JAKARTA – Kebijakan yang mensyaratkan pemeriksaan dokter spesialis untuk memperoleh Surat Keterangan Disabilitas (SKD) menuai keberatan dari organisasi difabel. Ketentuan tersebut dinilai berpotensi menciptakan hambatan baru dalam mengakses perlindungan sosial, pekerjaan, pendidikan, dan berbagai layanan publik yang seharusnya menjadi hak difabel.
Persoalan itu mengemuka dalam pertemuan Koalisi Organisasi Penyandang Disabilitas untuk Perlindungan Sosial Inklusif di Gedung Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Kamis (19/11). Sejumlah perwakilan organisasi difabel dari berbagai daerah menyampaikan pengalaman mengenai sulitnya memperoleh SKD, terutama akibat keterbatasan dokter spesialis, biaya pemeriksaan, serta kondisi geografis Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, koalisi menilai pemerintah perlu meninjau kembali mekanisme penerbitan SKD. Mereka meminta proses pemeriksaan dan asesmen disabilitas tidak hanya bergantung pada dokter spesialis, tetapi juga membuka keterlibatan dokter umum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, serta tenaga lain yang memiliki kompetensi.
Perwakilan Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS), Yeni Rosa, menjelaskan bahwa SKD memiliki fungsi penting sebagai dokumen pengakuan sekaligus persyaratan administratif untuk mengakses berbagai fasilitas dan konsesi yang disediakan pemerintah bagi difabel.
Tanpa dokumen tersebut, difabel berpotensi kehilangan kesempatan memperoleh sejumlah fasilitas, termasuk keringanan iuran BPJS Kesehatan dan layanan tertentu yang diperuntukkan bagi difabel.
Persoalan muncul ketika penerbitan SKD harus melalui pemeriksaan dokter spesialis. Menurut Yeni, ketersediaan dokter spesialis belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Kondisi ini akan menyulitkan difabel yang tinggal di daerah terpencil dan kepulauan.
Hambatan tersebut juga berpengaruh terhadap akses pekerjaan dan pendidikan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur kewajiban kuota pekerjaan bagi difabel sebesar 2 persen di instansi pemerintah dan 1 persen di perusahaan swasta. Dalam proses pemenuhan hak tersebut, SKD dapat menjadi dokumen yang dibutuhkan untuk membuktikan status disabilitas dan memperoleh akomodasi yang layak.
Hal serupa terjadi di lingkungan pendidikan. Peserta didik yang membutuhkan dukungan tertentu, seperti juru bahasa isyarat, dapat diminta menunjukkan SKD sebagai dasar pemenuhan kebutuhan akomodasi.
Yeni juga menyoroti biaya pemeriksaan yang harus ditanggung difabel. Berdasarkan pengalaman sejumlah anggota organisasi, biaya untuk memperoleh surat keterangan tersebut berkisar Rp600.000 hingga Rp800.000. Pada awalnya, biaya itu disebut tidak dapat ditanggung BPJS Kesehatan karena pemeriksaan dilakukan bukan untuk tujuan pengobatan.
"Masalahnya, siapa yang bisa membayar? Surat keterangan yang seharusnya membuka pintu akses justru bisa menjadi penghambat," menjadi pokok keberatan yang disampaikan dalam forum tersebut.
Pakar hukum dan kebijakan disabilitas, Fajri Nursyamsi, menjelaskan bahwa SKD pada dasarnya memiliki dua fungsi. Pertama, sebagai bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan difabel.
Kedua, sebagai dokumen administratif untuk membuktikan kelayakan seseorang dalam mengakses program dan fasilitas pemerintah.
Menurut Fajri, fungsi pengakuan seharusnya menjadi perhatian utama negara. Difabel tidak semestinya harus menghadapi proses administratif yang rumit hanya untuk mendapatkan pengakuan atas kondisi yang telah mereka alami.
Ia juga menyoroti penafsiran terhadap ketentuan UU Nomor 8 Tahun 2016 mengenai penetapan disabilitas oleh tenaga medis. Menurut pembacaannya, undang-undang mengatur penetapan disabilitas oleh tenaga medis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi tidak secara eksplisit menyatakan bahwa seluruh proses pemeriksaan harus dilakukan oleh dokter spesialis.
Karena itu, Fajri meminta pemerintah membedakan proses pemeriksaan atau asesmen dengan proses penetapan disabilitas. Pemeriksaan dapat dilakukan lebih luas dengan melibatkan tenaga kesehatan, pekerja sosial, maupun tenaga lain yang memiliki kompetensi. Selanjutnya, penetapan dapat dilakukan oleh tenaga medis melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum.
Ia juga mengusulkan agar pelayanan penerbitan SKD tidak hanya menunggu permohonan masyarakat. Pemerintah perlu mengembangkan pendekatan penjangkauan atau jemput bola, terutama bagi difabel yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan fasilitas kesehatan.
Kesenjangan antara jumlah difabel dan ketersediaan fasilitas kesehatan menjadi persoalan lain. Dalam paparannya, Fajri menyebut sekitar 3.283 rumah sakit atau klinik utama sebagai fasilitas rujukan layanan spesialis. Sementara itu, data difabel yang disampaikan dalam forum mencapai sekitar 14,8 juta orang. Jumlah fasilitas tersebut pun belum menjamin tersedianya seluruh jenis dokter spesialis di setiap daerah.
Pengalaman serupa disampaikan Akas, perwakilan komunitas Tuli dari Bekasi. Ia menggambarkan kesulitan yang mungkin dialami seorang penyandang Tuli ketika memasuki usia produktif dan membutuhkan SKD untuk melamar pekerjaan.
Jika Puskesmas tidak dapat menerbitkan dokumen karena harus memperoleh rekomendasi dokter spesialis, penyandang Tuli dari daerah terpencil terpaksa pergi ke kota besar. Mereka harus menyiapkan biaya transportasi, penginapan, pendamping, dan kebutuhan selama perjalanan.
Belum lagi persoalan komunikasi ketika menjalani pemeriksaan. Tidak semua fasilitas kesehatan menyediakan juru bahasa isyarat sehingga teman Tuli kesulitan menyampaikan kebutuhan maupun memahami penjelasan tenaga medis.
Akas menceritakan pengalaman seorang temannya di Maluku yang harus mengeluarkan sekitar Rp650.000 untuk memperoleh surat keterangan. Biaya tersebut dinilai cukup besar, terutama bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas.
Keterbatasan layanan kesehatan juga disampaikan Orpa, perwakilan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia dari Papua Pegunungan. Ia mengatakan, difabel di wilayahnya harus melakukan perjalanan menggunakan pesawat menuju daerah yang memiliki dokter spesialis.
Biaya perjalanan, penginapan, dan pendampingan menjadi beban tambahan. Ia juga menceritakan pengalamannya mengurus dokumen untuk melamar pekerjaan. Difabel harus mengantre sejak pukul lima pagi tanpa jalur pelayanan khusus. Setelah menunggu lama, belum tentu dokumen yang dibutuhkan dapat diperoleh.
Sementara itu, perwakilan organisasi difabel dari Maluku Utara mengingatkan bahwa kebijakan nasional harus mempertimbangkan kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan. Maluku Utara memiliki delapan kabupaten dan dua kota yang tersebar di sejumlah pulau. Perjalanan menuju fasilitas kesehatan harus menyesuaikan jadwal kapal, kondisi cuaca, dan ketersediaan transportasi.
Menurutnya, standar pelayanan yang sama belum tentu menghasilkan akses yang setara apabila pemerintah tidak memperhitungkan kondisi geografis dan kemampuan ekonomi masyarakat.
Hambatan yang lebih kompleks disampaikan Saiful Anam dari Perhimpunan Jiwa Sehat Jawa Timur. Ia menilai kewajiban pemeriksaan psikiater bagi difabel psikososial berpotensi menciptakan hambatan struktural.

Ia menyebut sebagian besar Puskesmas di Jawa Timur belum memiliki psikiater. Akibatnya, difabel psikososial harus pergi ke rumah sakit di pusat kabupaten atau kota untuk mendapatkan pemeriksaan.
Persoalan lainnya, kondisi disabilitas psikososial tidak selalu terlihat melalui gejala klinis. Seseorang yang sedang berada dalam kondisi relatif stabil tetap dapat membutuhkan dukungan dan akomodasi. Jika asesmen hanya didasarkan pada gejala yang muncul ketika pemeriksaan berlangsung, difabel berisiko tidak memperoleh SKD.
Banyak difabel psikososial di pedesaan juga tidak memiliki rekam medis karena keterbatasan akses layanan kesehatan jiwa. Penghuni panti rehabilitasi mental menghadapi hambatan tambahan karena pengelola harus menyiapkan transportasi, pendampingan, jadwal pemeriksaan, dan administrasi masing-masing penghuni.
"Jangan jadikan Kartu Penyandang Disabilitas sebagai hak istimewa bagi mereka yang mampu mengakses psikiater," tegas Saiful.
Persoalan pendataan disabilitas turut disoroti Richard Kennedy, aktivis hak-hak disabilitas yang mengikuti pertemuan secara daring dari Australia. Ia menilai polemik SKD berkaitan erat dengan upaya pemerintah membenahi sistem pendataan disabilitas nasional.

Dalam paparannya, Richard membandingkan data administrasi kependudukan Kemendagri yang disebut sekitar 722 ribu difabel pada akhir 2025 dengan data DTSEN yang mencapai sekitar 15,2 juta orang. Perbedaan tersebut menunjukkan belum terintegrasinya sistem pendataan antarkementerian.
Menurutnya, pembenahan data memang diperlukan, tetapi tidak boleh dilakukan dengan menciptakan persyaratan yang justru membuat penyandang disabilitas semakin sulit tercatat.
Ia mengingatkan bahwa hak atas pendataan juga dijamin dalam Pasal 22 UU Nomor 8 Tahun 2016. Pendataan menjadi dasar penyusunan program, pengalokasian anggaran, dan evaluasi pembangunan. Karena itu, mekanisme yang menghalangi seseorang untuk tercatat sebagai penyandang disabilitas justru dapat merusak fondasi pembangunan inklusif.
Dalam diskusi, Maulani menekankan pentingnya perubahan perspektif dalam penyusunan kebijakan disabilitas. Menurutnya, pemerintah perlu memahami Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan melibatkan organisasi difabel secara bermakna dalam proses perumusan maupun implementasi kebijakan.
Ia juga mengusulkan sejumlah alternatif, antara lain pengecualian bagi wilayah yang tidak memiliki dokter spesialis, asesmen fungsional, konsultasi jarak jauh dengan dokter spesialis, penerbitan SKD sementara, serta pelayanan jemput bola melalui Puskesmas dan Dinas Sosial.
Koalisi menyampaikan bahwa surat terbuka mengenai persoalan SKD telah memperoleh dukungan dari 124 organisasi difabel di berbagai daerah. Surat tersebut akan disampaikan kepada Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Koalisi juga berencana meminta audiensi dengan ketiga kementerian tersebut.
Apabila tidak ada tindak lanjut dalam kurun waktu sekitar tiga minggu, koalisi mempertimbangkan menggelar aksi pada 3 Desember 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Disabilitas Internasional. Aksi direncanakan berlangsung di lingkungan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial.
Koalisi juga membuka kemungkinan menempuh jalur hukum melalui pengujian peraturan apabila kebijakan yang dipersoalkan tetap diberlakukan.
Mereka menegaskan bahwa SKD seharusnya menjadi instrumen untuk mempermudah pengakuan dan pemenuhan hak, bukan menjadi persyaratan yang membuat penyandang disabilitas semakin tertinggal. Negara berkewajiban memastikan setiap difabel dapat memperoleh pengakuan dan mengakses haknya tanpa dibebani hambatan administratif, geografis, maupun ekonomi. (Ast)


