Penilaian: 0 / 5

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU-PPRT) selain amanat konstitusi juga rancangan produk hukum perlindungan pekerja rumah tangga yang berbeda dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perburuhan.  RUU-PPRT pernah dibahas dalam forum diskusi ke-12 di tahun 2020.

Penilaian: 0 / 5

Gusdurian Makassar lewat Forum Virtual Bulanan menyelenggarakan diskusi Gus Dur dan Gagasan Ekonomi Rakyat via zoom pada Rabu, 17 Februari 2021. Zoom Meeting ini diawali dengan pembukaan acara oleh Rara dari Gusdurian sebagai moderator dimana diskusi ini diadakan dengan tujuan untuk berbagi wawasan dan pengetahuan Gus Dur dan Gagasan Ekonomi Rakyat pada zaman dahulu.

Penilaian: 0 / 5

“Rasisme adalah konstruksi sosial dari pemerintah kolonial yang sejak itu meresap ke dalam dimensi paling penting dari kekuatan global.”

Penilaian: 5 / 5

Problem kemiskinan selalu berangkat dengan persoalan data. Sedangkan permasalahan data di Indonesia masih amburadul. Dari beberapa wilayah, angka kemiskinan yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial  setempat kekeliruannya adalah 30%. Sedangkan yang miskin dan tidak semua terdata, tantangannya ada di 28%. Oleh karenanya kita perlu mengurai akar masalah. Demikian dikatakan oleh Zakaria dari Pengurus Harian Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (PH TKPKD),  saat diskusi via zoom meeting yang dihelat oleh Yayasan YAPHI, Senin (25/1).

Penilaian: 5 / 5

Dimoderatori oleh Dorkas Febria, Yayasan YAPHI menyelenggarakan diskusi gender dan seksualitas yang menghadirkan Tuba Fallopi, aktivis perempuan dari Sekolah Gender Padang, pada Rabu (20/1), via zoom meeting. Diskusi bertajuk “Ngomes” kepanjangan dari ngobrol mesra bertujuan untuk menambah kapasitas pengetahuan dan menyamakan perspektif terkait kesetaraan gender dan seksualitas. Tuba menyatakan bahwa ia bersama tiga kawan lainnya memiliki kegelisahan yang sama terkait minimnya pendidikan tentang gender dan seksualitas.

Penilaian: 0 / 5

Perda Kota Surakarta nomor 9 tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas baru saja disahkan pada Desember tahun 2020. Perda ini ada dua sisi yakni inklusi dan charity. Namun ketika berbicara tentang inklusi, belum berbicara tentang kelompok rentan lainnya dan hanya menjawab difabel saja.  Contohnya adalah ketika ngomongin tentang aksesibilitas, ketika guidingblock dibenturkan dengan sebatang pohon, lalu dilakukan penebangan pohon tersebut, maka akan ada pihak yang dirugikan ketika pohon itu adalah bagian dari taman. Demikian dikatakan Purwanti dari SIGAB, narasumber sekaligus pemantik diskusi tentang Perda Difabel yang dihelat oleh Yayasan YAPHI, Senin (18/1).

Penilaian: 0 / 5

Pada tanggal 14 Desember 2020 Yayasan YAPHI mengikuti diskusi online via zoom meeting yang di laksanakan oleh Komnas HAM dengan tema peluncuran videografis Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Acara ini menghadirkan narasumber Prahesti Pandanwangi, Direktur dan Regulasi Bappenas RI serta Dian Andi dari Komnas HAM.  

Penilaian: 0 / 5

Berbagai persoalan dihadapi oleh lansia dalam pemenuhan hak-haknya antara lain tidak adanya data, tidak ada bansos lansia selama pandemi COVID-19 (karena biasanya yang mendapat bantuan adalah Kepala Keluarga (KK), sedang lansia menjadi anggota keluarga) serta perlunya wadah untuk menyuarakan pemenuhan hak-hak bagi lansia. Kebanyakan lansia di kegiatan lansia sering terlontar pertanyaan, siapa yang akan menolong mereka ? Maka jawabnya yang menolong adalah warga masyarakat. Demikian dikatakan oleh Rosiana, paralegal dari LBH APIK Medan dalam Festival HAM yang digelar oleh Komnas HAM dan dimoderatori oleh Luviana dari Konde.co , Kamis (17/12). Rosiana juga menyampaikan bahwa pihaknya memberi dukungan kepada 75 lansia dengan melakukan senam bersama, memberi asupan gizi, gula dan kacang hijau.