Berbagi Praktik Baik YAPHI dalam Penanganan Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan Bersama JKLPK
- YAPHI
- Politik dan Hukum
- Dilihat: 2700
Pendampingan terhadap anak dan perempuan korban kekerasan penting dilakukan, sebab penyelamatan bagi mereka sangat berarti untuk kelangsungan hidupnya. Meski payung hukum dan berbagai kebijakan telah banyak ada, namun harus diwujudkan dengan realisasi perlindungan. Termasuk bagaimana memanfaatkan kebijakan sehingga tidak terulang lagi peristiwa kekerasan. Pendampingan juga untuk meminimalisir trauma, serta memutuskan rantai, korban tidak menjadi pelaku. Demikian dikatakan Haryati Panca Putri, Direktur Pelaksana Yayasan YAPHI dalam diskusi pendampingan korban kekerasan pada anak dan perempuan bersama Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen (JKLPK), akhir Oktober 2021.
Add a commentKetidaksetaraan Implementasi Kebijakan Sistem Layanan Keswa di Indonesia
- YAPHI
- Politik dan Hukum
- Dilihat: 1575
Prioritas penggunaan Dana Desa untuk layanan kesehataan jiwa seharusnya masuk daftar kewenangan desa. Jika belum punya terkait kebijakan tersebut, maka harus ada Perbup yang mengaturnya. Demikian kata Bito Wikantosa, Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan pada peringatan kesehatan jiwa sedunia yang dihelat oleh YAKKUM, Kamis (28/11).
Add a commentRakor Jaringan Layanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Sukoharjo (JLPAK2S)
- YAPHI
- Politik dan Hukum
- Dilihat: 1254
Jaringan Layanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Sukoharjo (JLPAK2S) yang baru terbentuk beberapa waktu lalu, mengadakan rapat koordinasi terkait evaluasi atas audiensi kepada bupati namun diterima oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPKBP2A), Jumat (22/10).
Add a commentBelajar dan Diskusi Bersama Komisi Penanggulangan HIV/AIDS
- YAPHI
- Politik dan Hukum
- Dilihat: 1657
Komisi Penanggulangan HIV/AIDS (KPA) Surakarta adalah salah satu lembaga adhoc. Sekretaris KPA Widi Srihanto menyatakan di Surakarta memiliki dinamika sosial yang cukup unik di mana permasalahannya di antaranya narkoba, HIV/AIDS, dan penyakit tuberculosis (TBC). Dasar hukum KPA yakni adalah Perpres, Permen, Perda, dan Perwali serta SK Walikota. Tugas dan fungsi KPA Surakarta di antaranya koordinasi, memimpin, mengelola, dan evaluasi pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Surakarta serta menghimpun, menggerakkan, menyediakan dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat, dan luar negeri untuk kegiatan penanggulangan HIV/AIDS. Demikian dikatakan Widi Srihanto dalam acara yang difasilitasi oleh Yayasan YAPHI menghadirkan KPA, beberapa NGO, dan Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI) serta komunitas dampingan OPSI pada Kamis (21/10).
Add a commentCatatan Sesi Berbagi Praktik Baik PPDK dan Jaringan Visi Solo Inklusi dalam Advokasi Perbup Disabilitas
- YAPHI
- Politik dan Hukum
- Dilihat: 1503
Ada banyak hal yang menjadi catatan kemudian terangkai benang merah suatu proses advokasi yang dilakukan oleh Persatuan Penyandang Disabilitas Klaten (PPDK) dalam mengawal terbitnya Perbup Kabupaten Klaten nomor 47 tahun 2020 tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kabupaten Klaten dan draft Perbup tentang layanan publik.
Add a commentUrgen Lakukan Koordinasi Kasus Kekerasan Anak
- YAPHI
- Politik dan Hukum
- Dilihat: 2300
Sekira 15-an orang pegiat isu perempuan dan anak yang terdiri dari jaringan NGO (YAPHI) dan organisasi kemasyarakatan/agama ( MHH AIsyiyah, Muslimat NU), organisasi difabel (Paguyuban Sehati) serta profesi pengacara (Peradi) melakukan audiensi di kantor Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPKBPPA) Menara Wijaya dan ditemui kepala dinas Probiningsih Dwi Danarti, Selasa (12/10).
Add a commentBeberapa Tantangan yang Dihadapi Saat Penanganan Kasus Kekerasan Seksual pada Anak dan Perempuan
- YAPHI
- Politik dan Hukum
- Dilihat: 3483
Jurnal Perempuan didukung Kurawal Foundation melaunching edisi JP 109 sebagai bentuk komitmen dan dukungan terhadap RUU P-KS dengan gelaran webinar via zoommeeting dan disiarkan langsung kanal youtube Jurnal Perempuan bertema Kekerasan Seksual dan Ketimpangan Gender, Kamis, 30/9. Atnike Nova Sigiro dari Jurnal Perempuan menyatakan bahwa di edisi kali ini memuat tentang hasil penelitian dengan menyasar 62 organisasi yang tergabung dalam Forum Pengada Layanan (FPL).
Add a commentNormalisasi Kekerasan Seksual , Apa yang Dapat Kita Lakukan?
- YAPHI
- Politik dan Hukum
- Dilihat: 4729
Aliansi Laki-laki Baru (ALB) dibentuk untuk mengajak kelompok laki-laki kemudian mengajak laki-l aki lainnya sadar gender, memahami isu gender, keadilan gender, serta mengkaji definisi ulang tentang konsep maskulinitas. Laki-laki kadang suka bingung, saya kok marah melulu bawaannya. Demikian dikatakan Wawan Suwandi, Koordiantor Nasional pada Aliansi Laki-Laki Baru (ALB). Ia salah satu dari lima koordinator, yang saat ini bekerja di Yayasan Pulih, salah satu organisasi pendukung pada IG Live Bincang ALB bertema Fenomena Normalisasi Kekerasan Seksual, Kamis (9/9) bertepatan ulang tahun ALB ke-12.
Add a comment


