Penilaian: 0 / 5

Di awal tahun  2022, publik dikejutkan dengan pernyataan seorang penceramah agama bahwa menceritakan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah aib. Pernyataan kontroversial tersebut mendapat reaksi bermacam. Ada yang setuju dan banyak yang menentang. Seperti kita ketahui, perempuan sangat rentan menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan  tahun 2021 menunjukkan data bahwa sepanjang tahun 2020 terdapat 6.480 kasus KDRT, yang dalam persentase 50%  atau sekira 3.221 merupakan kasus yang dilakukan oleh suami kepada istri.

Penilaian: 0 / 5

Rabu pagi (9/2), WhatsApp Group  (WAG) publikasi dan dokumentasi (PuDok) Yayasan YAPHI diramaikan dengan pemberitahuan bahwa telah terjadi kekerasan dan intimidasi terhadap warga masyarakat Desa Wadas, tak terkecuali para perempuan dan anak. Peristiwa itu dipicu atas penangkapan kepada 64 warga yang terjadi pada Selasa sore hari sebelumnya (8/2). Mereka terdiri dari warga desa, 13 di antaranya masih berusia anak dan beberapa pendamping dari LBH. Kericuhan tersebut jelas tergambar pada tayangan video yang beredar yang menggambarkan perlakuan kasar dan represif oleh aparat kepolisian. Cerita berlanjut Rabu pagi itu, ribuan polisi merangsek ke  Desa Wadas dengan senjata lengkap. Mereka mendirikan tenda-tenda mengepung wilayah desa dan menurunkan banner protes warga desa yang menolak tambang batu andesit.

Penilaian: 0 / 5

AJI Menyerukan Pemerintah Tidak Sewenang-wenang Stempel Hoaks Peristiwa Wadas

Penilaian: 0 / 5

Pernyataan Sikap Yayasan YAPHI Terhadap Laku Intimidasi dan Kekerasan yang Dilakukan oleh Aparat Kepolisian terhadap Warga Desa Wadas, Purworejo

Penilaian: 0 / 5

Pada Juni 2020, Jaringan DPO Respon COVID-19 Inklusif telah memublikasikan laporan asesmen pertama yang berjudul “YANG BERGERAK DAN YANG TERPAPAR: SUARA DISABILITAS DARI INDONESIA”. Asesmen tersebut lahir atas kegelisahan aktivis dan organisasi disabilitas, atas keterbatasan data dan informasi mengenai situasi penyandang disabilitas di awal situasi pandemi. Berangkat dari diskusi informal (WEBKUSI DPO) yang dilaksanakan setiap Jumat siang secara daring, Gagasan tersebut telah menggerakkan organisasi disabilitas dan pegiatnya di 32 provinsi untuk bahu membahu menghimpun data dan informasi dalam sebuah survey yang menjangkau sebanyak 1.683 responden.

Penilaian: 0 / 5

55 tahun bukanlah waktu yang pendek bagi para korban pelaggaran HAM berat 65.  Harapan demi harapan selalu menghidupi dan menjadi daya bagi korban untuk memperoleh keadilan. Persoalan ini  selalu menjadi PR bagi penguasa dan  belum terselesaikan. Padahal Indonesia telah resmi meratifikasi beberapa peraturan internasional bahkan pemerintah telah menyusun RAN-HAM yang seharusnya menjadi jembatan bagi pemerintah sebagai upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat 65 .

Penilaian: 0 / 5

Dilatarbelakangi semakin meningkatnya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sukoharjo, serta kebutuhan atas komitmen untuk terus membangun jejaring dalam rangka kerja sama dalam mengadvokasi pemangku kebijakan, untuk pemenuhan hak-hak korban kekerasan,  maka Jaringan Layanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Sukoharjo (JLPAK2S) mengadakan rapat koordinasi yang berlangsung pada Jumat (21/1), bertempat di Kantor Majelis Hukum dan HAM (MHH) Aisyiyah.

Penilaian: 0 / 5

Anni Aryani, seorang dosen dan peneliti di LPPM Universitas Sebelas Maret, lulusan University of Melbourne menyatakan bahwa di Indonesia masih ada gap antara penyandang disabilitas dan non disabilitas.  Terkait disabilitas, meski paradigma sudah berkembang menjadi peradigma sosial, namun belum meninggalkan sama sekali charity base. Belum lagi terkait diskriminasi dan stigma yang diperoleh oleh penyandang disabilitas bahwa mereka masih dianggap sebagai beban masyarakat. Demikian dikatakan Anni saat diskusi bulanan LPPM Universitas Sebelas Maret, Selasa (18/1).