Penilaian: 0 / 5

Asosiasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK Indonesia dan 18 Kantor LBH APIK di Indonesia menolak Revisi Undang-Undang (UU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dapat melemahkan supremasi sipil dan melegitimasi Dwifungsi Militer. Saat ini Revisi UU TNI tengah dibahas secara diam-diam dan serampangan.

Penilaian: 0 / 5

Ketika  self kemudian berubah jadi  ego, yakni diawali dengan menganggap dirinya paling benar dari kaca matanya sendiri lantas muncullah sikap egois. Si ‘dia’  menjadi egois jika melakukan pemusatan pada diri sendiri dan harus jadi nomor satu atau si paling, menang, yang lain jadi kalah, tidak penting. Dan yang kalah adalah  paling rendah, yang kemudian disebut dengan Liyan.

Penilaian: 0 / 5

Aliansi Perempuan Indonesia bekerja sama dengan Konde.co dan dimoderatori oleh   Salsabila Putri menghelat siaran pers via zoom pada Selasa, 18/3. Siaran pers dihadiri oleh beberapa perwakilan organisasi seperti yang disampaikan oleh Khotimatun, Asosiasi LBH APIK yang berharap seluruh masyarakat saat ini mesti concern dengan isu revisi Undang-Undang Tentara Nasional (RUU TN)I. Menurut perempuan aktivis ini, publik harus hati-hati sebab dalam sejarah Indonesia, miiterisasi dimulai dari proses gradual atau sedikit demi sedikit dan militerian.

Penilaian: 0 / 5

Langit desa Porang Paring sangat terang, cenderung panas. Jalan setapak mobil yang beraspal menanjak melalui perbukitan. Di kanan dan  kiri tampak kebun jagung milik warga tumbuh subur. Meski ada cerita sebagian kebun itu saat itu sedang diserang hama tikus, namun tak menyurutkan para petani tetap mengolah lahannya.

Penilaian: 0 / 5

Dikutip dari akun Instagram Aji Yogyakarta pada 16 Maret 2025, 34 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi masyarakat sipil untuk Advokasi HAM Internasional (HRWG) mengecam pembahasan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Revisi ini tidak hanya mengancam profesionalisme militer, tetapi juga mengkhianati komitmen Indonesia dalam menjalankan berbagai rekomendasi PBB dan kewajiban hukum HAM internasional.

Penilaian: 5 / 5

Mengawali talkshow pada peringatan International Women’s Day (IWD) 2025, Sabtu (22/2), Girl Up Universitas Sebelas Maret, melalui moderatornya Fatimi Hanum Sabila, mengetengahkan tiga kasus kekerasan yang menimpa perempuan, dua di antaranya viral di media sosial. Kasus pertama yakni mahasiswa PPDS Universitas Diponegoro, kedua adalah kasus tragis penjual gorengan Sumatera Barat, dan sebuah kasus kekerasan yang tidak viral. Menjajagi pendapat para peserta, panitia membagkan kuis mentimeter untuk diisi para peserta. Puluhan jawaban terpampang di layar.

Penilaian: 0 / 5

Rencana pemerintah memperluas kewenangan Tentara Nasional Indonesia -Kepolisian Republik Indonesia (TNI-POLRI) menjadi perhatian publik. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)menilai perluasan kewenangan dua institusi tersebut melalui revisi Undang Undang perlu untuk ditinjau ulang.

Penilaian: 0 / 5

Meski kota Surakarta sudah mengalami kemajuan pendidikan dengan  alokasi  anggaran pendidikan lebih dari 20% dan sebagian besar diperuntukkan gaji dan tukin guru, juga dibuktikan dari sisi fisik pembangunan gedung di beberapa SMP negeri yang megah. Seiring sejalan dengan hal tersebut ada berbagai upaya meningkatkan kualitas pendidiknya dengan berbagai terobosan. Namun di balik itu, masih banyak permasalahan yang harus dihadapi seperti persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)  salah satunya pada Jalur Prestasi di jenjang SMP ke SMA yang dinilai masih amburadul karena berdasar prestasi sekolah di Kota Surakarta dan kabupaten.