Sejarah gerakan perempuan selalu berjalan beriringan dengan perjuangan Hak Asasi Manusia (HAM). Ia hadir dalam berbagai bentuk untuk melawan kekerasan berbasis gender, memperjuangkan ruang hidup yang adil, hingga membela hak kelompok-kelompok yang kerap terpinggirkan. Namun hari ini, di tengah menguatnya berbagai tantangan terhadap HAM, seperti menyempitnya ruang sipil, meningkatnya kekerasan terhadap perempuan, serta tekanan terhadap para pembela HAM. Muncul pertanyaan yang patut kita renungkan bersama: kemana arah gerakan perempuan bergerak saat ini dan bagaimana kita menjaga serta merawat ingatan atas perjuangan yang telah dibangun selama ini?

Berlatar belakang itulah, Yayasan Sheep Indonesia mengadakan webinar bertema “Menolak Lupa: Membaca Gerakan Perempuan Hari Ini”, pada Selasa (17/3) menghadirkan Ummul Paidah dari Yayasan Lestari Mulia selaku moderator. Narasumber-narasumber yang dihadirkan datang dari beragam organisasi seperti Irene Kanalasari Inag dari Solidaritas Perempuan Flobamoratas, Riandra Safitri dari eQUALITA, serta Dhevi Citra Ayu Ikawati dari Yayasan Bambu Nusantara.

Irene Kanalasari Inag mengawali pemaparan, dengan menjelaskan berbagai situasi pergerakan perempuan di Indonesia yang terus bergulir dan berevolusi namun berjalan beriringan dengan upaya-upaya penghancurannya. Perempuan pada titik saat ini sudah melewati proses yang sangat panjang dan mungkin tidak disadari banyak orang. Di satu sisi, gerakan perempuan terlihat begitu masif dan terus bergerak, namun di sisi lain juga berulang kali dipukul mundur dan memunculkan pertanyaan mendasar tentang mengapa gerakan ini kerap dianggap mengancam oleh negara?

Irene juga menjelaskan terkait sejarah perjuangan perempuan yang tidak dicatatkan dalam sejarah, dimana perempuan pernah mengkonsolidasikan diri dalam kongres perempuan di Yogyakarta. Pada masa itu, perempuan tidak hanya menuntut perlindungan, tetapi juga aktif memperjuangkan hak-haknya hingga memasuki ruang-ruang politik dan berbicara tentang isu kelas serta imperialisme. Namun, pada masa Orde Baru, terjadi penjinakan yang sistematis terhadap gerakan perempuan. Juga termasuk melalui stigma politik pasca-1965, penyerangan terhadap organisasi seperti Gerwani, serta konstruksi “ibuisme” yang menempatkan perempuan di belakang laki-laki. Nilai-nilai ini bahkan tertanam hingga ke alam bawah sadar dan masih terasa dampaknya hingga hari ini.

Irene juga menjelaskan dalam era reformasi, kekerasan terhadap perempuan (termasuk tragedi pemerkosaan massal), menunjukkan bahwa penghancuran terhadap gerakan perempuan tidak pernah benar-benar berhenti. Sampai saat ini, perempuan masih menghadapi berbagai bentuk marginalisasi, mulai dari representasi yang bersifat formalitas di ruang politik, posisi minoritas di parlemen, hingga tidak diakuinya peran perempuan secara struktural. Meski demikian, perjuangan perempuan terus berkembang dengan pendekatan yang semakin interseksional, mencakup isu lingkungan, tubuh, seksualitas, dan perebutan ruang-ruang kolektif dalam kehidupan sosial-politik.

Irene juga menyambungkan terkait dimasa saat ini, terlihat bahwa pengakuan terhadap perempuan sering kali masih bersifat simbolik, sementara kemerdekaan yang sesungguhnya belum sepenuhnya diakui. Berbagai rezim silih berganti, namun pola penyingkiran dan pelemahan terhadap perempuan tetap hadir dalam bentuk yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan bahwa perjuangan perempuan di Indonesia masih Panjang. Karena itu, Irene menekankan bahwa penting untuk terus membangun kesadaran kolektif, memperkuat gerakan, dan memastikan bahwa perempuan dapat menentukan arah hidupnya sendiri secara merdeka. Harapannya bahwa perempuan perlu untuk meningkatkan kapasitas demi menyuarakan keadilan serta kesertaan gender. Namun perempuan-perempuan kuat juga perlu untuk mengambil jeda dalam mencintai diri sendiri.  Tidak apa-apa mengambil jeda  untuk istirahat namun perlu untuk bangkit kembali dan lebih kuat.

Dilanjutkan oleh pemapar kedua, yakni Riandra Safitri. Riandra menjelaskan bahwa di hari-hari ini, ada satu hal yang tidak pernah benar-benar hilang dari Sejarah yakni kekerasan terhadap perempuan. Negara seharusnya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi korban kekerasan, namun realitasnya masih banyak kebijakan yang disusun tidak berpihak kepada korban. Riandra menjelaskan juga bahwa posisi Indonesia dalam kesenjangan gender masih di peringkat 97 sedunia dan bahkan tertinggal di kawasan ASEAN. Hal ini terjadi karena masih terjadinya tren kasus yang terus meningkat dari waktu ke waktu.

Bisa dilihat ketika menyangkut Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang kerap luput dari perlindungan hukum, dimana masih ada stigma bahwa tidak ada kesetaraan bahkan anggapan jika kekerasan terhadap PRT merupakan ranah privasi. Merupakan sebuah urgensi dan perlu untuk mempercepat pengesahan RUU PRT. Selain itu juga kebijakan terkait penghapusan subsidi biaya visum di tahun ini juga memperburuk keadaan. Visum merupakan alat bukti krusial dalam pembuktian kekerasan. Jika akses terus diperkecil, maka peluang korban untuk mendapatkan keadilan semakin kecil, sehingga angka kekerasan akan terus meningkat seturut dengan lemahnya sistem perlindungan dan penegakan hukum.

Riandra juga menyampaikan bahwa penting untuk mendorong kehadiran negara secara lebih nyata dalam menjamin keadilan bagi seluruh gender, serta memastikan bahwa setiap korban memiliki akses yang setara terhadap perlindungan dan pemulihan haknya. Harapannya bahwa perempuan bisa memiliki akses dan kesempatan yang sama baik kesetaraan maupun keadilan gender.

Dhevi Citra Ayu Ikawati melanjutkan pemaparan dengan menjelaskan mengenai kepemimpinan perempuan yang insipiratif dengan mendorong inklusivitas untuk perubahan yang positif. Dhevi menjelaskan bahwa perempuan masih sering tidak dilibatkan dalam mengambil suatu keputusan atau bahkan jarang sekali menjadi seorang pemimpin. Namun perempuan dalam menjadi pemimpin mampu untuk meningkatkan profit dan ketahanan kapasitas dalam perusahaan. Hal ini terjadi karena perempuan memiliki kepekaan dan komunikasi yang terbuka hingga mampu memberikan ruang bagi pengambilan keputusan.

Dhevi menjelaskan juga bagaimana gerakan perempuan diawali oleh R.A. Kartini di abad 19. Bahwa perempuan berdampak baik di dunia pendidikan dan pemerintahan, seperti peran perempuan dalam pendidikan di Indonesia, keterlibatan aktif dalam pembuatan kebijakan, advokasi hak asasi manusia oleh perempuan, serta perempuan dalam teknologi informasi untuk kampanye melawan stereotip yang ada. Dengan strategi  membangun jaringan profesional yang kuat, program pengembangan kepemimpinan inklusif, dan mendokumentasikan kisah sukses perempuan dalam kepemimpinan untuk menginspirasi bahkan membakar semangat dalam menantang stereotip. Harapannya, perjuangan kesetaraan bukan hanya oleh dan dari  perempuan saja, namun juga perlu kolaborasi bersama dalam memperjuangkan kesetaraan dengan memanfaatkan ruang-ruang yang ada. (Renny Talitha Candra)