Menonton Drama Korea (Drakor) berdampak positif lho bagi kesehatan mental. Namun bila berlebihan memunculkan adiksi atau kecanduan yang membuat seseorang sulit berhenti menontonnya hingga mengurangi kualitas tidur karena sulit mengatur waktu, tingginya ekspektasi dan dijadikan role model.
Add a comment19 Tahun UU PKDRT, Bagaimana Implementasinya?
- YAPHI
- Suara Keadilan
- Dilihat: 4757
Data dari SIMFONI PPPA hingga 29 September 2023 angka KDRT pada tahun 2023 lebih dari 10 ribu kasus dengan korban lebih 11 ribu orang dan sebagian besar adalah perempuan. Lalu tantangannya apa saja implementasi UU PKDRT? Dalam siaran Talkshow Ruang Publik KBR, dengan host Naomi Lyandra menghadirkan narasumber Merry Mardina, dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dan Ratna Batara Munti, Direktur LBH APIK Jabar.
Add a commentPers Release : Koalisi Tagih Janji Sekda Tuntaskan Kasus Intimidasi Lurah Joyosuran pada Forum Anak
- YAPHI
- Suara Keadilan
- Dilihat: 1452
Janji Sekda Kota Surakarta, Ahyani, untuk menuntaskan kasus intimidasi yang dilakukan Lurah Joyosuran, Suwarno, terhadap aktivis Forum Anak Joyosuran, ditagih Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perlindungan Anak dan Keterbukaan Informasi Publik. Kamis 2 November 2023, sejumlah aktivis dari sejumlah LSM di Solo mendatangi kantor Sekda di Balai Tawangarum. Koalisi menyatakan tidak bertanggungjawab jika kasus ini menjadi kasus hukum lantaran keluarga korban tidak terima pembiaran atas perlakuan lurah tersebut.
Add a commentTalkshow KND : Tantangan Implementasi UU TPKS Terkait Layanan Penanganan Kekerasan Perempuan Disabilitas
- YAPHI
- Suara Keadilan
- Dilihat: 1291
Fatimah Asri, Komisioner di Komisi Nasional Disabilitas (KND) pada Talkshow, Selasa (24/10) menyatakan bahwa banyak tantangan yang dihadapi terkait implementasi UU TPKS, terlepas sampai saat ini belum ada peraturan di bawahnya (PP).
Add a comment- Aspek Hukum Kekerasan dalam Pacaran : Ini Mengapa Kekerasan dalam Pacaran Tidak Bisa Ditolerir
- Etiket Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas Kaitannya dengan Akomodasi yang Layak dalam Proses Peradilan
- Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Perlindungan Anak dan Keterbukaan Informasi Publik Keluarkan Pers Rilis
- Diskusi Publik Di Balik Proyek Strategis Nasional, Ada Cengkeraman Sistem Patriarkis



