Publikasi

Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Anis Hidayah yang pernah bekerja di Migrant Care dan sekarang Komisioner Komnas HAM mengatakan bahwa Komnas HAM menurutnya memiliki daya unik. Kommas HAM memiliki posisi strategis di masyarakat di tengah krisis penegakan hukum. Masyarakat juga masih menyimpan kepercayaan pada Komnas HAM meski semua masalah yang pernah ia bawa ke Komnas HAM kala itu nyaris tidak berujung kepastian. Hanya satu yakni peristiwa Langkat, Anis disurati Komnas HAM bahwa kasus itu selesai dan dikirimi rekomendasinya. "Itu pun saya terima setelah saya ditetapkan jadi komisioner. Rentang waktu tahun 1990-2022 belum pernah," kata Anis pada even diskusi 30 tahun Komnas HAM.

Add a comment


Penilaian: 5 / 5

Aktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan Bintang

Tragedi Mei 98 sudah lama sekali dan peristiwa tragedi tersebut termasuk kekerasan HAM berat. Namun belum ada upaya konkrit terkait keadilan dan pemenuhan HAM korban. Tahun 98 data Komnas HAM korban berjumlah 1200 orang lebih dari TPGF. 165 perempuan adalah korban tindak perkosaan. Data tersebut pernah diprotes karena berbeda dari data tim relawan. Demikian siaran Letsstalk_Sexualities pada IG Live yang dipandu oleh Renvi Liasari akhir Mei lalu.

Add a comment

Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Tantangan Komisi Nasional Disabilitas  (KND)  sangat luar biasa dalam penanganan kasus yang melibatkan perempuan difabel sebagai korban kekerasan seksual. Konteks ini bertentangan dengan batin dan berkaitan tugas dan fungsi KND sebagai lembaga yang seharusnya memantau, memenuhi serta memberi perlindungan  dalam pemenuhan HAM perempuan difabel. Perempuan dengan disabilitas dan anak dengan disabilitas, kerentanannya bertambah dengan beberapa hal yang sering didengar melalui media. Konteks kekerasan seksual pada perempuan dan anak dengan disabilitas lebih kejam dari melanggar aspek kemanusiaan. Demikian dikatakan Jonna Aman Damanik, komisioner KND pada konferensi satu tahun disahkannya Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Add a comment

Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Siti Aminah Tardi dalam konferensi pers yang dihelat oleh Komnas HAM, KND, KPAI dan Kemeterian PPPA beberapa waktu lalu menyatakan bahwa di setuap pasal UU TPKS ada pengalaman korban bahkan setiap pengalaman korban tersebut menjadi dasar  pembentukan sebuah ketentuan. Ia menjelaskan terobosan  yang didapatkan dari  UU TPKS selama satu tahun ini.

Add a comment

Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Anis Hidayah dalam konferensi satu tahun UU TPKS dan penandatanganan bersama antar Lembaga Negara Hak Asasi Manusia yakni Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komite Nasional Disabilitas dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia beberapa waktu lalu menyatakan bahwa untuk merefleksikan setahun Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) kesannya masih sangat pendek. Namun kalau bicara  apa yang  bisa dicapai kaitannya tidak hanya  cukup akan tetapi panjang. Lalu apa yang bisa direfleksikan?

Add a comment