Hujan yang turun sebentar belum tentu berarti kekeringan berakhir. Air yang mulai naik di sungai juga tidak selalu langsung terlihat sebagai ancaman bagi warga di hilir. Di antara dua keadaan itu, ada waktu yang sangat berharga untuk bersiap.
Warga di sejumlah daerah belajar memanfaatkan waktu tersebut dengan membaca tanda-tanda alam dan saling mengabarkan informasi. Mereka mengamati tanaman, melihat sumber air, mencatat tinggi muka air, memperhatikan hujan di wilayah hulu, sampai membangun komunikasi melalui grup WhatsApp.
Bagi mereka, peringatan dini bukan sekadar pesan tentang kemungkinan banjir atau kekeringan. Peringatan dini harus menjawab pertanyaan yang lebih sederhana dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kapan warga harus mulai bersiap, apa yang perlu diselamatkan, dan siapa yang harus didahulukan, serta ke mana harus pergi.
Persoalan itulah yang muncul dalam pembahasan mengenai sistem peringatan dini dan aksi antisipasi bencana di Konferensi Nasional Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (KN PRBBK) XVII Tahun 2026, Rabu (16/9) sesi tematik ke-6. Pengalaman dari berbagai komunitas menunjukkan bahwa informasi resmi perlu bertemu dengan pengetahuan masyarakat agar dapat digunakan secara cepat.
Petrus Tanmenu Naibobe dari Yayasan Mitra Tani Mandiri (YMTM) membawa pengalaman dari sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur, termasuk Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, dan Malaka. Program yang dikembangkan menjangkau sekitar 2.009 penerima manfaat langsung. Di wilayah tersebut, masyarakat menghadapi dua ancaman yang saling berhubungan. Kekeringan banyak dirasakan di kawasan hulu. Saat hujan datang dengan intensitas tinggi, wilayah hilir menghadapi risiko banjir.
Petrus mengatakan informasi dari BMKG tetap menjadi rujukan penting. Informasi tersebut perlu diterjemahkan dengan pengalaman warga yang hidup langsung bersama kondisi lingkungan. “Informasi resmi dari BMKG tetap menjadi panduan, tetapi kita padukan dengan pengetahuan lokal masyarakat,” kata Petrus.
Kekeringan menjadi salah satu contoh bagaimana pengetahuan lokal bekerja. Masyarakat tidak hanya menghitung berapa hari hujan tidak turun. Mereka melihat tanaman yang mulai layu, sumber air yang semakin sedikit, kondisi tanah, serta perubahan lain di sekitar tempat tinggal.
Perhitungan Hari Tanpa Hujan juga memiliki persoalan tersendiri. Hujan singkat yang turun di tengah periode kering dapat membuat hitungan HTH kembali ke hari pertama. Bagi masyarakat, kondisi lapangan belum tentu ikut kembali seperti semula. Satu kali hujan belum tentu membuat sumur kembali penuh. Tanaman yang telah mengalami tekanan akibat kekurangan air juga membutuhkan waktu untuk pulih.
Karena itu, Sulistyono melihat kekeringan perlu dibaca dari berbagai sisi. Ada kekeringan meteorologis, hidrologis, agronomis, dan sosial ekonomi. Di Nusa Tenggara Barat, hampir sembilan dari sepuluh kabupaten dan kota disebut menghadapi paparan kekeringan hampir setiap tahun. Lebih dari setengah juta orang dapat terdampak. Persoalannya tidak berhenti pada air untuk kebutuhan rumah tangga.
Kekeringan dapat menyebabkan gagal panen, mengganggu peternakan, menekan ekonomi keluarga, serta memengaruhi pendidikan anak. Beban perempuan juga dapat bertambah karena kebutuhan menyediakan air untuk keluarga. “Pengetahuan lokal menjadi penting karena informasi meteorologis belum tentu sampai menggambarkan kondisi di desa dan dusun,” ujar Sulistyono.
Pengalaman warga dalam membaca kekeringan juga dapat diterapkan untuk menghadapi banjir. Bedanya, banjir sering memberi waktu yang lebih pendek untuk melakukan persiapan.
Bayu dari Kelompok Siaga Bencana (KSB) menceritakan pengalaman masyarakat di Kelurahan Tambang. Banjir menjadi kejadian yang berulang. Dalam satu tahun, warga dapat berhadapan dengan banjir beberapa kali. Informasi dari BMKG menurut Bayu cukup membantu. Ia memperkirakan tingkat ketepatan informasi tersebut di wilayahnya berada pada kisaran 75 sampai 80 persen. Tantangannya adalah membuat informasi itu mudah dipahami masyarakat. Kelompok Siaga Bencana kemudian meneruskan informasi melalui WhatsApp dan media sosial. Komunikasi juga dilakukan secara langsung melalui kelurahan, karang taruna, serta organisasi masyarakat.
Setelah memiliki protokol yang lebih terstruktur, perubahan terlihat dalam cara warga merespons banjir. Masyarakat mulai melakukan evakuasi secara mandiri. Barang-barang penting diselamatkan lebih cepat. Kendaraan dipindahkan. Jalur evakuasi mulai dipahami. Warga juga mulai memiliki ukuran sendiri mengenai kondisi yang membutuhkan tindakan. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa peringatan dini membutuhkan kesepakatan. Informasi tentang hujan saja tidak cukup. Masyarakat perlu mengetahui batas tertentu yang menjadi tanda untuk bergerak.
Melki Fomeni, relawan KSB Desa Tuakan, Kupang, menjelaskan bagaimana rantai peringatan dibangun di tingkat desa. Informasi dari BMKG diterima, kemudian kondisi di lapangan dipantau berdasarkan titik-titik yang telah disepakati. Informasi diteruskan kepada ketua kelompok siaga, kepala desa, tim kesiapsiagaan, lalu masyarakat. Sarana komunikasi dibuat beragam. Kentongan, sirene engkol, pengeras suara, dan bendera digunakan sebagai media penyampaian peringatan.
Pilihan media menjadi penting karena tidak semua warga memiliki akses dan kemampuan yang sama terhadap teknologi. Sistem juga perlu menjangkau orang dengan hambatan pendengaran. Dalam proses evakuasi, kelompok yang membutuhkan dukungan lebih besar perlu diprioritaskan. Penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuan hamil, ibu menyusui, perempuan, dan anak-anak menjadi bagian dari kelompok yang harus diperhitungkan dalam perencanaan.
Riswan, penanggap, mengingatkan bahwa menerima informasi belum berarti seseorang mampu bertindak. Ada warga yang memiliki kendaraan untuk menyelamatkan barang. Ada yang tidak memilikinya. Ada warga yang dapat bergerak cepat. Ada pula yang membutuhkan pendamping. Kondisi ekonomi, mobilitas, akses informasi, dan posisi sosial dapat memengaruhi kemampuan seseorang merespons bencana. Karena itu, sistem peringatan dini harus berakhir pada tindakan yang memungkinkan semua kelompok bergerak sesuai kebutuhannya.
Perspektif kesehatan juga menjadi bagian dari pembahasan. Febi Putri dari Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) mengingatkan bahwa kesehatan sering dipandang sebagai akibat dari bencana. Kondisi kesehatan masyarakat sebenarnya juga perlu diperhitungkan dalam membaca risiko. Kelompok masyarakat dapat mengalami dampak yang berbeda akibat banjir maupun kekeringan. Pemahaman terhadap kondisi tersebut membantu penyusunan tindakan yang lebih sesuai.
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah pembiayaan. Sistem peringatan dini membutuhkan peralatan, komunikasi, pelatihan, pemantauan, serta pemeliharaan. Pengalaman KP2C yang disampaikan Puarman memperlihatkan bagaimana komunitas dapat membangun sistem secara mandiri. Informasi mengenai tinggi muka air dan kondisi cuaca dipantau setiap hari pada pukul 07.00, 17.00, dan 21.00.
Saat status meningkat, informasi disampaikan lebih sering. Pada Siaga 2, pembaruan dilakukan setiap 30 menit. Pada Siaga 1, informasi diberikan setiap 15 menit. Komunitas juga memiliki prosedur sederhana untuk warga. Sekitar enam jam sebelum banjir diperkirakan datang, barang-barang mulai dinaikkan ke tempat aman, kendaraan dipindahkan, dan warga bersiap menuju lokasi yang lebih tinggi. Operasional sistem tersebut membutuhkan sekitar Rp12 juta hingga Rp15 juta setiap bulan. Dana berasal dari sumbangan masyarakat. Para pengelola tidak menerima upah.
Bagi Puarman, salah seorang peserta, pengalaman itu memperlihatkan bahwa pembiayaan dapat tumbuh dari kesadaran bersama. Masyarakat bersedia berkontribusi karena mereka merasakan manfaat langsung dari sistem tersebut.
Edi melihat pembiayaan dalam konteks yang lebih luas. Sumber daya masyarakat juga merupakan bagian dari pembiayaan kesiapsiagaan. Waktu relawan, pengetahuan warga, jaringan komunikasi, serta kemampuan untuk saling membantu memiliki nilai dalam menghadapi bencana. Tantangan berikutnya adalah memastikan sistem tersebut tidak berhenti saat orang-orang yang membangunnya sudah tidak lagi aktif.
Sistem peringatan dini perlu masuk dalam perencanaan desa dan memiliki dasar kelembagaan. Pemerintah desa juga perlu memiliki ruang untuk mendukung pembiayaan dan keberlanjutan program. Sulistyono menilai legalisasi sistem penting agar mekanisme yang telah dibangun masyarakat tidak bergantung pada figur tertentu. Pergantian kepala desa atau relawan tidak seharusnya membuat sistem ikut berhenti. (Ast)
