Ekologi

KN PRBBK XVII Bahas Peran Data, Teknologi, dan Pengetahuan Lokal dalam Pengurangan Risiko Bencana

Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang
 
Data dan teknologi dinilai harus mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat serta mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dalam menghadapi risiko bencana.

Konferensi Nasional Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (KN PRBBK) XVII Tahun 2026 membahas pentingnya pemanfaatan data, teknologi, dan pengetahuan lokal dalam pengambilan keputusan berbasis risiko. Kegiatan yang digelar secara daring melalui Zoom dan disiarkan langsung melalui YouTube tersebut mengangkat tema “Membangun Ketangguhan Kawasan Industri dan Perkotaan Indonesia”, dengan Tematik 5: “Data, Teknologi dan Pengetahuan Lokal untuk Pengambilan Keputusan Berbasis Risiko.”

Kegiatan yang berlangsung pada Rabu, 16 September 2026 ini diikuti oleh 96 peserta. Diskusi menghadirkan Hilman Arioaji dari LaporIklim, Abah Lala dari Mitigasi Lebak Selatan, serta Firman Budiman dari Fly for Humanity. Diskusi dipandu Sekar Chamdi dari Pelangi Eka Putra, dengan Alfan dari Atma Connect dan Shadiq dari Imunitas Sulawesi Tengah sebagai penanggap.

Pengalaman Warga Menjadi Bukti untuk Kebijakan


Hilman Arioaji menjelaskan pengalaman LaporIklim yang mempertemukan sains perubahan iklim dengan pengalaman nyata masyarakat. Melalui pendekatan partisipatif, masyarakat dapat melaporkan pengalaman dan dampak perubahan iklim melalui WhatsApp maupun platform iklimkita.org.

Laporan masyarakat kemudian diverifikasi dan ditindaklanjuti melalui ekspedisi lapangan, wawancara, survei, pengukuran, analisis ilmiah, hingga penyusunan kertas posisi dan dialog kebijakan. Dengan proses tersebut, pengalaman warga tidak berhenti sebagai cerita, tetapi diolah menjadi bukti publik yang dapat digunakan dalam penyusunan kebijakan.

Pada 2026, LaporIklim melakukan penelitian di Indramayu, Jawa Barat, dan Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Penelitian melibatkan petani dan nelayan dengan berbagai metode, termasuk survei, ekspedisi lapangan, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok.

Penelitian terhadap 300 petani dan nelayan menunjukkan dampak panas yang nyata terhadap kesehatan dan kehidupan sehari-hari. Sebanyak 78,3 persen responden pernah mengalami kram otot berat, pusing hebat, atau hampir pingsan saat bekerja. Sebanyak 91 persen setidaknya kadang harus berhenti bekerja karena panas, sementara 80,3 persen mengalami gangguan tidur akibat panas malam. Sebanyak 39 persen juga sering merasa mudah marah atau tertekan.

Data tersebut kemudian dibandingkan dengan data iklim BMKG periode 1991–2024. Hasilnya menunjukkan adanya kenaikan suhu di wilayah penelitian. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa data ilmiah dan pengalaman masyarakat dapat saling melengkapi untuk menggambarkan risiko perubahan iklim secara lebih konkret.

LaporIklim menawarkan sejumlah arah kebijakan, antara lain penguatan sistem kesehatan yang adaptif terhadap panas, perlindungan sosial, penyusunan panduan keselamatan menghadapi panas, penguatan adaptasi berbasis komunitas, integrasi risiko panas dalam perencanaan pembangunan daerah, serta perhatian terhadap kesehatan mental dan keluarga rentan.
whatsapp-image-2026-09-17-at-10.11.18-1.jpeg
whatsapp-image-2026-09-17-at-10.11.17.jpeg

Teknologi Tidak Boleh Menggantikan Pengetahuan Lokal

Sementara itu, Abah Lala menekankan bahwa pengurangan risiko bencana tidak dapat hanya mengandalkan teknologi. Teknologi memang dapat membantu masyarakat menghadapi risiko, tetapi pengalaman, pengetahuan lokal, dan konteks sosial tetap memiliki peran penting.

Ketergantungan berlebihan terhadap teknologi atau sistem dari luar dapat menimbulkan risiko baru, seperti gangguan akses, ketergantungan sistem, hingga hilangnya kontrol masyarakat. Karena itu, teknologi seharusnya digunakan untuk memperkuat pengetahuan dan kapasitas masyarakat, bukan menggantikannya.

Ada empat hal yang dapat dilakukan komunitas, yaitu dokumentasi, komunikasi, edukasi, serta berbagi dan memperkuat komunitas. Pengetahuan dan pengalaman masyarakat perlu didokumentasikan agar dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Komunikasi antarwarga juga perlu diperkuat, termasuk melalui radio komunikasi atau HT. Sementara itu, edukasi kebencanaan perlu disampaikan dengan media visual dan bahasa sederhana yang mudah diakses masyarakat.

Abah Lala juga mengingatkan bahwa masyarakat harus tetap memiliki kemampuan mengambil keputusan dan bertindak ketika teknologi maupun sistem formal mengalami gangguan. Sistem informasi kebencanaan idealnya tidak hanya menjadi sarana komunikasi satu arah, tetapi juga menyediakan mekanisme umpan balik agar pengetahuan dan pengalaman warga dapat masuk ke dalam proses pengambilan keputusan.

Drone untuk Mendukung Penanganan Bencana


Pembicara berikutnya, Firman Budiman dari Fly for Humanity, memaparkan pemanfaatan Unmanned Aerial Vehicle (UAV) atau drone untuk kepentingan kemanusiaan dan penanganan bencana.

Pengalaman longsor Sumedang pada Januari 2021 menjadi salah satu pembelajaran penting. Longsor susulan menyebabkan bertambahnya korban, termasuk petugas SAR dan warga yang berada di lokasi pencarian. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya informasi mengenai kondisi lapangan dan potensi bahaya susulan sebelum masyarakat maupun petugas memasuki wilayah berisiko.

Drone dapat membantu memperoleh gambaran kondisi wilayah dari udara, melihat potensi bahaya dan perubahan kondisi lokasi, menyediakan data spasial, mendokumentasikan kondisi bencana, serta mendukung transportasi dan logistik tanggap darurat.

Fly for Humanity mengembangkan alur pemanfaatan UAV mulai dari perencanaan, pengambilan data udara, pengolahan data, analisis dan visualisasi, hingga penyebarluasan data dan otomatisasi.

Data Harus Berujung pada Tindakan


Penanggap dari Atma Connect, Alfan, turut memperkenalkan pemanfaatan teknologi untuk memperkuat komunikasi masyarakat. Atma Connect mengembangkan platform Atmago.com dan Warga Siaga yang menyediakan informasi mengenai kesiapsiagaan warga desa, termasuk demografi, karakter wilayah, dan ancaman bencana. Basis informasi tersebut juga melibatkan partisipasi warga.

Sementara itu, Shadiq dari Imunitas Sulawesi Tengah menegaskan bahwa informasi risiko tidak cukup hanya akurat secara teknis. Informasi harus membantu masyarakat menjawab tiga pertanyaan penting: apa yang mungkin terjadi, kapan harus bertindak, dan apa yang harus dilakukan.

Sistem data dan teknologi juga harus dirancang berdasarkan kondisi nyata masyarakat. Dalam situasi bencana, internet, listrik, perangkat, waktu, dan sumber daya dapat terbatas. Karena itu, sistem tidak boleh hanya mengandalkan kecanggihan teknologi.

Informasi risiko yang baik setidaknya harus relevan, mudah dipahami, tepat waktu, dapat ditindaklanjuti, terpercaya, inklusif, dan sesuai dengan kemampuan masyarakat. Sejumlah persoalan masih perlu diperbaiki, mulai dari sistem yang terlalu rumit, ketergantungan terhadap teknologi digital, data yang belum menjawab kebutuhan keputusan di lapangan, hingga belum optimalnya keterlibatan kelompok rentan dan pengetahuan lokal.

Karena itu, sistem data dan teknologi perlu dibangun dengan prinsip sederhana, relevan, inklusif, dan dapat digunakan untuk bertindak. Perancangan sistem harus dimulai dari kebutuhan dan keputusan komunitas melalui pendekatan 5W+1H, kemudian menentukan data dan teknologi yang sesuai, mengintegrasikan pengetahuan lokal, serta melibatkan warga, relawan, pemerintah desa, dan kelompok rentan.

Dari webinar ini dapat disimpulkan bahwa data dan teknologi bukan tujuan akhir. Keduanya harus menjadi alat yang membantu masyarakat memahami risiko, mengambil keputusan, dan melakukan tindakan yang tepat. Dengan demikian, pengambilan keputusan berbasis risiko bukan hanya soal memiliki banyak data, tetapi memastikan data tersebut dipahami, disepakati, dan dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata di tingkat komunitas. (Yohanes Handharu)