Penilaian: 0 / 5

Nia Dinata, praktisi seni, sutradara film,  menyikapi tentang draft RUU Penyiaran terkait kiprahnya dari perspektif industri film dalam diskusi publik yang dihelat oleh Lesstalk_Sexualities pada Sabtu (15/6) mengatakan bahwa sebagai sutradara dan produser ia tidak hanya menyutradari fiksi tapi juga memproduksi film dokumenter. Menurut Nia kerja-kerja dokumenter itu kerja faktual dan bukan fiksi berdasar most in the time investigation. Ia menghargai dukungan dan interseksion dari pers dan dokumentasi.

Penilaian: 0 / 5

Diawali momentum masa transisi pandemi COVID-19, organisasi bantuan hukum yang memberikan bantuan hukum sejauh ini dikuatkan eksistensinya terutama dalam pelaksana bantuan hukum yakni advokat dan paralegalnya. Bagaimana kemudian menguatkan paralegalnya lalu membentengi. Bagaimana pula membedakan paralegal dan advokat.

Penilaian: 0 / 5

Penyediaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) berkaitan dengan suatu akses keadilan sebagai hak fundamental setiap warga negara yang didalamnya adalah equality before the law yang mengandung arti bahwa semua manusia sama dan setara di hadapan hukum.

Penilaian: 0 / 5

Koalisi Organisasi Penyandang Disabilitas untuk Perlindungan Sosial yang Inklusif menyampaikan gugatan dalam bentuk surat terbuka kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, terkait Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Konsesi dan Insentif bagi Penyandang Disabilitas. Koalisi yang terdiri dari 46 organsiasi difabel serta penyakit langka dari seluruh Indonesia mengadakan konferensi pers di Gedung YLBHI, Menteng, Jakarta, Kamis (13/6).