Pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal masih menghadapi tantangan besar ketika perdagangan produk tembakau semakin merambah ruang digital. Penjualan yang berlangsung melalui marketplace, media sosial, hingga percakapan pribadi membuat pola distribusi lebih sulit ditelusuri. Ketika satu akun ditutup, penjual dapat kembali dengan identitas baru. Sementara itu, data antarlembaga belum terhubung dalam sistem pengawasan yang terpadu.
Temuan tersebut mengemuka dalam diseminasi hasil kajian bertajuk “Rokok Ilegal dan Rokok Elektrik di Ruang Digital, Temuan Pemerintah dan Agenda Penguatan Pengawasan” yang diselenggarakan pada Senin, 16 November 2026. Kajian yang dilakukan Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) itu menyoroti pelaksanaan pengawasan rokok ilegal di sejumlah daerah serta tantangan penindakan terhadap perdagangan melalui platform digital.
Peneliti Seknas FITRA, Betta Anugrah, menjelaskan bahwa pengawasan rokok ilegal selama ini mencakup pemetaan wilayah rawan, pemantauan jalur distribusi, pemeriksaan gudang dan kendaraan pengangkut, operasi pasar, penyitaan, hingga sosialisasi kepada masyarakat. Berbagai langkah tersebut telah dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah. Akan tetapi, perkembangan perdagangan digital membutuhkan pendekatan pengawasan yang lebih luas.

Menurut Betta, penjualan rokok ilegal di ruang digital memiliki pola yang dinamis. Penjual dapat menyamarkan produk melalui judul, foto, dan kata kunci tertentu. Identitas akun juga bisa berubah atau digandakan untuk menghindari pemantauan. Transaksi yang bermula dari marketplace bahkan dapat berlanjut melalui percakapan pribadi, termasuk WhatsApp, dengan pembayaran tunai saat barang diterima atau cash on delivery (COD).
Perubahan pola tersebut membuat pengawasan tidak cukup dilakukan dengan memeriksa unggahan produk. Pemerintah perlu menelusuri hubungan antara akun penjual, pemasok, jalur pengiriman, dan jaringan distribusi yang berada di belakang transaksi.
“Ketika satu akun diturunkan, akun lain bisa muncul kembali. Karena itu, pengawasan perlu melihat keterhubungan antarakun dan jaringan distribusinya,” menjadi salah satu persoalan yang mengemuka dalam pembahasan kajian tersebut.
Kajian FITRA menemukan bahwa setiap daerah memiliki pengalaman dan kapasitas pengawasan yang berbeda. Sejumlah pemerintah daerah telah melakukan operasi bersama Bea Cukai, pemantauan marketplace, sosialisasi, serta membuka ruang pelaporan masyarakat. Di Jawa Tengah, misalnya, pelibatan masyarakat melalui Linmas menjadi salah satu upaya untuk memperluas jangkauan pengawasan hingga tingkat desa dan kelurahan.
Meski demikian, upaya tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan perdagangan digital. Pemetaan penjual, identifikasi jaringan, dan pemantauan transaksi masih menjadi pekerjaan yang membutuhkan penguatan. Temuan di beberapa daerah juga memperlihatkan bahwa informasi dari marketplace belum selalu dapat diterjemahkan menjadi sasaran penindakan di lapangan.
FITRA mengidentifikasi sejumlah hambatan utama. Pertama, belum adanya standar operasional prosedur dan indikator risiko yang seragam untuk mendeteksi perdagangan rokok ilegal secara digital. Kedua, keterbatasan akses terhadap data platform dan perusahaan jasa pengiriman. Ketiga, kesulitan menghubungkan bukti digital dengan barang fisik yang ditemukan dalam proses penindakan.
Hambatan lain berkaitan dengan pembagian kewenangan dan koordinasi antarlembaga. Data pengawasan yang dimiliki satu instansi belum tentu dapat diakses atau dimanfaatkan oleh instansi lain. Kapasitas analisis digital juga belum merata, sementara pemantauan setelah penurunan atau takedown akun masih lemah. Akibatnya, penjual dapat kembali beroperasi menggunakan akun baru.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui Ari Kusuma mengakui bahwa karakter penjualan rokok konvensional dan rokok elektrik memiliki perbedaan. Rokok konvensional lebih banyak ditemukan melalui jaringan penjualan terbuka, seperti toko dan pengecer. Sementara itu, produk rokok elektrik, termasuk cairan atau liquid, lebih banyak dipasarkan melalui toko vape dan kanal digital yang cenderung lebih tertutup.

Bea Cukai telah melakukan patroli siber dan menjalin kerja sama dengan platform digital untuk menurunkan konten atau akun yang menjual produk ilegal. Kerja sama juga dilakukan dengan perusahaan jasa pengiriman untuk menelusuri jalur distribusi. Meski demikian, penutupan akun belum selalu menghentikan aktivitas penjualan karena penjual dapat membuat akun baru atau menggandakan identitas akun sebelumnya.
Ari menilai pengawasan membutuhkan dukungan sistem yang mampu memetakan keterhubungan antara akun, penjual, produsen, konsumen, dan jalur logistik. Dengan pemetaan tersebut, aparat tidak hanya menindak satu unggahan atau satu akun, tetapi juga dapat membaca jaringan perdagangan yang lebih luas.
Dalam kesempatan yang sama, Moko memperagakan penggunaan dashboard pemantauan perdagangan produk tembakau di marketplace. Dashboard tersebut menampilkan informasi mengenai iklan produk berdasarkan wilayah, jenis barang, harga, lokasi penjual, serta jumlah penjualan yang tercantum pada halaman produk.
Data yang ditampilkan dapat membantu melihat persebaran penawaran produk di sejumlah wilayah. Untuk produk rokok elektrik dan liquid, misalnya, jumlah daftar penjualan yang terpantau cukup banyak ditemukan di DKI Jakarta, disusul Banten dan Jawa Barat. Sementara itu, penawaran rokok konvensional tanpa pita cukai terpantau banyak ditemukan di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.
Moko mengingatkan bahwa angka penjualan yang terlihat pada dashboard bukanlah data total penjualan tahunan. Informasi tersebut bersumber dari jumlah produk terjual yang ditampilkan pada halaman marketplace. Data juga belum dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh produk yang tercantum merupakan barang ilegal. Karena itu, temuan digital tetap memerlukan verifikasi dan penelusuran lebih lanjut.
Kebutuhan penguatan pengawasan juga disampaikan dari Satuan Polisi Pamong Praja Jawa Tengah, Tonny Soehartono. Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah selama ini mendukung pengawasan bersama Bea Cukai melalui operasi lapangan, penyediaan informasi, sosialisasi, peningkatan kapasitas, hingga pemusnahan barang hasil penindakan.

Di Jawa Tengah, program Pancen Jateng melibatkan Linmas untuk membantu menyampaikan laporan mengenai dugaan peredaran rokok ilegal. Pelibatan masyarakat tersebut diharapkan memperluas jangkauan informasi hingga tingkat RT dan RW.
Tonny menyebutkan bahwa dukungan pemerintah daerah juga berkaitan dengan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT). Jawa Tengah memperoleh penerimaan pajak rokok sekitar Rp2,9 triliun dan DBH CHT sekitar Rp205 miliar setiap tahun. Akan tetapi, penggunaan anggaran tersebut memiliki ketentuan peruntukan. Pengawasan rokok elektrik dan liquid juga belum sepenuhnya terakomodasi dalam pola dukungan yang selama ini berfokus pada produk hasil tembakau.
Menurut Tonny, pemerintah daerah membutuhkan kejelasan kewenangan untuk ikut mengawasi perdagangan digital. Dukungan perangkat komputer, laptop, perangkat analisis, dan anggaran penegakan juga diperlukan agar pemerintah daerah tidak hanya menerima laporan, tetapi mampu melakukan pemantauan awal secara mandiri.
Ia menilai pemerintah daerah dapat membantu menelusuri informasi penjualan di marketplace, termasuk melakukan pembelian untuk mengetahui asal pengiriman barang, sepanjang dilakukan dalam kerangka kewenangan dan koordinasi dengan instansi berwenang.
Akademisi Universitas Indonesia, Sri Haryanto Adi Pamungkas, melihat persoalan rokok ilegal sebagai masalah lintas sektor. Rantai peredarannya melibatkan produksi, pemasaran, transaksi, pengiriman, teknologi, serta kepentingan ekonomi dan kesehatan masyarakat. Karena itu, penanganannya tidak dapat dibebankan kepada satu lembaga.
Sri mendorong penerapan tata kelola kolaboratif dengan menempatkan Bea Cukai sebagai salah satu penggerak koordinasi bersama pemerintah daerah, kepolisian, unit siber, platform digital, perusahaan pengiriman, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut perlu didukung instrumen kebijakan yang mampu mengikuti perubahan pola perdagangan, mulai dari pemantauan digital, mekanisme pelaporan masyarakat, hingga investigasi lapangan.
Ia juga menekankan pentingnya kebijakan yang adaptif dan berkelanjutan. Pengawasan tidak cukup bergantung pada program sesaat atau pergantian prioritas pemerintahan. Diperlukan komitmen politik dan kelembagaan agar sistem pemantauan terus berjalan.
Sementara itu, Gea dari Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) mengingatkan bahwa persoalan rokok ilegal tidak hanya berkaitan dengan penerimaan negara, tetapi juga kesehatan masyarakat. Penjualan produk dengan harga murah dan akses yang mudah melalui platform digital dapat memperluas paparan, termasuk bagi kelompok usia muda.
CISDI sebelumnya melakukan penelitian melalui pengumpulan bungkus rokok bekas di enam kota untuk memperkirakan konsumsi rokok ilegal. Dalam kajian tersebut, kategori rokok ilegal mencakup produk tanpa pita cukai, penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukan, pita cukai bekas, serta penggunaan pita cukai dengan tarif yang lebih rendah.
Gea menilai perbedaan definisi dan kategori dalam penelitian dapat memengaruhi hasil pemetaan. Ia juga mencontohkan perbedaan antara data penjualan digital dan tingkat konsumsi di suatu wilayah. Semarang, misalnya, tercatat sebagai salah satu wilayah dengan penawaran produk yang cukup tinggi dalam pemantauan FITRA, sementara data konsumsi yang dibahas CISDI menunjukkan angka yang relatif rendah. Perbedaan tersebut dapat mengindikasikan bahwa suatu wilayah berperan sebagai titik distribusi, bukan semata-mata lokasi konsumsi.
Selain pengawasan cukai, Gea mendorong penguatan verifikasi usia, moderasi konten oleh platform, dan pertanggungjawaban atas sistem algoritma yang memungkinkan produk rokok menjangkau pengguna. Menurutnya, pengawasan perlu memperhitungkan dampak kesehatan, terutama ketika kandungan produk rokok elektrik dan liquid yang beredar tidak selalu diketahui secara jelas.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Betta menjelaskan bahwa kajian FITRA memang berfokus pada pelaksanaan pengawasan di tingkat daerah. Regulasi dan kebijakan nasional telah tersedia, tetapi pelaksanaannya di daerah masih menghadapi kesenjangan kapasitas dan koordinasi. Wawancara dengan Bea Cukai, Satpol PP, dan organisasi masyarakat sipil menunjukkan belum terbentuknya kesamaan instrumen serta kategori pemantauan digital antarlembaga.
FITRA merekomendasikan penyusunan standar deteksi dan pengumpulan bukti digital, penguatan pemetaan jaringan penjual, pertukaran data yang sesuai ketentuan, serta pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi secara berkala. Pengawasan juga perlu dilanjutkan setelah sebuah akun diturunkan agar penjual tidak mudah kembali dengan identitas baru.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa penanganan rokok ilegal membutuhkan perubahan pendekatan. Pengawasan yang selama ini bertumpu pada pasar fisik dan operasi lapangan perlu diperluas hingga ke ruang digital. Tanpa keterhubungan data, kejelasan kewenangan, dan kerja sama lintas lembaga, perdagangan rokok ilegal akan terus memiliki ruang untuk bergerak mengikuti perubahan teknologi dan perilaku konsumen. (Ast)


