Publikasi

Penilaian: 5 / 5

Aktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan Bintang

Dr. Dian Rositawati, S.H, M.A, akademisi, pengajar di STH Jentera, narasumber pada diskusi publik yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial bertema rekonstruksi penguatan pengadilan HAM melalui pengisian jabatan hakim adhoc HAM di Mahkamah Agung, Selasa (6/2),mengatakan bahwa pengadilan HAM buah reformasi dan sebuah keputusan sangat penting dan sangat relevan. Ia beberapa kali mengikuti proses dari observasi calon-calon yang berminat dan belum terpanggil  kembali mendaftar untuk mencalonkan diri sebagai calon hakim adhoc MA.

Add a comment


Penilaian: 5 / 5

Aktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan Bintang

Ada hal menarik yang dilakukan oleh para pendukung capres sebelum debat kelima (terakhir) dilakukan pada 4 Februari lalu. Diinisiasi oleh Pokja Difabel, beberapa anggota tim pemenangan capres 01 dan 03 (02 absen) melakukan dialog publik untuk mensosialisasikan program-program dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Add a comment

Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, dibutuhkan tata kelola data yang baik atas potensi dan permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas. Namun, hingga saat ini kelompok penyandang disabilitas masih belum sepenuhnya diakomodir dalam rancangan dan implementasi pembangunan nasional. Demikian dikatakan oleh Qoriek Asmarawati, pegiat isu disabilitas dari Persatuan Penyandang Dsabilitas Klaten (PPDK) pada webinar pendataan difabel Indonesia yang diselenggarakan oleh Sigab Indonesia dengan program GOOD, Kamis (25/1). Ia mengatakan bahwa  masalah pendataan disabilitas d Indonesia meliputi : 1. Berbagai lembaga mendefiniskan disabilitas secara berbeda. 2. Efektivitas dalam mengumpulkan data, 3. Desain pertanyaan dala survey. 4. Perbedaan penyelenggara survey dan tujuan survey (kesehatan, pendidikan, sosial dan survey umum).

Add a comment

Penilaian: 4 / 5

Aktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Pemilu 2024 digelar tinggal sebentar lagi. Segenap masyarakat perlu untuk mengawasi segala potensi kecurangan yang terjadi. Seperti yang disampaikan oleh Hadar Nafis Gumay, anggota koalisi Jaga Suara. Dalam mengawal proses pemilu 2024 ini agar berjalan tanpa kecurangan, Hadar mengatakan diperlukan partisipasi masyarakat yang peduli terhadap pemilu. Salah satu cara mengawasi hasil pemilu itu diluncurkan aplikasi bernama JagaSuara2024 pada pertengahan Januari lalu.

Add a comment