Penilaian: 3 / 5

Yayasan YAPHI bersama Masyarakat Peduli Pendidikan Surakarta (MPPS) menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta sebagai kontribusi publik untuk memperkuat pemenuhan hak belajar setiap anak. Bertempat di Ruang R.A Kartini, kantor Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Kamis (22/1). Penyampaian rekomendasi ini berangkat dari kebutuhan memperluas akses layanan pendidikan yang setara, mendorong pemerataan mutu antar sekolah, serta memastikan layanan pendidikan yang inklusif dan bermakna bagi seluruh anak, termasuk anak penyandang disabilitas dan anak berkebutuhan khusus.

Penilaian: 3 / 5

Menarik ketika membaca Catatan Tahunan (Catahu) yang dikeluarkan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia  beberapa waktu lalu terkait kebebasan pers, kesejahteraan dan profesionalisme . AJI mengeluarkan tentang catatan situasi kebebasan pers, kondisi media dan jurnalis yang diumumkan pada awal tahun atau akhir tahun. Disampaikan oleh Anastasya A, bahwa Catahu berguna bukan hanya untuk mengingatkan publik tapi juga untuk memberikan rekomendasi untuk pemangku kepentingan.

Penilaian: 5 / 5

KUHP baru menjadi tema yang diusung oleh Radio Katolikana dalam YouTube-nya. Menurut Lukas Ispandriarno, host Katolikana, bahwa KUHP 2023 telah berlaku tahun ini dan konon mengusung semangat baru dalam memandang keragaman agama dan keyakinan. Namun begitu, mencuat satu pertanyaan, benarkah kitab ini melindungi kelompok agama minoritas dan kepercayaan? Tiga narasumber yang dihadirkan yakni Halili Hasan, Dyah Nur Sasanti, dan Moch. Khorul Rizal membahas tentang hal tersebut.

Penilaian: 0 / 5

M. Joni Yulianto, saksi ahli dalam Uji Materiil Undang-Undang Nomor 8/2016, dalam sebuah diskusi via zoom meeting akhir Desember 2025 mengatakan bahwa berkaitan dengan perluasan ragam disabilitas dan perlakuan Disabilitas Tak Tampak, bagian dari konsekuensi dimana disabilitas itu sesuatu yang berkembang, sebagaimana hal tersebut digarisbawahi oleh Konvensi Hak Penyandang Disabilitas atau UNCRPD.