Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia (RUU HAM) menyisakan sejumlah pertanyaan mendasar. Apakah rancangan regulasi tersebut sungguh-sungguh hendak memperkuat perlindungan hak asasi manusia, atau justru belum mampu menjawab persoalan diskriminasi dan pelanggaran HAM yang terus berulang di tengah masyarakat?
Pertanyaan itu mengemuka dalam sebuah diskusi kajian kritis RUU HAM di Fakultas Hukum UGM, Jumat (13/11) yang menghadirkan akademisi, organisasi masyarakat sipil, pendamping korban, serta kelompok perempuan dan kelompok rentan. Salah satu sorotan utama datang dari Sri Wiyanti Eddyono, akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM), yang mengajak peserta membaca rancangan undang-undang tersebut dengan perspektif dan standar HAM yang jelas.
Menurut Sri Wiyanti, membaca RUU tidak cukup hanya dengan memeriksa bunyi pasal demi pasal. Masyarakat perlu memiliki landasan untuk menilai apakah pengaturan yang disusun telah mencerminkan prinsip-prinsip HAM dan menjawab perkembangan persoalan yang dihadapi masyarakat.
Ia menawarkan tiga pijakan untuk melakukan pembacaan kritis. Pertama, membandingkan substansi RUU dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang berlaku saat ini. Kedua, menggunakan standar konvensi HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Ketiga, melihat perkembangan peraturan perundang-undangan nasional yang telah mengatur berbagai hak warga negara.
Indonesia telah meratifikasi sejumlah instrumen HAM internasional, di antaranya Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Konvensi Menentang Penyiksaan, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Konvensi Hak Anak, serta Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
Bagi Sri Wiyanti, komitmen internasional tersebut semestinya menjadi dasar penting dalam penyusunan RUU HAM. Ia mempertanyakan mengapa hak-hak yang telah diakui melalui berbagai konvensi itu tidak secara menyeluruh dijadikan rujukan dalam rancangan undang-undang.
Persoalan serupa juga terlihat ketika RUU HAM tidak cukup merujuk pada perkembangan peraturan nasional, seperti Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Berbagai regulasi tersebut merupakan hasil perjuangan panjang masyarakat sipil dalam memperkuat pengakuan dan perlindungan hak warga negara.
Karena itu, menurutnya, pembahasan RUU HAM perlu dilakukan dengan membaca kembali keseluruhan komitmen hukum yang telah dimiliki Indonesia. Pertanyaan kritisnya bukan sekadar apa yang dimasukkan ke dalam rancangan, tetapi juga mengapa sejumlah hak yang sudah diakui justru belum mendapatkan tempat yang memadai.
Perspektif Gender yang Belum Utuh
Sri Wiyanti juga menyoroti pengaturan diskriminasi dalam RUU HAM yang dinilai belum sepenuhnya menggunakan perspektif gender. Ia mengingatkan bahwa diskriminasi tidak bisa dipersempit hanya pada perbedaan jenis kelamin biologis.
Jenis kelamin dan gender merupakan dua konsep berbeda. Jenis kelamin berkaitan dengan aspek biologis, sedangkan gender berhubungan dengan konstruksi sosial, peran, relasi, dan ketimpangan kekuasaan yang terbentuk dalam masyarakat.
Pengaturan yang hanya bertumpu pada jenis kelamin berisiko mengabaikan pengalaman diskriminasi yang dialami perempuan dalam berbagai situasi. Begitu pula pengalaman kelompok minoritas gender dan seksual yang menghadapi diskriminasi berlapis.
Menurut Sri Wiyanti, pengaturan hak perempuan juga belum cukup menyentuh persoalan kehidupan domestik, kesehatan reproduksi, kesetaraan, dan kebutuhan tindakan afirmatif. Padahal, tindakan khusus sementara diperlukan untuk mendorong tercapainya keadilan substantif.
Persoalan diskriminasi tidak dapat dilepaskan dari relasi sosial dan budaya yang selama ini menempatkan perempuan dalam posisi tidak setara. Oleh sebab itu, negara tidak cukup hanya mengakui kesamaan hak secara formal. Negara juga memiliki kewajiban mengubah kondisi sosial dan budaya yang melanggengkan diskriminasi.
Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan kewajiban negara berdasarkan CEDAW, khususnya Pasal 5, yang menekankan pentingnya perubahan pola sosial dan budaya yang didasarkan pada stereotip serta peran gender yang diskriminatif.
Sri Wiyanti juga mengajak peserta memperluas cara pandang terhadap pelanggaran HAM. Pelanggaran tidak selalu hadir dalam bentuk kekerasan langsung. Kebijakan negara yang mengakibatkan hilangnya akses terhadap kesehatan, pekerjaan, tempat tinggal, tanah, dan sumber penghidupan juga harus diperiksa melalui perspektif HAM.
Persoalan keracunan anak, kebakaran hutan yang berulang, hingga kerusakan lingkungan akibat kebijakan pembangunan merupakan contoh persoalan yang perlu dibaca dengan melihat siapa yang terdampak dan bagaimana tanggung jawab negara. Pengalaman perempuan yang kehilangan rumah, pekerjaan, kesehatan, dan penghidupan akibat kebijakan tertentu tidak boleh terpisah dari pembahasan HAM.
Partisipasi Publik Bukan Sekadar Konsultasi
Selain substansi, Sri Wiyanti mengkritik proses pembentukan RUU HAM yang dinilai belum menjamin partisipasi masyarakat secara bermakna. Partisipasi publik tidak cukup diwujudkan melalui undangan konsultasi atau pertemuan formal. Masyarakat harus memiliki kesempatan untuk membaca rancangan pasal, memberikan masukan, dan mengetahui bagaimana masukan tersebut dipertimbangkan dalam proses pembentukan undang-undang.
Keterbatasan akses terhadap dokumen RUU menjadi persoalan tersendiri. Dalam proses yang berlangsung, terdapat pengalaman masyarakat memperoleh dokumen dengan pembatasan penyebarluasan.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan tentang keterbukaan proses legislasi. Bagaimana masyarakat dapat memberikan kritik secara substantif apabila akses terhadap rancangan yang sedang dibahas saja masih terbatas?
Bagi Sri Wiyanti, masyarakat sipil harus menjadi bagian dari proses pembentukan undang-undang sejak awal. Pengalaman perempuan di kota dan desa, korban kekerasan, penyandang disabilitas, serta kelompok yang selama ini mengalami diskriminasi perlu menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan.
Kritik terhadap substansi RUU HAM juga disampaikan Ratna Batara Munti dari Komnas Perempuan. Ia mengungkapkan bahwa sejumlah usulan yang disampaikan Komnas Perempuan dalam proses pembahasan dan harmonisasi belum terakomodasi secara memadai.

Salah satu persoalan penting adalah kedudukan kelembagaan HAM, terutama Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Pengaturan mengenai lembaga independen dinilai belum memberikan pengakuan dan penegasan posisi kelembagaan yang cukup.
Komnas Perempuan mengusulkan agar karakter lembaga negara independen ditegaskan secara jelas. Persoalan seleksi anggota dan persyaratan keanggotaan juga menjadi perhatian, termasuk ketentuan mengenai kemungkinan pengisian jabatan oleh aparatur sipil negara.
Ratna menilai pengaturan tersebut perlu memastikan kompetensi dan independensi lembaga. Ia juga mengungkapkan keterkejutannya terhadap perubahan rancangan dalam proses harmonisasi, karena sejumlah ketentuan yang sebelumnya dibahas justru tidak lagi tercantum.
Pengaturan hak perempuan, kesehatan reproduksi, diskriminasi, kelompok rentan, serta pemulihan korban juga masih membutuhkan penguatan.
Sementara itu, Anis Hidayah, Ketua Komnas HAM mengingatkan bahwa pelanggaran HAM di Indonesia kerap berlangsung secara berulang dan struktural. Kerja lembaga HAM tidak boleh berhenti pada penyelidikan dan rekomendasi. Pemerintah harus bertanggung jawab memastikan hasil kerja tersebut ditindaklanjuti dan menghasilkan pemulihan bagi korban.
Pengalaman Korban dan Perempuan Pembela HAM
Persoalan yang dibicarakan dalam ruang akademik tersebut mendapatkan gambaran konkret melalui pengalaman organisasi masyarakat sipil.
Perwakilan perempuan pembela HAM dari Nusa Tenggara Timur menyampaikan bahwa perempuan pembela HAM bukan hanya aktivis yang bekerja di organisasi. Mereka juga dapat berupa pendamping korban kekerasan seksual, pekerja sosial, guru, kader Posyandu, jurnalis perempuan, serta perempuan adat yang mempertahankan tanah ulayat.

Dalam menjalankan kerja-kerja tersebut, mereka kerap menghadapi ancaman. Ada yang dicap sebagai perusak nama baik keluarga, dituduh menjadi provokator, diintimidasi, bahkan dilaporkan balik dengan tuduhan pencemaran nama baik.
Di sejumlah daerah, korban kekerasan seksual juga masih menghadapi tekanan untuk menyelesaikan perkara melalui perdamaian adat, meskipun kasus tersebut seharusnya diproses melalui mekanisme hukum.
Ia menegaskan bahwa perlindungan perempuan pembela HAM harus diwujudkan secara konkret. Perlindungan perlu mencakup pencegahan kriminalisasi, tindakan pembalasan, pengucilan, pemecatan, tekanan ekonomi, serta jaminan kerahasiaan identitas korban dan pendampingnya.
Perwakilan organisasi masyarakat sipil bidang lingkungan juga mengungkapkan ancaman terhadap perempuan yang memperjuangkan hak atas tanah dan ruang hidup. Konflik pembangunan Bandara Internasional Kulon Progo dan persoalan Wadas di Jawa Tengah menjadi contoh bagaimana kebijakan pembangunan dapat mengakibatkan hilangnya hak masyarakat.
Ia mendorong organisasi masyarakat sipil membangun sistem keamanan holistik melalui pemetaan risiko, penyusunan standar operasional prosedur, serta penguatan perlindungan fisik, sosial, dan digital bagi pembela HAM.
Sementara itu, perwakilan Yayasan Kebaya mengangkat persoalan kekerasan dan persekusi terhadap komunitas LGBT. Situasi tersebut mendorong sejumlah organisasi membangun jaringan solidaritas dan mekanisme evakuasi mandiri untuk melindungi anggota komunitas yang menghadapi ancaman.
Dari perspektif disabilitas, Rini dari SAPDA mengingatkan bahwa perempuan difabel menghadapi kerentanan yang berlapis. Perempuan difabel dapat kehilangan hak dalam keluarga, termasuk hak waris dan hak menentukan kehidupan sendiri. Perempuan pembela HAM difabel juga membutuhkan mekanisme keamanan yang mempertimbangkan aksesibilitas dan kebutuhan spesifik mereka. (Ast)


