Konferensi Pers tentang PP 28/2024 sebagai Turunan UU Kesehatan Catatkan Beberapa Problematika
- YAPHI
- Suara Keadilan
- Dilihat: 2919
Penilaian: 0 / 5
Mike Verawati Tangka dari Koalisi Perempuan Indonesia bersama-sama dengan Yayasan Kesehatan Perempuan dan lembaga lain sedang membahas Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-undang (UU) Kesehatan yang terdiri dari 1.072 pasal. PP ini banyak sekali yang diatur karena UU Kesehatan yang disahkan cukup besar dan hampir sama atau setara dengan UU Omnibuslaw. Karena pengaturannya banyak sekali dan isi tentang kesehatan dimensinya banyak juga serta ter-interseksional dengan pengaturan lainnya. Demikian pernyataan Mike sebagai pembicara pertama pada konferensi pers Aliansi Masyarakat Sipil untuk Layanan Kesehatan yang Adil dan Inklusif, Jumat (9/8).
Add a comment
Keadilan Transisi Bagi Para Korban HAM Berat 65
- YAPHI
- Suara Keadilan
- Dilihat: 1837
Penilaian: 0 / 5
Dalam keadilan transisi ada empat hal yang perlu dilakukan yakni pencarian kebenaran, penuntutan, reparasi dan reformasi institusi. Dan saat ini sudah saatnya keadilan bertransisi. Demikian dikatakan Yosi Krisharyawan dari Yayasan Yaphi ketika berbicara menyangkut hak-hak para korban yang saat itu datang di Ruang Anawim Yayasan Yaphi Surakarta. Mereka para korban Hak Asasi Manusia (HAM) Berat 65 yang selama ini didampingi oleh Yayasan Yaphi dan berasal dari beberapa kabupaten dan kota eks Karesidenan Surakarta.
Add a comment
Polda DI.Yogyakarta Hentikan Penyidikan Kasus Meila Nurul Fajriah
- YAPHI
- Suara Keadilan
- Dilihat: 2434
Penilaian: 0 / 5
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia-Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI-LBH) Yogyakarta menerima Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan atau SP3 dari Polda Yogyakarta terhadap Meila Nurul Fajriah, advokat LBH Yogyakarta, pada Selasa, 6 Agustus 2024.
Add a comment
Tantangan dan Penyelesaian dalam Penegakan HAM terhadap Masalah Tanpa Kewarganegaraan di Sulawesi Utara
- YAPHI
- Suara Keadilan
- Dilihat: 2853
Penilaian: 0 / 5
Ada banyak sekali persoalan terkait statelessness di Indonesia dan khususnya di Sulawesi Utara. Dan berbagai upaya telah dilakukan oleh beberapa pihak terkait hal tersebut. Di antaranya adalah Komnas HAM Indonesia, Malaysia dan Philipina dan melakukan Memorandum of Understanding (MoU) lalu mencari solusi terbaik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan kajian dari BRIN.
Add a comment
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Audiensi ke Komnas HAM
- YAPHI
- Suara Keadilan
- Dilihat: 1775
Penilaian: 0 / 5
Pada Rabu,7/8 Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan melakukan audiensi dengan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengenai upaya dari Pemerintah Melakukan Revisi Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri. Koalisi menyampaikan kajian dan pendapat kepada Komnas HAM perihal akan dibahasnya Rancangan Undang-undang Tentara Nasional Indonesia dan Rancangan Undang-undang Kepolisian Republik Indonesia (RUU TNI dan RUU Polri) oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menurut mereka melanggar prosedur pembentukan perundang-undangan, prinsip hak asasi manusia dan demokrasi.
Add a comment- Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Akhir Masa Jabatan Jokowi dan Pemda di Indonesia
- Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Digitalisasi dan Minimnya Partisipasi Masyarakat
- Konferensi Pers Festival HAM : Dari Indeks Demokrasi Turun sampai Demokrasi dari Bawah
- Seruan Koalisi Kelompok Masyarakat Sipil Tolak Penetapan Tersangka Pembela HAM oleh Polda DI.Yogyakarta
.jpeg)
