Yayasan SHEEP Indonesia menyelenggarakan Festival Iklim beserta rangkaian acara pada tanggal 24-25 April 2026 di Taman Pintar Yogyakarta dalam rangka memperingati hari Bumi. Acara ini menjadi media edukasi dan juga kampanye tentang bagaimana menjaga bumi yang dikemas dalam berbagai penampilan seni budaya dan juga sesi-sesi diskusi.
Salah satunya adalah sesi talkshow dengan tema Anak di Tengah Krisis Iklim: Resiko Kerentanan dan Tanggungjawab Perlindungan dengan mendatangkan narasumber yang fokus diberbagai bidang untuk melihat bagaimana sudut pandang perlindungan anak ditengah krisis iklim yang terjadi.
Krisis iklim bukan lagi sekadar isu lingkungan, melainkan persoalan kemanusiaan yang berdampak langsung pada kelompok paling rentan adalah anak-anak. Dalam sebuah talkshow yang dimoderatori oleh Nabila Saraswati dari Yayasan Pesona Tropis Alam Indonesia (PETAI), berbagai perspektif mengemuka mulai dari kebijakan, advokasi hukum, hingga praktik komunitas di akar rumput.
Anak di Tengah Krisis yang Sistemik
Royan J Chandrajaya dari LBH Yogyakarta mengingatkan bahwa krisis iklim adalah persoalan sistemik. Sejak awal tahun 2000-an, dunia telah menyadari adanya kondisi darurat lingkungan, termasuk kerusakan lapisan ozon. Namun, hingga kini, emisi karbon terus meningkat, terutama dari negara-negara maju di belahan utara.
Di Indonesia, kerusakan lingkungan juga tidak lepas dari ekspansi besar-besaran perkebunan, khususnya sawit. Deforestasi dan praktik yang tidak berkelanjutan telah menggerus fungsi ekologis hutan. Dampaknya? Anak-anak yang seharusnya menikmati kekayaan alam justru mewarisi kerusakan.
Royan menegaskan, krisis iklim bukan sekadar soal sampah atau sungai kotor. Ini adalah persoalan global yang membutuhkan tanggung jawab negara, terutama karena kebijakan dan perizinan seringkali menjadi akar masalah. Upayanya tidak lagi cukup hanya berkutat pada aksi lokal, tetapi bagaimana terjadi koneksitas untuk membentuk sebuah sistem.
Kebijakan dan Harapan dari Daerah
Zuli Marpuji Astuti dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY menyoroti pentingnya peran negara dalam perlindungan anak, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Salah satu contoh praktik baik datang dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang telah memiliki kebijakan di Tingkat Provinsi “DIY Layak Anak” dalam bentuk peraturan daerah.
Implementasi kebijakan ini menekankan sistem berbasis hak anak, termasuk melalui program seperti sekolah adiwiyata yakni sekolah yang mendorong perilaku ramah lingkungan. Di sekolah-sekolah ini, siswa diajak untuk mengurangi sampah, misalnya dengan membawa wadah makan sendiri.
Selain itu, Forum Anak juga aktif mengambil peran dalam upaya menjaga lingkungan seperti pada Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2025 Forum Anak mengusung tema “Anak Peduli Sampah”, sementara tahun 2026 akan berfokus pada ketahanan pangan yang rencananya akan dikemas dalam bentuk kegiatan edukasi pertanian bagi anak-anak sehingga anak-anak tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dalam edukasi keberlanjutan pangan.
Realitas di Lapangan: Anak-anak di Wilayah Rentan
Pengalaman lapangan dibagikan oleh Dunung Sukocowati dari Yayasan Yekti Angudi Piadeging Hukum Indonesia (Yayasan YAPHI) bahwa dampak krisis iklim sangat nyata di komunitas dampingan. Mulai dari wilayah bantaran sungai di perkotaan hingga daerah rawan bencana, anak-anak hidup dalam ketidakpastian.
Yayasan YAPHI tidak hanya memberikan pendampingan saat bencana terjadi, tetapi juga edukasi pencegahan. Anak-anak diajak memahami lingkungan mereka: di mana titik rawan banjir, bagaimana menjaga sumber air, hingga pentingnya mengurangi penggunaan pestisida.
Kearifan lokal menjadi kunci. Di Dukuh Tumpang, Desa Porang Paring, Pati, misalnya, masyarakat menjaga tiga sumber air utama melalui praktik tradisional seperti ritual resik desa. Pendekatan ini menunjukkan bahwa solusi tidak selalu harus modern, tetapi bisa berakar dari budaya lokal yang berkelanjutan.
Suara dari Pesisir dan Daerah Kekeringan
Evi Novita Setyaningrum dari Yayasan SHEEP Indonesia menggambarkan kondisi yang lebih ekstrem. Di pesisir utara, daratan terus tenggelam. Anak-anak harus menyeberangi jembatan di atas laut hanya untuk pergi ke sekolah. Di daerah lain, kekeringan membuat anak-anak kesulitan mendapatkan air bersih, bahkan untuk kebutuhan dasar seperti mandi.
Dalam kondisi seperti ini, ruang bermain dan belajar menjadi terbatas. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan anak secara langsung dalam proses penyadaran. Anak-anak diajak menulis dan menggambar tentang pengalaman mereka, termasuk harapan kepada orang tua dan pemerintah. Pendekatan ini tidak hanya edukatif, tetapi juga menjadi bagian dari pemulihan psikologis.
Peran Komunitas dan Tantangan Kebijakan
Diskusi juga menyoroti peran komunitas melalui pendekatan seperti “jogo tonggo”, sebuah solidaritas antarwarga dalam menghadapi krisis. Namun, tantangan terbesar sering kali datang dari ketidaksinkronan kebijakan.
Salah satu peserta talkshow mengungkapkan kegelisahan : anak sudah diajarkan memilah sampah, tetapi pada akhirnya petugas mencampurkannya kembali. Ini menunjukkan bahwa edukasi di tingkat individu tidak cukup tanpa dukungan sistem yang konsisten.
Dari Kesadaran ke Perlawanan
Talkshow ini ditutup dengan pesan kuat bahwa krisis iklim tidak lagi bisa dicegah. Ia sudah terjadi dan harus dilawan. Namun, perlawanan ini tidak bisa dilakukan sendiri.
Realita yang dihadapi saat ini adalah banyak individu, komunitas, dan organisasi yang peduli. Hanya saja, tantangannya adalah bagaimana menghubungkan mereka dalam gerakan kolektif yang terarah.
Karena pada akhirnya, perjuangan menjaga bumi adalah perjuangan menjaga masa depan anak-anak. Dan investasi terbesar yang bisa dilakukan hari ini adalah memastikan mereka tumbuh dengan kesadaran, keberanian, dan ruang untuk berpartisipasi. (Dorkas Febria)
