Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Digitalisasi dan Minimnya Partisipasi Masyarakat
- YAPHI
- Suara Keadilan
- Dilihat: 1348
Penilaian: 0 / 5
Onni Rosleini, perancang peraturan perundang-undangan, dari Kemenkumham mengambil tema "Perkembangan dan Tindak Lanjut Rencana Pembentukan Pusat Legislasi Naisonal"pada seminar dan diskusi panel pembentukan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan tantangannya, oleh Badan Keahlian DPR RI bekerja sama dengan Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia, Senin, 29/7 menyampaikan bahwa berdasarkan pangkalan data www.peraturan.go.id jumlah regulasi di Indonesia : UU ada 1.754, Perppu 217, PP 4.906, Perpres 2.427, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 37, Peraturan Bank Indonesia (BI) 226, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 490, Peraturan Menteri 18.174, Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) 5.930, Peraturan Daerah 19.323 sebanyak 53.482.
Add a comment
Konferensi Pers Festival HAM : Dari Indeks Demokrasi Turun sampai Demokrasi dari Bawah
- YAPHI
- Suara Keadilan
- Dilihat: 1101
Penilaian: 4 / 5
Dalam demokrasi ada yang disebut "demokrasi dari bawah" atau democracy from below, demikian dikatakan oleh Atnike Sigiro, Ketua Komnas HAM menjawab pertanyaan wartawan disesi tanya jawab konferensi pers dan pembukaan Festival HAM yang diselenggarakan di Kota Bitung, Sulawesi Utara 29-31 Juli 2024. Ia menambahkan bahwa ketika melihat institusi politik di Indonesia yang jumlahnya tidak kurang, seperti Mahkamah Konsitusi (MK), pemilu yang multipartai, tetapi dengan adanya democrazy from below gunanya untuk memastikan bahwa institusi berjalan sesuai undang-undang.
Add a comment
Diskusi Komasipera Petakan Masalah dan Solusi Pendampingan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
- YAPHI
- Suara Keadilan
- Dilihat: 1027
Penilaian: 0 / 5
Ada banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Perempuan dan Anak (Komasipera), sebuah koalisi yang lahir untuk merespons peristiwa aktual, kasus dan hal-hal urgen terkait kekerasan pada perempuan dan anak dalam pemenuhan hak asasi manusia. Demikian disampaikan oleh Vera Kartika Giantari pada diskusi bersama Komasipera pada Kamis (18/7) di Ruang Anawim, Yayasan YAPHI. Bahwa di pertemuan sebelumnya para peserta yang terdiri pegiat isu perempuan dan anak berhasil menggali masalah dan harapannya di masyarakat.
Add a comment
Seruan Koalisi Kelompok Masyarakat Sipil Tolak Penetapan Tersangka Pembela HAM oleh Polda DI.Yogyakarta
- YAPHI
- Suara Keadilan
- Dilihat: 1179
Penilaian: 0 / 5
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bersama Koalisi Kelompok Masyarakat Sipil mendesak Polda DIY untuk menghentikan penyidikan terhadap pengacara LBH Yogyakarta, yang juga pendamping kasus kekerasan seksual di Yogyakarta, Meila Nurul Fajriah, sebagai tersangka pencemaran nama baik.
Add a comment
Pasar GEDSI Berkumpul dan Belajar tentang RAN Penyandang Disabilitas
- YAPHI
- Suara Keadilan
- Dilihat: 942
Penilaian: 0 / 5
Menurut catatan Bappenas, ada 680.521 penyandang disabilitas yang tinggal di Jawa Tengah. Ini adalah daerah terbanyak kedua setelah Jawa Barat. Mengenai analisis inklusivitas penyandang disabilitas, dimana tingkat kemiskinan cenderung lebih banyak penyandang disabilitas yakni 13,81% dan kemiskinan nasional 9,36%. Masih kurang juga bagi penyandang disabilitas dalam pemenuhan jaminan kesehatan (hanya 24,34%), partisipasi angkatan kerja penyandang disabilitas (hanya 44%, sedangkan nasional 69%), kepemilikan rekening (hanya 23,65%, sedangkan nasional 41,02%) dan kepemilikan ijazah Pendidikan Dasar dengan minimal SD/paket A (hanya 67,76%, nasional yang bukan penyandang disabilitas 80,19%).
Add a comment- Jaringan Masyarakat Sipil Desak DPR RI Segera Sahkan RUU PPRT
- Siaran Pers Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI dan KND : Situasi Kritis, Sahkan RUU PPRT
- Siaran Pers: Pemerintah Gusur Kantor PKBI Tanpa Perintah Eksekusi Pengadilan
- Press Release: Penutupan 2nd Annual Kartini Conference on Indonesian Feminisms (KCIF2024) “Menguatkan Sinergi Kajian dan Aktivisme Feminisme Indonesia di Tengah Politik Oligarki Nasional dan Fasisme Global”
