Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU-PPRT) selain amanat konstitusi juga rancangan produk hukum perlindungan pekerja rumah tangga yang berbeda dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perburuhan.  RUU-PPRT pernah dibahas dalam forum diskusi ke-12 di tahun 2020.



Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Gusdurian Makassar lewat Forum Virtual Bulanan menyelenggarakan diskusi Gus Dur dan Gagasan Ekonomi Rakyat via zoom pada Rabu, 17 Februari 2021. Zoom Meeting ini diawali dengan pembukaan acara oleh Rara dari Gusdurian sebagai moderator dimana diskusi ini diadakan dengan tujuan untuk berbagi wawasan dan pengetahuan Gus Dur dan Gagasan Ekonomi Rakyat pada zaman dahulu.


Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Jurnal Perempuan (JP) edisi 107 dalam penerbitannya kali ini mendapat dukungan dari Kurawal Foundation. Atnike Sigiro, Direktur Ekseskutif  dalam peluncuran JP 107 via media zoom meeting dan disiarkan secara langsung lewat kanal youtube Jurnal Perempuan pada Kamis (4/2) menyatakan bahwa dilatarbelakangi angka positif COVID-19 yang sudah menyentuh lebih dari satu juta orang, JP 107 berusaha mengangkat tema pandemi COVID-19 dari kaca mata feminisme. Menurut Atnike, konsep “Shadow Pandemi” angka kekerasan pada perempuan naik terutama kekerasan seksual pada perempuan. Dan pandemi ini memperbesar ketimpangan yang terjadi sebelum pandemi.


Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja (UU No 11 Tahun 2020) yang banyak mengatur tentang pengelolaan tanah termasuk di dalamnya adanya bank tanah yang semuanya menguntungkan kaum pemodal, rakyat utamanya para petani merasa resah. Sering kali negara memakai klaim tanah negara untuk mengambil tanah milik masyarakat. Hal ini terbukti ketika kita melihat beberapa kasus di lapangan seperti sengketa tanah di Urut Sewu, Paranggupito, maupun Pati. Negara sering tidak berpikir panjang dalam hal mengklaim tanah negara, karena jelas dalam konstitusi negara tidak memiliki hak atas tanah, yang ada adalah hak menguasai sehingga jelas pemilik sejatinya adalah rakyat, bahkan sebelum merdeka. Demikian dikatakan oleh Prima Cahya, koordinator dan penanggung jawab staf advokasi Yayasan YAPHI saat memoderatori diskusi bersama masyarakat Paranggupito via zoom meeting pada Kamis (21/1/2021).


© 2021 All Rights Reserved.