Politik dan Hukum

Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Pendampingan terhadap anak dan perempuan  korban kekerasan penting dilakukan, sebab penyelamatan bagi mereka sangat berarti untuk kelangsungan hidupnya. Meski payung hukum dan berbagai kebijakan telah banyak ada, namun harus diwujudkan dengan realisasi perlindungan. Termasuk bagaimana memanfaatkan kebijakan sehingga tidak terulang lagi peristiwa kekerasan. Pendampingan juga untuk meminimalisir trauma, serta memutuskan rantai, korban tidak menjadi pelaku. Demikian dikatakan Haryati Panca Putri, Direktur Pelaksana Yayasan YAPHI dalam diskusi pendampingan korban kekerasan pada anak dan perempuan bersama Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen (JKLPK), akhir Oktober 2021.   

Add a comment

Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk layanan kesehataan jiwa seharusnya masuk daftar kewenangan desa. Jika belum punya terkait kebijakan tersebut, maka harus ada Perbup yang mengaturnya. Demikian kata Bito Wikantosa, Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan pada peringatan kesehatan jiwa sedunia yang dihelat oleh YAKKUM, Kamis (28/11).

Add a comment

Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Jaringan Layanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Sukoharjo (JLPAK2S) yang baru terbentuk beberapa waktu lalu, mengadakan rapat koordinasi terkait evaluasi atas audiensi kepada bupati namun diterima oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPKBP2A), Jumat (22/10).

Add a comment

Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Komisi Penanggulangan HIV/AIDS (KPA) Surakarta adalah salah satu lembaga adhoc. Sekretaris KPA Widi Srihanto menyatakan di Surakarta memiliki dinamika sosial yang cukup unik di mana permasalahannya di antaranya narkoba, HIV/AIDS, dan penyakit tuberculosis (TBC). Dasar hukum KPA yakni adalah Perpres, Permen, Perda, dan Perwali serta SK Walikota. Tugas dan fungsi KPA Surakarta di antaranya koordinasi, memimpin, mengelola, dan evaluasi pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Surakarta serta menghimpun, menggerakkan, menyediakan dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat, dan luar negeri untuk kegiatan penanggulangan HIV/AIDS. Demikian dikatakan Widi Srihanto dalam acara yang difasilitasi oleh Yayasan YAPHI menghadirkan KPA, beberapa NGO, dan Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI) serta komunitas dampingan OPSI pada Kamis (21/10).

Add a comment

Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Ada banyak hal yang menjadi catatan kemudian terangkai benang merah suatu proses advokasi yang dilakukan oleh Persatuan Penyandang Disabilitas Klaten (PPDK) dalam mengawal terbitnya Perbup Kabupaten Klaten nomor 47 tahun 2020 tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas  Kabupaten Klaten dan draft Perbup tentang layanan publik.

Add a comment

Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Sekira 15-an orang pegiat isu perempuan dan anak yang terdiri dari jaringan NGO (YAPHI) dan  organisasi kemasyarakatan/agama ( MHH AIsyiyah, Muslimat NU), organisasi difabel  (Paguyuban Sehati) serta profesi pengacara (Peradi) melakukan audiensi di kantor Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPKBPPA) Menara Wijaya  dan ditemui kepala dinas Probiningsih Dwi Danarti, Selasa (12/10).

Add a comment

Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Jurnal Perempuan didukung Kurawal Foundation   melaunching edisi JP 109 sebagai bentuk komitmen dan dukungan terhadap RUU P-KS dengan gelaran webinar via zoommeeting dan disiarkan langsung kanal youtube  Jurnal Perempuan bertema Kekerasan Seksual dan Ketimpangan Gender, Kamis, 30/9. Atnike Nova Sigiro dari Jurnal Perempuan menyatakan bahwa di edisi kali ini memuat tentang hasil penelitian dengan menyasar 62  organisasi yang tergabung dalam Forum Pengada Layanan (FPL).

Add a comment

Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Aliansi Laki-laki Baru (ALB) dibentuk untuk mengajak kelompok laki-laki kemudian mengajak laki-l aki  lainnya sadar gender,  memahami isu gender, keadilan gender, serta mengkaji definisi ulang tentang konsep maskulinitas. Laki-laki kadang suka bingung, saya kok marah melulu bawaannya. Demikian dikatakan Wawan Suwandi, Koordiantor Nasional pada Aliansi Laki-Laki Baru  (ALB). Ia salah satu dari lima koordinator, yang saat ini  bekerja di Yayasan Pulih, salah satu organisasi pendukung pada IG Live Bincang ALB bertema Fenomena Normalisasi Kekerasan Seksual, Kamis (9/9) bertepatan ulang tahun ALB ke-12.  

Add a comment