Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Terkait kebijakan atau regulasi atau norma-norma serta implementasi pendidikan inklusi, Sunarman dari Kantor Staf Presiden (KSP) menyampaikan beberapa aspek baik kurikulum dan penganggaran dan juga terkait sarana dan pra sarana. Dalam konteks wacana perwali pendidikan dari perda penyandang disabilitas nomor 9 tahun 2020, menurut Sunarman, 80% persen berbicara siapa melakukan apa. Beberapa cerita pengalaman yang disampaikan oleh Agnes Widha dalam diskusi sebelumnya merupakan materi yang memperkuat mengapa perwali ini harus ada, dengan mengamanatkan banyak hal.  Demikian paparan Sunarman dalam diskusi seri kedua menyoal pendidikan inklusi Jaringan Visi Solo Inklusi, Kamis (1/7).



Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Agnes Widha, orangtua anak dengan spektrum autis membagikan pengalamannya saat sang anak mencari sekolah yang pas untuk dirinya, pada diskusi yang diselenggarakan oleh Jaringan Visi Solo Inklusi, Rabu (16/6).  Menurutnya, pelaksanaan pendidikan inklusi di Kota Surakarta masih belum terlaksana dengan baik. Masih banyak kendala yang dialami oleh anak dengan disabilitas untuk mengakses pendidikan di sekolah reguler. Ia memberikan parameter, sebelum terjadinya pandemi, ia menerima banyak keluhan yang dilontarkan oleh para orangtua. Meski ada hal yang lebih baik, namun hal tersebut masih jauh dari apa yang diharapkan.

Dalam pelaksanaan pendidikan inklusi sebenarnya ada individual education, atau pendidikan secara khusus kepada individual, dan pengertian ini lebih dari ke-'tuna'-an, dengan program yang lebih kompleks. Agnes Widha, yang juga seorang terapis menyatakan bahwa sistem kurikulum, dan ketiadaan teknik pembelajaran yang ada saat ini menjadikan pendidikan inklusi masih jauh dari kata ideal. Di awal Kota Surakarta mencanangkan sebagai kota inklusi, Agnes Wdha mencoba mendaftarkan anaknya di sebuah SD Negeri yang mengantungi Surat Keputusan (SK) sekolah inklusi. Anaknya yang baru masuk ke sistem pendaftaran saja sudah mengalami penolakan dengan alasan sudah tidak terlihat sebagai anak autis. Yang menjadi prioritas sekolah tersebut adalah anak dengan disabilitas ringan yang tidak ada kaitan dengan kognitif dan intelektual. Alasan kedua mereka belum memiliki akses atau fasilitas guru yang mengakomodir padahal sudah jadi sekolah inklusi.

Peristiwa kembali terulang tiga tahun lalu saat ia mendampingi anak didiknya. Agnes menyarankan agar anak tersebut didaftarkan ke satu sekolah swasta. Selama satu tahun anak didiknya tersebut tidak mendapatkan apa-apa, alias tidak bisa mengakomodir kurikulum di sekolah itu. Menurut Agnes, pihak sekolah sendiri masih meraba-raba hendak melakukan dengan pendekatan  seperti apa.  Aksesnya pada guru pendamping juga masih rancu fungsinya. Ia merasa bingung sebab ada kebijakan bahwa guru pendamping menyediakan kurikulum individual. Tetapi sekolah tidak  memberi akses tersebut untuk membuat kurikulum yang berbeda. Misalnya saat siswa belajar tentang lingkungan, mestinya si anak dengan disabilitas mendapatkan pengetahuan secara individual tetapi tidak diberikan.

Agnes mengetahui bahwa di sekolah inklusi ada guru bimbingan konseling yang sebaiknya ada kerja sama dengan guru kelas, dan kepala sekolah, namun itu tidak ada di sekolah tersebut. Jadi ia melihat sekolah inklusi tersebut masih sama dengan sekolah reguler.

Ada lagi sekolah yang guru-gurunya tidak memiliki keahlian, tetapi menerima masukan dari luar misalnya orangtua murid. Menurut Agnes, jika sekolah umum/regular, maka kurikulumnya tidak khusus. Sebagai pendamping bagi anak didiknya, Agnes boleh memberikan masukan kepada sekolah yang bersangkutan. Dan sang anak justru mendapat peningkatan pembelajaran dengan berkembangnya kognitif. Karena jika tidak ada masukan, maka anak tersebut tidak bisa mengkuti kurikulum yang ada.

Intinya, ketika si anak lebih nyaman dengan suasana dan lingkungan sekolah, maka pihak sekolah akan memberi peluang dan masukan untuk kerja sama dengan pendamping dan orangtua. Sehingga anak memiliki progress dan meningkatnya kemampuan sosial. Anak-anak yang semula kesulitan kemudian menjadi lebih memiliki inisiatif untuk melakukan interaksi dengan teman, guru, dan orangtua lainnya. (Astuti)


Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Fransisca Octi pernah berkuliah di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dan mengambil prodi Pendidikan Luar Biasa (PLB). Awal mulanya ia hanya turut beraktivitas di LSM Matahariku. Sebab saat itu ada himpunan mahasiswa divisi penjaringan yang menghubungkan perempuan biasa dipanggil Octi itu dengan komunitas. LSM Matahariku didirikan oleh seorang Tuli pegiat, Bunda Galuh, yang juga founder sekolah Little Hijabi, Bekasi.

Karena kemampuan bahasa isyaratnya belum memenuhi syarat sebagai Juru bahasa Isyarat (JBI), Octi masih menjadi volunteer sejak memulai berbahasa isyarat tahun 2014. Kemudian tahun 2015 ia bergabung dengan  Pusat Layanan Bahasa Isyarat (PLJ). Awalnya ia ada rasa kecewa karena pilihan kuliah di prodi PLB adalah pilihan kedua namun ia yang juga penerima beasiswa merasa berbangga sebab setelah mendalami jadi jatuh cinta dengan belajar bahasa isyarat. Demikian kisah Octi yang bercerita saat siaran Radio Katolikana bersama Lukas Inspandriarno,Kamis,  9/9.

Berbeda dengan pengalaman Ramadhani Rahmi, yang pada tahun 2013, saat masih menjadi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ia bergiat di Deaf Art Community (DAC) dan belajar bahasa isyarat Indonesia. Saat itu ia belum jadi JBI tapi penerjemah bahasa isyarat, Ia juga bertemu Octi di DAC. Hingga pada suatu hari, saat ada even workshop yang diselenggarakan oleh NGO Sigab Indonesia, ia harus menampingi seorang Tuli dari Makassar yang mengikuti pelatihan.  Saat itu tidak ada orang dengar yang bisa jadi penerjemah.  “Saya saat itu cadangan, dan hanya dengan modal ngobrol santai banyak tentang hambatan ke teman Tuli, waktu itu dibantu penerjemah lain. Lalu yang menjelaskan Tuli dari Makassar tersebut,”jelas perempuan yang akrab dipanggil Mada itu.

Mada akhirnya baru tahu jika penting memperdalam bahasa isyarat sebab SDM yang terbatas. Menurutnya kalau ia belajar isyarat maka gurunya teman Tuli karena mereka native. Selain belajar bahasa isyarat ia juga belajar budaya Tuli, termasuk ekspresi dan gestur. Ia menafikan anggapan orang-orang, tidak menakutkan kok belajar bahasa isyarat. Lama belajar juga terkait durasi tergantung masing-masing orang, ada yang tiga bulan, ada yang tiga tahun. Ada pengetahuan penting yang ia bagi, bahwa kalau jadi JBI butuh syarat pengakuan dari komunitas Tuli apakah ia layak jadi JBI atau tidak.

Lukas Ispandriarno kemudian mempertanyakan tentang JBI apakah sebagai profesi atau bukan? Dan apakah seorang JBI punya pekerjaan lain. Menurut Mada, hal ini terkait peran, karena kalau dikatakan profesi mesti menunggu standar resmi yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI). Memang ada peluang JBI menjadi profesi. Dan Mada saat ini bekerja atas pengajuan Tuli. Menurutnya, orang yang bisa berbahasa isyarat belum tentu bisa disebut sebagai JBI. Dan ia  optimis JBI disebut profesi.

Octi menambahkan bahwa adanya JBI menambah keragaman. Saat ini ia menjadi salah satu staf Yayasan di Bandung dan mendampingi remaja autis dan difabel intelektual.

Dua tamu lainnya di siaran radio, Laura Lesmana Wijaya, adalah seorang Tuli dan relawan bahasa isyarat. Ia bukan JBI dan hanya membantu JBI dengar.  Ia menjadi relawan sambil membawa bacaan tentang isyarat, Ia menjadi relawan sejak tahun 2019. Seorang lagi Tuli JBI adalah Restu  Lestari yang mengakui bahwa ia belajar banyak tentang konsep bahasa dan isyarat karena ada pemahaman yang tinggi.

Pembicaraan kemudian mengarah kepada perbedaan Bisindo dan SIBI yang dijawab oleh Restu bahwa SIBI adalah system bahasa isyarat dan yang membuat adalah orang dengar dan mengikuti kaidah SPOK (Subjek, Predikat, Objek, Keterangan).  Tetapi kalau Bisindo muncul alami dari komunitas Tuli. Bisindo selalu melibatkan ekspresi dan gestur dan isyaratnya tidak mengikuti SPOK. Bisindo lebih jelas dari pada SIBI.

Sebuah catatan, sekitar tahun 2018 orang baru sadar akan profesi ini. Tata bahasa masing-masing daerah berbeda misalnya di Jakarta ada subjek verba dan objek. Di Bali isyarat ‘terima kasih’ beda dengan Makassar. JBI juga bukan nama pekerjaan atau organisasi. Ada organisasi Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat (PLJ) yang mencakup 15 provinsi. Saat ini kurang dari 200 anggota PLJ, yang terdiri dari JBI dengar 100 orang dan 30 JBI Tuli. Dan di Jakarta sendiri ada 10-20 JBI yang aktif. Sehingga masih membuka lowongan banyak lagi JBI. Beberapa sektor masih membutuhkan JBI yakni akademi-akademi, rumah sakit dan gereja.

Menurut Restu, latar belakang JBI harus polos dan tidak bermotif. Biasanya kalau di layar televisi berwarna hijau atau biru. Sedangkan baju JBI gelap  dan polos serta tidak memakai asesoris yang berlebihan, bersikap profesional datang tepat waktu dan berfungsi sebagai jembatan, sehingga tidak ikut urusan yang ada. Bersikap menghormati dan profesional serta tidak boleh membocorkan rahasia. (Astuti)


Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Sejarah pendidikan di Indonesia sebenarnya bisa diceritakan seturut perkembangannya. Seperti pendidikan segregasi yang dalam sejarahnya terjadi pemisahan, anak disabilitas tidak bisa bersekolah di sekolah umum sehingga mereka bersekolah di sekolah khusus : Sekolah Luar Biasa (SLB), dengan kategori SLB A untuk disabilitas netra, B untuk disabilitas rungu wicara, C untuk disabilitas mental intelektual dan E untuk disabilitas grahita.

Konsep segregasi digunakan hingga akhir 1980, kemudian pada awal 1990 dikenalkanlah pendidikan dengan konsep integrasi. Apabila ada diisabilitas sebagai peserta didik, namun pihak sekolah tidak memfasilitasi kebutuhan khususnya, alih-alih mengakomodir aksesibilitas sarana dan pra sarana. Fasilitas  sarpras yang ada di sekolah masih bersifat umum. Orangtua mengadakan sendiri kebutuhan anaknya. Presentase sekolah dengan konsep integrasi ini masih sedikit di Pulau Jawa apalagi di luar Jawa. Demikian paparan dari Pamikatsih, pegiat disabilitas Solo saat diskusi internal Jaringan Visi Solo Inklusi yang diikuti secara internal berpeserta 12 orang, Rabu (16/6).

Sampai pada pencanangan pendidikan inklusi pada tahun 2012, hanya sampai pada taraf uji coba saja dan prosentase sangat sedikit apalagi di luar Jawa. Pendidikan inklusi sebenarnya konsepnya pendidikan untuk semua, Education for All. Kalau ada sekolah yang ditunjuk untuk inklusi maka konsepnya berubah. Dalam konsep pendidikan inklusi mestinya sekolah akan mengakomodir semua kebutuhan siswa disabilitas. Mestinya kurikulum harus berubah disesuaikan kebutuhan disabilitas. Termasuk pendidiknya harus mengakomodir alat bantu dan semua perangkat sekolah. Sifat yang uji coba ini kemudian meluas, tetapi pada praktiknya pendidikan inklusi masih cenderung seperti pendidikan integrasi.

Pamikatsih menjelaskan bahwa sekolah inklusi seperti yang ditunjuk oleh pemerintah kota/kabupaten setempat memiliki tren naiknya uang SPP bagi siswa dan ada guru pendamping dan praktiknya masih jauh dari ideal.

Beberapa waktu lalu Pamikatsih mengunjungi sekolah inklusi swasta yang terlibat dalam beberapa sesi wawancara dengan gurunya. Ia menyimpulkan bahwa konsep yang diemban masih mirip dengan pendidikan integrasi. Dengan biaya relatif mahal dan pemahaman inklusi yang masih jauh.  Ia menggambarkan semestinya pendidikan inklusi yang ideal itu laksana bangunan sebuah Joglo, yang ditopang dengan pilar-pilar. Yang paling bawah adalah pondasi, dengan membawa misi Pendidikan untuk Semua. Sedangkan pilar adalah manajemen sekolah, pihak profesional, masyarakat dan keluarga difabel, yang secara ideal menyusun pendidikan untuk mencapai kesetaraan. (Astuti)

 


Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Di masa pandemi yang menginjak dua tahun ini, anak-anak merupakan kelompok rentan terpapar COVID-19, apalagi dengan adanya varian Delta. Meski tidak ada data yang valid, namun di berbagai daerah terjadi peningkatan pasien anak-anak yang terkonfirmasi COVID-19. Beberapa hal menjadi penyebab, salah satunya karena tertular oleh orang dewasa baik keluarga atau tetangga dan teman bermain. Sudah 1,5 tahun mereka tidak dapat menikmati keceriaan karena untuk bersekolah pun mesti dilakukan secara virtual.

Informasi terkini kejadian COVID-19 pada anak-anak secara umum meningkat. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) banyak menerima laporan kasus COVID-19 pada anak. Di level dunia ada 12 juta anak terkonfirmasi COVID-19 dengan angka kematian 0,3%-1,2%. Demikian dikatakan oleh Prof.dr. Bambang Supriyanto, juru bicara Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 pada pada sebuah forum diskusi.

Menurut data dari Save The Children selama pandemi anak-anak kehilangan kesempatan bermain di sekolah bersama teman-temannya. Sekitar 646.000 sekolah tutup dan ada 60 juta siswa yang belajar di rumah sehingga ada perubahan perilaku karena mereka dipaksa beradaptasi dengan perubahan yang sangat cepat.

Itulah yang kemudian menggugah Yayasan Angudi Piadeging Hukum Indonesia (YAPHI) untuk memberikan ruang bagi anak-anak untuk bersuara di masa pandemi dalam memperingati Hari Anak Nasional dengan mengadakan gathering via zoom meeting. Direktur YAPHI, Haryati Panca  Putri dalam kata sambutannya saat zoom meeting bertema “Dengerin Suara Anak Surakarta Saat Pandemi” pada Sabtu (14/8) menyatakan bahwa  YAPHI adalah lembaga pendamping bantuan hukum yang memperhatikan persoalan perempuan dan anak. Utamanya yang disebut dengan anak yakni anak sejak dalam kandungan hingga berumur 18 tahun, di mana anak-anak tersebut memiliki peraturan hukum yang melindungi mereka yakni UU No.35 Tahun 2014 yang merupakan Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak-anak wajib dilindungi oleh para orang dewasa dan anak-anak sendiri memiliki beberapa hak di antaranya  hak hidup, tumbuh dan berkembang, perlindungan, dan partisipasi.

Acara yang dipandu oleh dua fasilitator yakni Yosi Krisharyawan dan Dorkas Febria kemudian mempersilakan anak-anak untuk mendeskripsikan apa itu virus COVID-19. Juga penjelasan terkait protokol kesehatan untuk mencegah terpapar virus. Anak-anak juga diberi waktu untuk berbagi pengalaman saat pandemi. Ada yang bercerita degan jujur dan kocak, namun ada juga yag berkisah menjelaskan dan mendeskripsikan suasana ketika selama pandemi covid ini di antaranya yakni terjangkiti rasa bosan di rumah. Beberapa catatan dari mereka terkait efek PPKM adalah tidak bisa berinteraksi dengan teman seperti biasanya, tidak bebas pergi ke luar rumah seperti situasi normal serta memiliki banyak tugas yang diberikan oleh guru.

Tetapi anak-anak ini juga dapat beraktivitas positif selama di rumah di antaranya melakukan hobi yang mereka sukai seperti menyanyi, bermain musik, dan membaca buku. Anak-anak juga menyampaikan kondisi di rumah selama pandemi di mana anak-anak dan orangtua mudah terpancing emosi karena jenuh dan lebih banyak di rumah.

Selingan Ice breaking saat zoom meeting ternyata membangun spirit untuk bertahan sepanjang acara, terbukti dengan antusiasme mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan menebak gambar yang tidak hanya dipertontonkan di layar zoom, namun juga dideskripsikan dengan sangat jelas oleh dua fasilitator.  Permainan yang tentu menjadi inklusif, sebab acara tersebut juga diikuti oleh anak-anak penyandang disabilitas netra. (Hastowo Broto/Astuti)

 


© 2021 All Rights Reserved.