Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Jurnal Perempuan didukung Kurawal Foundation   melaunching edisi JP 109 sebagai bentuk komitmen dan dukungan terhadap RUU P-KS dengan gelaran webinar via zoommeeting dan disiarkan langsung kanal youtube  Jurnal Perempuan bertema Kekerasan Seksual dan Ketimpangan Gender, Kamis, 30/9. Atnike Nova Sigiro dari Jurnal Perempuan menyatakan bahwa di edisi kali ini memuat tentang hasil penelitian dengan menyasar 62  organisasi yang tergabung dalam Forum Pengada Layanan (FPL).

Atnike juga menyampaikan informasi terkini hasil dari baleg, bahwa RUU P-KS banyak mengalami  reduksi dari draft awal yang memuat 15 macam kekerasan menjadi 5 bentuk kekerasan seksual. Dari 62 responden, mereka banyak menjawab terkait adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis praktik tradisi. Namun angka yang paling tinggi adalah pemerkosaan.

Semua bentuk tantangan pernah dihadapai oleh lembaga-lembaga yang tergabung dalam FPL. Temuan berikutnya adalah banyak korban yang tidak diakomodasi layanan hukum  misalnya tidak adanya ahli, tidak ada biaya proses hukum, ancaman terhadap korban, korban takut mendapat balasan dari pelaku, korban  dan keluarga malu, tidak adanya perlindungan terhadap korban dan tidak ada payung hukum secara spesial melindungi korban.

Baihajar Tualeka, narasumber dari Ambon menceritakan bagaimana perjuangan seorang ayah yang mengantarkan anaknya korban perkosaan yang menggunakan perahu kecil dan harus pergi ke salah satu desa dan melewati lautan untuk mencapai akses peradilan. Dan ketika proses hukuman, pelaku mendapatkan hukuman 5-6 tahun, menurut Baihajar ini belum adil, sebab banyak ancaman dan stigma menimpa korban dan keluarganya. Di wilayah Timur Indonesia, akses internet menjadi kendala tersendiri.

Perempuan Disabilitas Mengalami Kerentanan Ganda

Rina Prasarani, perempuan disabilitas netra dari HWDI dan sekjen World Blind Union, yang juga bekerja di Hotel Grand Melia menyatakan bahwa perempuan disabilitas memiliki kerentanan ganda. Ia sebagai perempuan, disabilitas dan memiliki lapisan paling bawah. Di sisi seksualitas, banyak anggapan sebagai makhluk aseksual atau tidak memiliki hasrat seksual,  sehingga tidak mendapatkan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR), termasuk tentang hak atas tubuhnya. Informasi tentang HKSR ini yang seharusnya didapat.

Kekerasan seksual banyak terjadi di lingkungan terdekat dengan korban misalnya guru, pengelola panti, caregiver dan keluarga/kerabat dekat. Pendidikan hak atas tubuh perempuan anak difabel kemudian menjadi penting dan urgen. Bila kejadian kekerasan seksual di panti, mereka tidak memiliki informasi yang cukup. Dan tidak ada pemahaman mekanisme untuk melaporkan . Kalaupun ada masih banyak yang punya anggapan bahwa perempuan disabilitas aseksual seperti tersebut di atas. (Astuti)



Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Dalam satu sesi tanya jawab pada even Forum Diskusi Denpasar 12 bertema Kewaspadaan Gelombang Ketiga COVID-19, sebuah pertanyaan menyeruak oleh peserta yakni kapan pandemi COVID-19 berakhir? Doktor Windhu Purnomo, dosen FKM Universitas Airlangga menjawab dengan menyatakan sebuah idiom bahwa pandemi akan berakhir saat “Cahaya yang berada di ujung lorong sudah tampak” ini artinya sudah ada cahaya di lorong, namun belum kelihatan lubangnya. Jadi sangat tergantung apakah kita nanti bisa terus berjalan, apakah kita akan salah langkah atau tidak. Menurut Windhu masyarakat sepertinya tidak mau bersabar dan persepsi masyarakat terkait risiko masih rendah. Ia menemui beberapa kasus Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang ketika belajar membaca dan menyanyi, mereka membuka masker dan itu diperbolehkan gurunya.


Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Terkait kebijakan atau regulasi atau norma-norma serta implementasi pendidikan inklusi, Sunarman dari Kantor Staf Presiden (KSP) menyampaikan beberapa aspek baik kurikulum dan penganggaran dan juga terkait sarana dan pra sarana. Dalam konteks wacana perwali pendidikan dari perda penyandang disabilitas nomor 9 tahun 2020, menurut Sunarman, 80% persen berbicara siapa melakukan apa. Beberapa cerita pengalaman yang disampaikan oleh Agnes Widha dalam diskusi sebelumnya merupakan materi yang memperkuat mengapa perwali ini harus ada, dengan mengamanatkan banyak hal.  Demikian paparan Sunarman dalam diskusi seri kedua menyoal pendidikan inklusi Jaringan Visi Solo Inklusi, Kamis (1/7).


Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Rahmi Meri Yanti, Direktur Woman Crisis Center (WCC) Nurani Perempuan Padang menjadi fasilitator dalam sekolah gender via daring yang diselenggarakan  Yayasan YAPHI bersama Sekolah Gender Padang dan dimoderatori oleh Tuba Falopii pada Jumat (2/7). WCC Nurani Perempuan berfokus kepada isu kekerasan berbasis gender dan menjadi mitra Komnas Perempuan sejak tahun 2000. Biasanya bila ada kasus-kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak, jika ada korban maka akan dirujuk ke WCC Nurani Perempuan.


Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Agnes Widha, orangtua anak dengan spektrum autis membagikan pengalamannya saat sang anak mencari sekolah yang pas untuk dirinya, pada diskusi yang diselenggarakan oleh Jaringan Visi Solo Inklusi, Rabu (16/6).  Menurutnya, pelaksanaan pendidikan inklusi di Kota Surakarta masih belum terlaksana dengan baik. Masih banyak kendala yang dialami oleh anak dengan disabilitas untuk mengakses pendidikan di sekolah reguler. Ia memberikan parameter, sebelum terjadinya pandemi, ia menerima banyak keluhan yang dilontarkan oleh para orangtua. Meski ada hal yang lebih baik, namun hal tersebut masih jauh dari apa yang diharapkan.

Dalam pelaksanaan pendidikan inklusi sebenarnya ada individual education, atau pendidikan secara khusus kepada individual, dan pengertian ini lebih dari ke-'tuna'-an, dengan program yang lebih kompleks. Agnes Widha, yang juga seorang terapis menyatakan bahwa sistem kurikulum, dan ketiadaan teknik pembelajaran yang ada saat ini menjadikan pendidikan inklusi masih jauh dari kata ideal. Di awal Kota Surakarta mencanangkan sebagai kota inklusi, Agnes Wdha mencoba mendaftarkan anaknya di sebuah SD Negeri yang mengantungi Surat Keputusan (SK) sekolah inklusi. Anaknya yang baru masuk ke sistem pendaftaran saja sudah mengalami penolakan dengan alasan sudah tidak terlihat sebagai anak autis. Yang menjadi prioritas sekolah tersebut adalah anak dengan disabilitas ringan yang tidak ada kaitan dengan kognitif dan intelektual. Alasan kedua mereka belum memiliki akses atau fasilitas guru yang mengakomodir padahal sudah jadi sekolah inklusi.

Peristiwa kembali terulang tiga tahun lalu saat ia mendampingi anak didiknya. Agnes menyarankan agar anak tersebut didaftarkan ke satu sekolah swasta. Selama satu tahun anak didiknya tersebut tidak mendapatkan apa-apa, alias tidak bisa mengakomodir kurikulum di sekolah itu. Menurut Agnes, pihak sekolah sendiri masih meraba-raba hendak melakukan dengan pendekatan  seperti apa.  Aksesnya pada guru pendamping juga masih rancu fungsinya. Ia merasa bingung sebab ada kebijakan bahwa guru pendamping menyediakan kurikulum individual. Tetapi sekolah tidak  memberi akses tersebut untuk membuat kurikulum yang berbeda. Misalnya saat siswa belajar tentang lingkungan, mestinya si anak dengan disabilitas mendapatkan pengetahuan secara individual tetapi tidak diberikan.

Agnes mengetahui bahwa di sekolah inklusi ada guru bimbingan konseling yang sebaiknya ada kerja sama dengan guru kelas, dan kepala sekolah, namun itu tidak ada di sekolah tersebut. Jadi ia melihat sekolah inklusi tersebut masih sama dengan sekolah reguler.

Ada lagi sekolah yang guru-gurunya tidak memiliki keahlian, tetapi menerima masukan dari luar misalnya orangtua murid. Menurut Agnes, jika sekolah umum/regular, maka kurikulumnya tidak khusus. Sebagai pendamping bagi anak didiknya, Agnes boleh memberikan masukan kepada sekolah yang bersangkutan. Dan sang anak justru mendapat peningkatan pembelajaran dengan berkembangnya kognitif. Karena jika tidak ada masukan, maka anak tersebut tidak bisa mengkuti kurikulum yang ada.

Intinya, ketika si anak lebih nyaman dengan suasana dan lingkungan sekolah, maka pihak sekolah akan memberi peluang dan masukan untuk kerja sama dengan pendamping dan orangtua. Sehingga anak memiliki progress dan meningkatnya kemampuan sosial. Anak-anak yang semula kesulitan kemudian menjadi lebih memiliki inisiatif untuk melakukan interaksi dengan teman, guru, dan orangtua lainnya. (Astuti)


© 2021 All Rights Reserved.