Penilaian: 0 / 5

Aspek masalah akses kesehatan, sosial, ekonomi yang di alami oleh masyarakat difabel  saat terjadi bencana itu begitu kompleks. Maka dibutuhkan membangun komitmen, aliansi, konsolidasi, dan aksi, untuk mewujudkan kesetaraan difabel pada hak perlindungan, informasi, dan kontribusi dalam konteks mitigasi bencana serta Pengurangan Risiko Bencana yang inklusif. Lebih lanjut terkait tiga dampak dijelaskan bahwa secara ekonomi dengan kenaikan bahan pokok karena gagal panen atau sulitnya hasil alam, Sosial dengan perpindahan rumah dan perubahan kondisi sosial, Kesehatan, mengancam jiwa akibat bencana. Demikian tutur Jenny Sirait, Urban Campaigner Greenpeace Indonesia, selaku pemateri pada webinar yang dihelat oleh program GOOD Sigab Indonesia via zoommeeting pada Selasa (13/8).

Penilaian: 0 / 5

Setelah sempat ada angin segar di Maret 2023  lalu September di tahun yang sama kemudian menghilang lagi lantas apa kabar Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) oleh DPR RI sampai dimana?

Penilaian: 0 / 5

Zen Rahmat Sugito  atau biasa disebut Zen RS, Pemimpin Redaksi Narasi pada sesi talkshow GembiraFest ke-2 Sabtu (17/8), dimoderatori oleh Cika, asisten peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) mengatakan bahwa supremasi masyarakat sipil di Indonesia hanyalah di rentang waktu 1945-1957 saja. Setelah itu supremasi sipil minus. Masa yang hampir sama juga ditemui pada kurun pasca reformasi yakni 1998-2004 sampai Undang-Undang Informasi, Teknologi dan Elektronik (UU ITE) disahkan. Itu artinya supremasi sipil republik ini pernah optimal hanya 15 tahun, dan Indonesia devisit plus elitis. Ia menilai kebebasan sipil saat ini memiliki  score  4 dari 10 saja.

Penilaian: 0 / 5

Mike Verawati Tangka dari Koalisi Perempuan Indonesia bersama-sama dengan Yayasan Kesehatan Perempuan dan  lembaga lain sedang membahas Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-undang (UU) Kesehatan  yang terdiri dari 1.072 pasal. PP ini banyak sekali yang diatur karena UU Kesehatan yang disahkan cukup besar dan hampir sama atau setara dengan UU Omnibuslaw. Karena pengaturannya banyak sekali dan  isi tentang kesehatan dimensinya banyak juga serta ter-interseksional dengan pengaturan lainnya. Demikian pernyataan Mike sebagai pembicara pertama pada konferensi pers Aliansi Masyarakat Sipil untuk Layanan Kesehatan yang Adil dan Inklusif, Jumat (9/8).