Penilaian: 0 / 5

Dalam Catahu 2004-2009 ada pembahasan  isu buruh migran dan  ada 3 pula isu di tahun  2002-2011 tentang buruh migran ini. Ada pula isu penyekapan kekerasan di sarana transportasi umum yang sangat perlu untuk diadvokasi dan afirmasi. Juga terkait isu kekerasan di tempat umum dan  di tempat fasilitas kesehatan . Selain itu adalah kekerasan ranah negara.

Penilaian: 0 / 5

Siti Aminah Tardi, komisioner di Komnas Perempuan mengatakan bahwa  di Komnas Perempuan, bentuk/ragam kekerasan berbasis gender dibagi  ada 4 :  Fisik, mental, seksual dan ekonomi. Sedangkan ranahnya meliputi ranah personal, publik dan negara.

Siti Aminah Tardi  masuk di tim 21 tahun Catahu menambahkan bahwa ini merupakaan kekayaan luar biasa untuk isu perempuan dan jadi modalitas siapa saja yang bekerja untuk isu perempuan. Ranah rumah tangga atau personal selama 21 tahun terdokumentasikan dan  didefinisikan sebagai  kekerasan yang terjadi dan pelaku memiliki relasi kekeluargaan, perkawinan, intim, atau pekerjaan dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan terhadap istri, kekerasan mantan suami, pacaran, mantan pacar, anak perempuan dan pada Pekerja Rumah Tangga (PRT). Menunjukkan tren naik : Kekerasan Dalam Pacaran (KDP)  dan kekerasan mantan pacar berelasi cyber.  Berbagai upaya hukum dilakukan sehingga perempuan bisa  bangkit terkait harta gono-gini, pengasuhan anak, pemalsuan dokumen dll.

Dalam 21 Tahun Catahu, bagi Siti Aminah Tardi, ketika membacanya seperti membaca sejarah gerakan perempuan. Untuk isu kekerasan di dalam rumah tangga, Catahu dimulai tahun  2001 dan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) lahir 2004. Pada waktu itu analisanya menyatakan kekerasan di lingkungan bukan ranah kerjanya. Lalu Komnas bersama masyarakat sipil mendorong UU KDRT. Gerakan perempuan mendorong UU PKDRT. Dulu namanya RUU  Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga lalu disahkan sebagai UU PKDRT. Undang-undang dinilai sebagai momen bersejarah. KDRT adalah  kejahatan lalu negara mengatasinya dengan upaya pencegahan dan perlindungan.

Kekerasan yang terjadi setelah diundangkan UU PKDRT, yakni kekerasan terhadap istri selalu menempati tertinggi lebih dari 70℅ lalu disusul Kekerasan Dalam Pacaran (KDP). Ketika bicara KDRT maka akan mengalami  penyempitan makna bahwa di dalam KDRT ada suami, padahal ada PRT dan orang orang yang hidup dalam lingkup di rumah tangga tersebut.

Di Komnas Perempuan sendiri perkembangan isu di ranah personal seperti  KDRT  ini berkembang ke isu femisida. Komnas Perempuan menemukan bahwa KDRT salah satunya menyebabkan kematian baik bagi perempuan maupun anak perempuan. Komnas Perempuan  menggalinya sebagai femisida atau pembunuhan terhadap perempuan karena puncak ketidakadilan gender yang dialami. Ini diperburuk dengan teknologi dan informasi. Kekerasan terhadap mantan istri juga kekerasan berbasis gender online.

Kendala utama dari pencatatan 22 tahun Catahu ini adalah di :1.  kategorisasi kekerasan di perempuan. Misalnya Komnas Perempuan  menggunakan berdasar deklarasi kekerasan terhadap perempuan PBB.  Kalau lembaga penegak hukum menggunakan UU PKDRT dan pengadilan agama. 2. Belum meratanya pemahaman pentingnya adanya dasar data nasional. 3. Di ranah personal misal isu kekerasan terhadap anak perempuan, inces kekerasan seksual anak, perkawinan anak, dispensasi nikah. Untuk kekerasan di ranah publik  awalnya yakni sebelum di tahun 2020 digunakanlah kekerasan di ramah komunitas/kelompok. Lalu Komunitaa perempuan di periode ini menilai penggunaan kata komunitas  membingungkan karena bisa saja orang beranggapan itu misalnya terjadi  komunitas difabilitas

Pemahaman yang disebut adalah perempuan sebagai anggota keperempuanannya.  Lalu Komnas menggunakan istilah kekerasan di ranah publik. Yakni kekerasan yang terjadi di ranah publik yang merujuk suatu tempat., yakni yang tidak memiliki relasi suami,ayah atau pacar.

Komnas Perempuan mencoba ajeg-kan (konsisten). Dalam Catahu 2022 mereka lalu menstrukturkan merujuk ke tempat yakni ruang publik : kekerasan yang terjadi di tempat kerja, pendidikan, fasilitas umum dan media. Peng-cluster-an  kasus buruh migran  di UU TPPO meliputi di luar dan dalam negeri. 

Kekerasan pekerja rumah tangga dikategorikan kekerasan di ranah kerja/publik. Kekerasan di wilayah  tempat tinggal. Catahu tidak menuliskanya secara merata. Tidak setiap tahun Catahu menuliskan kekerasan di tempat kerja.(Ast)

Penilaian: 0 / 5

Dalam Catahu 2004-2009 ada pembahasan  isu buruh migran dan  ada 3 pula isu di tahun . 2002-2011 tentang buruh migran ini. Ada pula isu penyekapan kekerasan di sarana transportasi umum yang sangat perlu untuk diadvokasi dan afirmasi. Juga terkait isu kekerasan di tempat umum dan  di tempat fasilitas kesehatan . Selain itu adalah kekerasan ranah negara.

Luviana, moderator diskusi yang disiarkan langsung oleh YouTube Komnas Perempuan  mengatakan bahwa Kekerasan Dalam Pacaran (KDP) memunculkan terminologi baru yang dulu orang mempertanyakan, ini kekerasan bukan ya? Kekerasan dalam pacaran itu masuk kategori kekerasan apa tidak? Lalu tentang Femisida itu peristiwa kriminal atau tidak ya. Atau ini disebut KDRT sebab itu terminologi baru. Dari 21 Catahu ini ragamnya bertambah atau berkurang? Berbagai pertanyaan tadi jika boleh dijawab kalau itu bertambah artinya kesadaran orang untuk melaporkan meningkat. Lalu ada pertanyaan jika pencatatan bertambah maka trennya seperti apa?

Siti Aminah Tardi menjawab bahwa pemahamam tentang isu kekerasan dipengaruhi oleh perkembangan pengetahuan, perkembangan pengalaman, juga kemajuan teknologi informasi yang berpengaruh kepada pola-pola kekerasan terhadap perempuan.

Termasuk perkembangan pengetahuan, mengapa Komnas Perempuan  mengangkat isu femisida karena itu menjadi perhatian di dunia internasional. Mengapa Komnaw Perempuan sejak 2017 mencatat kekerasan berbasis cyber ini menjadi hal utama. Waktu itu mungkin sudah ada. Tapi Komnas  belum mengenali sebagai kekerasan cyber atau KBGO. Baru ketika misal komite Cedaw dan pelapor khusus, ini dikenali sebagai ini. Mereka lalu bertanya "ini terjadi tidak ya,oh,  di Indonesia ternyata terjadi."

Siti Aminah Tardi menambahkan bahwa  karena sarana dan informasi terbuka kalau dari angka naik turun tergantung kondisi dan ada tren naik. Kekerasan tidak hanya bisa dilihat secara bentuk karena 1 orang korban bisa mengalami empat bentuk atau satu bentuk. KBG berkelindan  dan akan lebih buruk jika perempuan itu adalah seorang disabilitas, perempuan dengan HIV, perempuan di tempat tahanan.  Perempuan dengan ODGJ atau perempuan miskin maka kualitas kekerasan akan semakin buruk. Itu berelasi dengan identitas- identitas yang lain.

Di Catahu ini dampaknya sebenarnya belum terpotret secara kualitatif  walaupun di forum yang mengedepankan dialog dan kerja sama di PBB (UPR) akan tahu dampak sebagai korban seperti apa. Tetapi pembahasan khususnya di 2022 dan 2023  bahwa kekerasan terhadap perempuan itu berdampak perempuan terlanggar  haknya.  Kekeraaan bentuknya beragam dan itu akan bertambah.

Kekerasan Seksual yang Membutuhkan Perhatian Khusus 

Rainy Hutabarat, salah seorang komisioner Komnas Perempuan dalam paparannya mengatakan bahwa ada beberapa kekerasan yang membutuhkan perhatian khusus. Apa saja itu?

Dengan melihat KBG dalam Catahu, bisa dilihat bagaimana peningkatannya. Pada awalnya ada data kualitatif dan kuantitatif lalu dipisah kemudian muncullah. Lalu di Catahu 2023 baru tertuang kekerasan berbasis gender yang butuh perlindungan khusus. Ada teknisnya sebab di dalam Catahu tidak secara eksplisit dikatakan mengapa memerlukan perlakuan khusus.

Menurut Rainy, Catahu merupakan konsep berkembang. Dari berupa jurnal di awal terbitan tahun 2001 dengan jumlah halaman terbatas, meningkat menjadi 180-an halaman pada 2023. Ini seiring meningkatnya kompleksitas isi Catahu, kenaikan  angka dan ragam KBG di berbagai ranah."Kebutuhan paparan berupa grafik/tabel maupun analisa", data terpilah menurut bentuk KBG maupun ranah  "pemetaan hubungan korban-pelaku."

Pemisahan analisa kuantitatif dan kebutuhan pemetaan dan analisa berbagai hambatan dalam penanganan KBG terhadap perempuan, pemisahan analisa kuantitatif dan kualitatif, tantangan-tantangan perundang-undangan dan kebijakan, sorotan terhadap kondisi pengada layanan, sorotan terhadap KBG tertentu, dan seterusnya.

KBG terhadap perempuan yang mendapat sorotan atau perhatian khusus merupakan bagian dari pertumbuhan Catahu. Baru pasca Catahu 2023, KBG terhadap perempuan yang mendapatkan perhatian khusus dibahas secara terpilah.

Untuk mendapatkan data KBG perhatian khusus secara teknis perlu disimak antara lain.

Mengapa KBG terhadap perempuan memerlukan perhatian khusus?  Sebab : 1. Korban mengalami diskriminasi  dan kekerasan serta kerentanan  berlapis, 2. Belum memiliki perlindungan sistemik atau perhatian dari negara, 3. Tren kasus merupakan fenomena gunung es, berpotensial masif bila diabaikan, 4. Isu KBG perlu didorong menjadi perhatian khusus pengambil kebijakan lokal, nasional maupun PBB (Yuniati Chuzaifah)

Rainy Hutabarat juga mengutip Mariana Amiruddin :

"Bila ada angka laporan yang melonjak, atau kasus yang tiba-tiba muncul, dan tema-tema khusus yang jarang ditengok atau tema-tema KBG yang terjadi secara nasional seperti isu sumber daya alam." (Ast)

Penilaian: 0 / 5

Andy Yentriyani, Ketua Komnas Perempuan dalam diskusi peluncuran 21 Tahun Catahu menyatakan bahwa  Catahu adalah kebutuhan bersama mencatatkan lintas sektor, dalam rangka pemenuhan dukungan infrastruktur bagi lembaga layanan dan dukungan pendanaan untuk pemutakhiran  alat-alat digitalisasi pendokumentasian, pelatihan, penempatan sumber daya manusia serta pengembangan keamanan digital.

Andy juga menegaskan salah satu refleksi pada 21 tahun Catahu ada beberapa butir. Dari informasi 21 tahun Catahu, salah satu fitur karakteristik adalah jumlah kasus  kekerasan perempuan dan berbasis gender selalu bertambah setiap tahun  dan ini perlu dimaknai secara positif. Artinya meningkatnya keberanian korban dan dukungan serta akses korban untuk melaporkan kasusnya, sehingga  kepercayaan bertambah bahwa akan ada tindak lanjut terkait laporannya , kehadiran lembaga layanan yang terjangkau dan kemudahan untuk melaporkan kasusnya.

Penting dicatat meski bertambah, lebih banyak korban yang belum mau atau belum berani melampirkan kasusnya. Andy berpesan bahwa  dalam  pengembangan indikator  hukum di indonesia, penurunan jumlah pelaporan kasus tidak boleh dijadikan target  pembangunan justru indikator pembangunan perlu bergerak untuk menunjukkan perkembangan keberhasilan penyikapan baik dalam aspek pencegahan maupun penanganannya, Dan semoga jadi untuk  dikembangkan dalam RPJP 2025-2045 serta dalam kebijakan  terkait lainnya.

Luviana, moderator diskusi yang juga disiarkan dalam YouTube Komnas Perempuan itu mengutip bahwa ada 1800 lembaga mendukung Catahu. Ini tentu bakal jadi rujukan bagi jurnalis dan para juru kampanye media sosial. Selain itu pada aspek korban,  merasa punya teman dengan adanya Catahu. Tujuannya bukan penurunan jumlah tapi penyikapan.

Alimatul Qibtiyah, Komisioner Kompas Perempuan mengatakan jika  urgensi 21 Catahu adalah : 1. Catahu  digagas dan dikerjakan oleh Komnas Perempuan sejak 2001 yang bekerja sama dengan para pihak yang berkecimpung dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan kepada perempuan

2. Memberi ruang kepada gerakan   perempuan untuk menemukenali ranah, bentuk dan jenis KBG untuk bertumbuh. Lebih dua dekade Catahu selalu menjadi rujukan para pihak baik peneliti, penyusun kegiatan, pembuat kebijakan. Kompilasi Catahu 21 tahun ini memuat berbagai ragam kekerasan, kecenderungan serta berbagai tantangan yang dihadapi  dalam penyelesainnya sehingga kajian ini bisa dijadikan referensi untuk penyusunan gerakan ke depan dalam upaya kondusif dalam menyelesaikan segala bentuk kekerasan pada perempuan  dan untuk memastikan dan mempromosikan hak-hak perempuan terpenuhi  dan terlindungi.

3.Metode dan sumber data, Catahu selalu menampilkan data kuantitatif dan kualitatif. Sumber data adalah Catahu selama 21 tahun. Memang belum memuat catahu 2022 karena waktu pengerjaan sebelum catahu 2022 dilaunching. Ada 3 lembaga tidak pernah absen sebagai pendukung data. Masing- masing catahu laporannya berdasar informatif, tantangan dan harapan, hambatan dinamika. Ada dua data : data umum dan data KBG. Data umum yakni data yang belum diverivikasi basis gendernya. Jadi tidak semua kekerasan yang dialami perempuan karena dia perempuan. Kekerasan yang dialami perempuan karena dia perempuan itulah yang dianalisis yang kemudian disebut sebagai  KBG terhadap perempuan. Data umum hampir 4 juta. KBG 2,7 juta terjadi selama 21 tahun. KBG ranah personal 2,5 juta, terbanyak  kekerasan terhadap istri. Kekerasan dalam pacaran tertinggi di tahun 2015.

Kekerasan seksual  paling dominan dan perkosaan paling banyak sejak tahun  2014. Kekerasan di ranah negara juga naik turun dan pada 2010 adalah  puncaknya. Ada persoalan pekerja migran, perempuan berhadapan dengan hukum, penggusuran. Karakteristik pattern tidak berubah. Korban lebih rendah pendidikan dan umur lebih muda dari pelaku. Selama 21 tahun, 5% pelaku adalah yang seharusnya menjadi pelindung. Di dua tahun terakhir angkanya mengembang menjadi  9%. (Ast)