Jakarta – Meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia (lansia) di Indonesia menuntut perubahan pendekatan kebijakan negara dalam memastikan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Lansia tidak semestinya hanya dipandang sebagai kelompok yang membutuhkan bantuan sosial, tetapi harus diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak, kedaulatan, dan martabat setara dengan warga negara lainnya.
Pesan tersebut disampaikan Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Atnike Nova Sigiro, dalam Diskusi Publik dan Peluncuran Baseline Study Tinjauan Kebijakan Hak Asasi Manusia bagi Lanjut Usia: Mengantisipasi Indonesia sebagai Masyarakat Populasi Menua, di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Atnike menegaskan bahwa menjadi tua dengan bermartabat merupakan bagian dari hak asasi manusia. Menurutnya, cara suatu bangsa memperlakukan kelompok rentan, termasuk lansia, mencerminkan komitmen negara dalam menghormati dan melindungi hak setiap warga negara.
"Menjadi tua dengan bermartabat merupakan hak asasi manusia. Sebuah bangsa dapat dilihat dari bagaimana ia memperlakukan kelompok rentan," ungkap Atnike.
Ia mengingatkan bahwa peningkatan angka harapan hidup tidak cukup dimaknai sebagai keberhasilan pembangunan dari sisi demografi. Bertambahnya usia penduduk harus diikuti kebijakan yang menjamin agar lansia tetap dapat menjalani kehidupan secara aman, sejahtera, mandiri, dan bermartabat.
Karena itu, Atnike menekankan perlunya perubahan paradigma dalam kebijakan nasional. Lansia harus ditempatkan bukan sekadar sebagai objek belas kasihan atau penerima bantuan, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak, kedaulatan, dan martabat.
Populasi Menua Membutuhkan Kesiapan Kebijakan Negara
Urgensi perlindungan hak lansia semakin mengemuka seiring perubahan struktur demografi Indonesia. Berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, proporsi penduduk berusia 60 tahun ke atas pada 2020 mencapai 9,93 persen atau sekitar 26,78 juta jiwa. Angka tersebut diproyeksikan meningkat menjadi lebih dari 20 persen pada 2050.
Perubahan ini menandai Indonesia mulai memasuki fase ageing population atau populasi menua. Kondisi tersebut membawa konsekuensi terhadap berbagai aspek kehidupan, mulai dari akses terhadap pekerjaan dan layanan publik, kesejahteraan sosial, hingga perlindungan dari penelantaran dan diskriminasi.
Menurut Atnike, peningkatan jumlah penduduk lansia harus diimbangi dengan tanggung jawab negara yang semakin besar dalam memenuhi dan melindungi hak-hak mereka. Tanpa kebijakan yang memadai, pertumbuhan populasi lansia berpotensi memperbesar kerentanan mereka dalam mengakses dan menikmati hak-hak dasar.
Tantangan perlindungan lansia juga terlihat di tingkat internasional. Hingga saat ini, belum terdapat instrumen internasional HAM yang secara khusus dan mengikat mengatur perlindungan hak-hak lansia. Bahkan, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya belum secara spesifik merespons berbagai bentuk kerentanan yang dialami kelompok lansia.
Sementara itu, instrumen internasional yang telah tersedia masih banyak bertumpu pada prinsip soft law atau hukum lunak yang pelaksanaannya bersifat sukarela (voluntary). Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam mendorong perlindungan hak lansia secara lebih kuat dan terukur, termasuk dalam memastikan akses terhadap pekerjaan serta mencegah penelantaran.
Momentum Memperkuat Regulasi Perlindungan Lansia
Di tengah berbagai tantangan tersebut, proses revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat pengakuan dan perlindungan hak lansia dalam kerangka hukum nasional.
Atnike menyampaikan bahwa revisi undang-undang tersebut perlu memberikan perhatian khusus kepada lansia sebagai kelompok rentan yang memiliki kebutuhan dan karakteristik tersendiri. Penguatan pengaturan ini diharapkan dapat menghadirkan perlindungan yang lebih komprehensif sekaligus mempertegas kewajiban negara dalam memenuhi hak-hak lansia.

Pandangan tersebut sejalan dengan Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Dyah Pitaloka, yang turut hadir dalam diskusi publik. Rieke menilai berbagai peraturan yang berlaku saat ini belum cukup memberikan perlindungan bagi lansia. Oleh karena itu, penguatan pengaturan mengenai lansia perlu menjadi salah satu agenda dalam revisi Undang-Undang HAM maupun regulasi tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
Menurut Rieke, persoalan lansia tidak semestinya hanya dibatasi pada pemberian bantuan sosial atau program kesejahteraan. Perlindungan terhadap lansia merupakan bagian dari pelaksanaan amanat konstitusi yang harus diwujudkan melalui kebijakan dan regulasi yang berpihak pada pemenuhan hak warga negara.
Ia juga menekankan pentingnya memastikan hasil kajian Komnas HAM tidak berhenti sebagai dokumen akademis, tetapi dapat ditindaklanjuti dan menjadi bahan pertimbangan dalam proses legislasi.
Mendorong Kebijakan yang Lebih Inklusif dan Berkelanjutan
Diskusi publik ini turut menghadirkan Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM Komnas HAM, Endang Sri Melani; Kepala Program Magister Kesejahteraan Sosial Institut Sosial dan Teknologi Widuri, Fransiscus S. Joyoadisumarta; serta Direktur Eksekutif Yayasan Emong, Eva AJ Sabdono. Diskusi dimoderatori oleh Rony Limbong.
Peluncuran baseline study ini menjadi salah satu upaya Komnas HAM untuk memetakan kebijakan perlindungan lansia sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan dalam pemenuhan hak-hak mereka di Indonesia.
Melalui kajian tersebut, diharapkan tersedia landasan yang lebih kuat bagi perbaikan kebijakan dan regulasi. Kajian ini juga diharapkan dapat mendorong sinergi antara pemerintah, lembaga legislatif, masyarakat sipil, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat perlindungan hak lansia.
Menghadapi perubahan menuju masyarakat dengan populasi menua, tantangan Indonesia ke depan bukan semata-mata menyediakan layanan dan bantuan bagi lansia. Lebih dari itu, negara harus memastikan setiap orang tetap memiliki akses terhadap hak, kesempatan, perlindungan, serta ruang untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat ketika memasuki usia lanjut.
Dengan demikian, keberhasilan Indonesia menghadapi perubahan demografi tidak hanya diukur dari meningkatnya angka harapan hidup, tetapi juga dari kemampuan negara menjamin setiap warga negara dapat menjalani masa tua secara bermartabat, tanpa diskriminasi, penelantaran, maupun pengabaian hak. (Ast)


