KUPANG – Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, akan menjadi tuan rumah Temu Inklusi ke-7 pada 3–5 Agustus 2027. Penyelenggaraan yang untuk pertama kalinya berlangsung di luar Pulau Jawa ini diharapkan memperkuat gerakan inklusi disabilitas sekaligus memperluas keterlibatan komunitas lokal dalam pembangunan nasional.
Kepastian tersebut ditandai melalui kegiatan soft launching Temu Inklusi ke-7 di Kabupaten Kupang, Kamis (12/11/2026). Kegiatan ini menjadi awal konsolidasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi penyandang disabilitas, masyarakat sipil, dan mitra pembangunan untuk mempersiapkan pertemuan nasional tersebut.
Penanggung jawab Temu Inklusi ke-7 sekaligus Direktur SIGAB Indonesia, Muhammad Syamsudin, mengatakan pemilihan Kabupaten Kupang merupakan langkah penting untuk memperluas jangkauan gerakan inklusi di Indonesia. Selama ini, penyelenggaraan Temu Inklusi lebih banyak berlangsung di Pulau Jawa.
Menurut Syamsudin, sejumlah daerah sebelumnya menyatakan ketertarikan menjadi tuan rumah. Di antaranya Kabupaten Situbondo, Kabupaten Rote Ndao, Kota Ambon, serta salah satu daerah di Bengkulu. Kabupaten Kupang kemudian terpilih karena menunjukkan keseriusan dan komitmen dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan.
Dukungan tersebut terlihat dari kesiapan pemerintah daerah, termasuk dukungan anggaran. Pemerintah provinsi juga memberikan dukungan sehingga beban persiapan yang ditanggung panitia nasional dapat dibagi bersama.
"Temu Inklusi ke-7 ini menjadi salah satu yang pertama kali diselenggarakan di luar Jawa. Kami sangat bangga karena Kabupaten Kupang menunjukkan keseriusan dan kekompakan dalam mendukung kegiatan ini," ujar Syamsudin dalam sambutannya.
Ia mengatakan, penyelenggaraan di wilayah perdesaan juga memiliki arti tersendiri. Kehidupan penyandang disabilitas di desa masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan akses layanan, internet, pendidikan, hingga persoalan infrastruktur dan kondisi geografis.
Karena itu, Temu Inklusi diharapkan tidak hanya menjadi ruang pertemuan organisasi dan pemangku kepentingan, tetapi juga menghadirkan pengalaman langsung mengenai kehidupan masyarakat di tingkat akar rumput.
Syamsudin menyebutkan, persiapan kegiatan telah mulai melibatkan berbagai pihak. Sebanyak 14 lembaga turut memberikan dukungan, selain pemerintah daerah, pemerintah desa, perusahaan, organisasi masyarakat sipil, dan mitra pembangunan.
Dukungan juga datang dari Program Inklusi Kemitraan Australia-Indonesia, CBM Global, serta organisasi yang bekerja di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Kupang sendiri telah memiliki forum inklusi yang diharapkan menjadi salah satu kekuatan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat.
Sementara itu, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan, Maliki, yang hadir secara daring, menegaskan pembangunan inklusif harus menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional. Menurut dia, penyelenggaraan Temu Inklusi setiap dua tahun sekali perlu terus mendekatkan perjuangan penyandang disabilitas dengan berbagai program pembangunan pemerintah.
Ia mengatakan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah memberikan mandat kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan pembangunan dan pelayanan publik dapat diakses secara setara.
Berdasarkan data yang disampaikan Maliki, Indonesia memiliki sekitar 14,6 juta penyandang disabilitas. Akan tetapi, kelompok ini masih menghadapi kesenjangan dalam mengakses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.
Data yang dipaparkannya menunjukkan sekitar 33,7 persen penyandang disabilitas hanya menamatkan pendidikan sekolah dasar. Selain itu, sekitar 4,2 juta penyandang disabilitas belum memiliki jaminan kesehatan.
Di bidang ketenagakerjaan, tingkat partisipasi angkatan kerja penyandang disabilitas tercatat sebesar 44,82 persen. Sementara itu, hanya 9,72 persen yang bekerja di sektor formal. Tingkat kemiskinan penyandang disabilitas juga mencapai sekitar 13,6 persen, lebih tinggi dibandingkan angka kemiskinan nasional.
Maliki menilai data tersebut menunjukkan bahwa pembangunan inklusif tidak cukup hanya diwujudkan melalui pemberian bantuan sosial. Pemerintah harus memastikan penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang setara dalam memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, serta berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa 2026 menjadi penanda satu dekade pengesahan UU Nomor 8 Tahun 2016. Dalam kurun waktu tersebut, Indonesia telah mengalami perkembangan dalam penguatan regulasi dan tata kelola pembangunan inklusif.
Salah satu perubahan penting adalah pergeseran paradigma dalam memandang penyandang disabilitas. Mereka harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan dengan pendekatan berbasis hak asasi manusia, bukan sebagai kelompok yang semata-mata membutuhkan bantuan atau belas kasihan.
Pemerintah, lanjut Maliki, telah memiliki sejumlah instrumen kebijakan untuk memperkuat pembangunan inklusif. Di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 serta Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas 2026–2029 yang menjadi pedoman bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Pengarusutamaan inklusi disabilitas juga telah diintegrasikan dalam agenda pembangunan RPJMN 2025–2029, terutama pada peningkatan kualitas manusia, perlindungan sosial, dan pemerataan pembangunan.
Meski demikian, implementasi kebijakan tersebut membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah pusat dan daerah, organisasi penyandang disabilitas, masyarakat sipil, dunia usaha, akademisi, serta mitra pembangunan harus memiliki pembagian peran yang jelas.
Maliki menekankan pentingnya pelibatan penyandang disabilitas dalam setiap tahapan pembangunan. Partisipasi tidak cukup hanya dengan mengundang mereka dalam kegiatan, tetapi harus memberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan ikut menentukan arah kebijakan.
Dalam konteks tersebut, Temu Inklusi dinilai menjadi ruang dialog untuk mempertemukan pemerintah, organisasi penyandang disabilitas, dan berbagai pemangku kepentingan. Forum ini diharapkan menghasilkan pertukaran pengalaman, pembelajaran, serta rekomendasi untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan inklusif di tingkat pusat dan daerah.
Maliki juga mengapresiasi SIGAB Indonesia dan Garamin yang mengoordinasikan penyelenggaraan Temu Inklusi ke-7 di Nusa Tenggara Timur. Ia berharap penyelenggaraan di Indonesia Timur dapat memperkaya perspektif nasional mengenai persoalan dan kebutuhan penyandang disabilitas.
Apresiasi terhadap penyelenggaraan tersebut juga disampaikan Team Leader Program Inklusi Kemitraan Australia-Indonesia, Kate Shanahan. Ia mengatakan dukungan terhadap Temu Inklusi memiliki arti khusus karena pada 2027 menjadi kali ketiga pihaknya mendukung forum yang dimotori SIGAB Indonesia.
Menurut Kate, Temu Inklusi bukan sekadar ruang pertemuan, melainkan tempat bertemunya gagasan, pengalaman, dan semangat perubahan. Dari forum tersebut telah berkembang berbagai inisiatif, mulai dari penguatan kemandirian hingga jaringan gerakan inklusi di berbagai wilayah Indonesia.
Ia berharap Temu Inklusi 2027 dapat menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi dan membangun optimisme dalam mewujudkan Indonesia yang lebih adil. Perubahan, menurut dia, membutuhkan kerja bersama dan kesediaan seluruh pihak untuk saling mendengarkan.
Sebagai tuan rumah, Bupati Kupang Yosef Lede menyatakan pemerintah daerah berkomitmen mendukung penyelenggaraan Temu Inklusi ke-7. Dukungan tersebut mencakup kesiapan kelembagaan, regulasi, infrastruktur, serta alokasi anggaran melalui APBD.
Ia mengatakan Kabupaten Kupang memiliki modal sosial berupa tradisi gotong royong dan solidaritas masyarakat desa. Kekuatan tersebut dapat menjadi fondasi dalam membangun lingkungan yang inklusif.
Pemerintah Kabupaten Kupang juga akan mempersiapkan sejumlah kebutuhan pendukung, terutama akses jalan menuju lokasi kegiatan, ketersediaan air bersih, fasilitas sanitasi ramah disabilitas, layanan kesehatan, serta sarana ibadah yang dapat diakses seluruh peserta.
Menurut Yosef, penyelenggaraan di desa akan memberikan pengalaman tersendiri bagi para peserta. Interaksi langsung dengan masyarakat diharapkan menjadi bagian penting dari pertemuan nasional tersebut.
Rangkaian soft launching ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati Kupang bersama perwakilan pemerintah dan tamu undangan. Prosesi tersebut menjadi simbol dimulainya persiapan Temu Inklusi ke-7 yang akan berlangsung pada 3–5 Agustus 2027.
Dengan semangat Dari Timur untuk Indonesia, Temu Inklusi ke-7 diharapkan tidak berhenti sebagai forum pertemuan dua tahunan. Kegiatan tersebut ditargetkan menjadi ruang untuk memperkuat peran penyandang disabilitas dan komunitas lokal dalam menentukan arah pembangunan yang setara, inklusif, dan berkelanjutan. (Ast)
