Beberapa Persoalan Penyandang Disabilitas dalam Mengakses BPJS Kesehatan
- YAPHI
- Politik dan Hukum
- Dilihat: 3224
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan terobosan program pasca reformasi yang sangat bermanfaat untuk rakyat, dan bisa dinilai sebagai bentuk keberhasilan reformasi. Namun program JKN tidak begitu mencapai kesempurnaan, sebab proyek ini belum mencapai tahap selesai. Dan dalam dialektika ada proses-proses yang sangat dikritisi, meski sudah banyak manfaatnya untuk masyarakat. Demikian dikatakan Timboel Siregar, Koordinator Advokasi BPJS Watch dalam Webinar Pelayanan BPJS Kesehatan untuk Penyandang Disabilitas yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) Jakarta, Senin (10/1).
Add a commentSuara-suara Mendesak Segera Sahkan RUU-TPKS
- YAPHI
- Politik dan Hukum
- Dilihat: 1490
Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM) menyelenggarakan talkshow untuk mendesak segera disahkannya RUU-TPKS, Rabu (5/1). Ririn Hayudiani, Wakil Direktur Program LPSDM menyatakan penting segera sahkan RUU-PKS apalagi dibutuhkan upaya perlindungan terhadap perempuan disabilitas untuk mencegah semakin tingginya angka kekerasan seksual pada mereka.
Add a commentStrategi Penanggulangan AIDS Berbasis Komunitas di Philipina
- YAPHI
- Politik dan Hukum
- Dilihat: 1593
Michael Jesus A. Mahinay, Direktur Eksekutif of Alagad Mindanao sebuah aliansi NGO yang bergerak di isu penanggulangan HIV-AIDS memberikan pemaparan terkait strategi penanggulangan HIV-AIDS berbasis komunitas di Philipina, Jumat (24/1). Acara yang dihelat oleh YAKKUM melalui UPKM/CD Bethesda bertujuan untuk mendapatkan satu gambaran dan mencegah kasus baru ODHIV dan ODHA. Perlu diketahui bahwa kasus Lost Follow Up (LFU) yang terlalu tinggi untuk HIV dan AIDS, membuat pihak CD Bethesda merekrut beberapa partner untuk menginput engagement dalam rencana strategis mereka.
Add a commentSejarah Politik Kekerasan Seksual di Indonesia
- YAPHI
- Politik dan Hukum
- Dilihat: 2422
Ada hal menarik dalam helatan diskusi LettsStalk _Sexualities pada minggu ketiga Desember 2021 terkait sejarah politik kekerasan seksual di Indonesia. Menghadirkan Ita F. Nadia menjadi salah seorang narasumber, mengatakan bahwa saat ini dirinya melakukan inisiasi memfokuskan penggalian kembali sejarah secara kolektif dengan melakukan recalling, dengan mendokumentasikan sejarah dengan menuliskannya. Dalam temuannya, Ita menyatakan bahwa ketika bicara sejarah maka berbicaranya akarnya. Menurutnya ada politik internasional yang diinternalisasi.
Add a commentIsu Kekerasan Seksual pada Perempuan Penyandang Disabilitas adalah Isu Bersama
- YAPHI
- Politik dan Hukum
- Dilihat: 1637
Komnas Perempuan melaporkan bahwa jumlah perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual meningkat dari 40 kasus pada tahun 2015, menjadi 89 kasus pada tahun 2019. Sedangkan laporan lembaga SAPDA di Yogyakarta pada tahun 2015, 29 perempuan dan anak dengan disabilitas dilaporkan mengalami berbagai bentuk penyerangan, kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan kekerasan ekonomi. Sebanyak 33 kasus terjadi pada 2016 dan meningkat menjadi 35 kasus pada tahun 2017. Demikian yang pernyataan Fatimah Asri, salah seorang komisioner Komisi Nasional Disabilitas (KND) pada sebuah webinar peringatan hari disabilitas internasional yang dihelat oleh Yayasan Satunama, pertengahan Desember 2021.
Add a commentPencegahan dan Penanganan Kekerasan Pada Perempuan Disabilitas
- YAPHI
- Politik dan Hukum
- Dilihat: 2278
Perempuan disabilitas mengalami diskriminasi ganda, interseksionalitas sebagai perempuan dan sebagai penyandang disabilitas. Stigma ini akan meningkat pada diri mereka sendiri sebagai kelompok yang lemah, rendah, tidak setara, dan menjadi beban. Di masa pandemi, PPKM telah menghambat mereka masuk ke layanan kesehatan dan rentan mengalami kekerasan seksual ketika mengalami beban dan tekanan ganda. Kekerasan Seksual pada perempuan disabilitas paling tinggi di DKI dan NTT, dengan korban 51 orang disabilitas intelektual.
Add a commentPrioritas Penggunaan Dana Desa untuk Kelompok Penyandang Disabilitas
- YAPHI
- Politik dan Hukum
- Dilihat: 2711
Menurut International Disability and Development Consortium (IDDC), pembangunan inklusif merupakan sebuah proses gunanya untuk memastikan bahwa semua kelompok yang terpinggirkan bisa terlibat dalam proses pembangunan. Konsep tersebut mengupayakan pemberian hak bagi kelompok yang terpinggirkan di dalam proses pembangunan. Sekarang ini, hampir di semua negara, penyandang disabilitas merupakan salah satau dari kelompok yang terpinggirkan. Penyandang disabilitas masih mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan perhatian sebagai objek dalam program-program pembangunan sekaligus sebagai subjek atau pelaku aktif. Dengan dalih bahwa masih banyaknya isu yang harus dipikirkan selain masalah disabilitas seringkali menjadi alasan bagi beberapa tokoh pembangunan untuk mengesampingkan isu disabilitas.
Add a commentOrang dengan HIV dan AIDS serta Perlindungan Bagi Mereka
- YAPHI
- Politik dan Hukum
- Dilihat: 7189
Orang terdekat Anda, baik teman atau saudara tak mustahil menjadi orang yang positif Human Immunodeficiency Virus (HIV). Lalu bagaimana cara kita untuk menghadapinya? Anda bisa mempelajari tentang HIV. Anda mungkin belum mengetahui perbedaan HIV dan AIDS, maka penting untuk mempelajarinya. Kedua adalah menjaga rahasia orang yang positif HIV. Ketiga luangkan waktu untuk mendampinginya dan membantu mereka untuk menjalani gaya hidup sehat serta mengedukasi orang-orang di sekitar tentang HIV dan AIDS.
Add a comment


