Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Masriany Sihite, dari Yayasan Pendidikan Dwituna Rawinala dihadirkan menjadi narasumber pada diskusi publik yang diselenggarakan oleh Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen (JKLPK) dengan tema kekerasan seksual terhadap anak dan disabilitas pada awal Juli lalu. Ia menyatakan bahwa bagi banyak perempuan disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual, pelecehan ini dimulai pada masa kanak-kanak dan cenderung berkelanjutan. Lebih dari separuh perempuan dengan disabilitas menjadi penyintas kekerasan seksual selama hidup mereka.



Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Ali Khasan, Deputi di Kementerian PPPA, narasumber dalam zoom meeting yang dihelat Forum Denpasar 12 menyatakan perlu peraturan pelaksanaan UU TPKS untuk segera disahkan. Mengacu pada aturan paling tidak selambat lambatnya dua tahun, agar segera disahkan dan terbitkan. Kementerian PPPA sesuai tanggung jawab terkait pelaksanaan undang-undang ini sudah beberapa kali melakukan rapat untuk menyiapkan 10 amanat pasal  yakni 5 PP dan 5 Perpres. Ada wacana kemungkinan dari 5 PP tersebut disimplikasi menjadi hanya 3 PP, dari 5 amanat pasal, bisa disimplikasi menjadi 4 Perpres, ini pun diskusi berkembang terkait peraturan.


Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Dilatarbelakangi oleh banyaknya pembela HAM terkait Sumber Daya Alam (SDA) yang mengalami persikusi, seperti di-anak tiri-kan oleh negara serta masih minim keamanan dan yang menjadi korban bukan hanya pembela HAM itu sendiri namun juga organisasi bahkan keluarga maka Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen (JKLPK) menyelenggarakan diskusi secara daring bertema perlindungan pembela HAM dalam Konflik Sumber Daya Alam, pada Jumat (24/6) dan dimoderatori oleh Angela Manihuruk.  


Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Willy Aditya,Wakil Ketua Baleg DPR RI menyatakan bahwa butuh untuk memastikan pemerintah pusat dan daerah untuk membentuk lembaga Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) agar semua pihak memiliki niat baik memberi perlindungan dan kepastian hukum perempuan, anak dan penyandang disabilitas. Kehadiran institusi PPA ini jadi penting untuk proses pendampingan. Sedangkan tugas fungsi pengawasan sendiri ada di Komisi 5, 8 dan 9 DPR RI. Selain itu Willy berkomunikasi dengan beberapa anggota DPR RI yang sudah melakukan sosialisasi UU TPKS. Pernyataan tersebut terucap saat zoom meeting yang diselenggarakan Forum Denpasar 12 menyikapi langkah-langkah keberlanjutan pasca disahkannya UU TPKS.


Penilaian: 3 / 5

Aktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Menurut sebuah situs tentang iklim, di Inggris   satu pohon memiliki kapasitas untuk menyerap karbon sebanyak 167 kilogram per tahun (dan jika ada 6 pohon dewasa, maka serapan CO2 per tahun diperkirakan sebanyak 1 ton). Sementara sebuah studi menyatakan bahwa pohon yang ditanam di kawasan tropis lembab rata-rata mampu menyerap 22 kilogram CO2 per tahun selama 44 tahun. Meski dua sumber tersebut menyebut angka yang berbeda terkait kapasitas penyerapan CO2 sebuah pohon, namun keduanya menunjukkan pentingnya sebuah pohon dalam menyerap CO2 (atau dengan kata lain, pohon memiliki kontribusi penting untuk melawan perubahan iklim).


© 2022 All Rights Reserved.