Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan terobosan program pasca reformasi yang sangat bermanfaat untuk rakyat, dan bisa dinilai sebagai bentuk keberhasilan reformasi. Namun program JKN tidak begitu mencapai kesempurnaan, sebab proyek ini belum mencapai tahap selesai. Dan dalam dialektika ada proses-proses yang sangat dikritisi, meski sudah banyak manfaatnya untuk masyarakat. Demikian dikatakan Timboel Siregar, Koordinator Advokasi BPJS Watch  dalam Webinar Pelayanan BPJS Kesehatan untuk Penyandang Disabilitas yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) Jakarta, Senin (10/1).



Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM) menyelenggarakan talkshow untuk mendesak segera disahkannya RUU-TPKS, Rabu (5/1). Ririn Hayudiani, Wakil Direktur Program LPSDM  menyatakan penting segera sahkan RUU-PKS apalagi dibutuhkan upaya perlindungan terhadap perempuan disabilitas untuk mencegah semakin tingginya angka kekerasan seksual pada mereka.  

Acara talkshow dimulai dengan pemutaran video Presiden Joko Widodo  yang pada Selasa (4/1) memerintahkan Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlndungan Anak (PPPA) segera berkonsultasi kepada DPR agar ada percepatan pengesahan RUU-TPKS. Juga perintah kepada Gugus Tugas untuk menginventarisasi Daftar Isian Masalah (DIM) dan RUU agar segera disahkan untuk menjamin perlindungan bagi korban kekerasan seksual. “Saya berharap agar RUU-TPKS segera disahkan,” perintah Presiden Joko Widodo.  

Dipandu oleh moderator Sri Budi Utami yang kembali menegaskan bahwa pentingnya RUU-TPKS untuk segera disahkan  karena kelompok perempuan disabilitas terus menjadi korban dan angkanya semakin meningkat. Lalu bagaimana data kekerasan pada perempuan disabilitas? Itulah kemudian yang menjadi alasan mengapa ada talkshow tematik yakni untuk mendengar suara mereka dalam upaya mendesak pengesahan.

Seperti yang diungkapkan oleh Wirnaniati, dari Sekolah Perempuan Lombok Timur. Dari beberapa kasus yang ia tangani ada kasus kekeraan pada rumah tangga. Seorang suami yang hipersek, yang selalu memaksakan kepada sang istri, tidak peduli istri lagi sakit atau lelah, yang penting kebutuhan biologis. Pernah kejaidan istri sampai pingsan. Seringkali hal demikian dianggap lumrah oleh masyarakat, bahwa istri hak milik suami. Karena rendahnya pendidikan, mereka takut melaporkan apa yang mereka sedang  alami.

Banyak juga yang menikahkan anak diawali dengan kasus pemerkosaan. Kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan, karena rendahnya pendidikan hingga jadi takut dan malu. Pada kasus-kasus perkawinan anak, banyak orangtua yang menikahkan karena kasus perkosaan. Mereka menikahkan anaknya karena dianggap aib. Perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan seksual masih lemah dan pada kondisi perempuan yang lemah seringkali dimanfaatkan untuk tindak pelecehan dan pencabulan. Demikian pula kekerasan pada perempuan disabilitas sangat penting untuk diperjuangkan. Perempuan disabilitas harus berdaya dan merdeka, dan bukan diperdaya.

Pernyataan dari salah seorang korban, D, bahwa yang dia alami 14 tahun lalu masih membekas dan membuat ketakutan bertemu dengan mantan suami. Ia kemudian menjadi perempuan yang mandiri dengan bersekolah, sembari melakukan sosialisasi pencegahan perkawinan anak juga mensosialisasikan bagaimana mereka bergaul, bersikap, dan supaya terhindar dari kekerasan seksual. Menurut D, tidak semua perempuan korban bisa bangkit. Sedangkan pelaku masih berkeliaran, “Kami perempuan Indonesia butuh perlindungan Negara. Kami menyampaikan kepada bapak presiden agar segera mengesahkan RUU-TPKS dan melindungi kami dari segala bentuk kekerasan seksual. Buktikan kepada kami bahwa Negara hadir dalam perlindungan kepada perempuan,”ujarnya.

Talkshow juga menghadirkan suara penyintas bipolar yang menyatakan bahwa kejadian kekerasan seksual puluhan tahun lalu masih membekas di hidupnya. Di usia 5-6 tahun ia dilecehkan oleh teman sendiri. Kejadian berulang lagi setelah beberapa tahun kemudian. “Sulit bagi saya untuk melupakan, saya jadi pribadi yang pendiam, sulit bersosialisasi, tetapi keluarga saya tidak mengerti.  Tidak ada pendampingan sebelum saya bertemu dengan kawan-kawan HWDI. Kala itu saya masih berusaha untuk ingin bunuh diri lalu psikiater dan psikolog saya membantu,” ungkapnya.

Berbicara peran NGO, Elly Setiani dari LPSDM membagikan pengalaman bagaimana pemberdayaan perempuan disabilitas yang pada usia 17 tahun diperkosa oleh orang terdekat. Ketika  menemukan korban hamil delapan bulan, lalu pihaknya mengadvokasi dengan pengaduan kasus. Namun dari keluarga sendiri mengambil cara damai, menikahkan korban tersebut dalam satu malam. Akhirnya ia tidak mendapatkan perlindungan apa pun dari masyarakat di wilayah setempat. Sebagai NGO, semestinya ini kelompok rentan  yang  harus diangkat dengan kondisi pendidikan rendah, lalu  keluarga tidak mendukung, seorang perempuan disabilitas dan dalam satu proses hukum pihaknya kemudian merasakan kesulitan. “Polisi mengharuskan ada pernyataan dari korban, ini sudah lama, tetapi proses sangat panjang, karena perlindungan untuk perempuan disabilitas belum kuat, juga pengambil kebijakan belum responsif gender. Kami selalu katakan ini sudah darurat,” ujar Elly.(astuti)


Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Ada hal menarik dalam helatan diskusi LettsStalk _Sexualities pada minggu ketiga Desember 2021 terkait sejarah politik kekerasan seksual di Indonesia. Menghadirkan Ita F. Nadia menjadi salah seorang narasumber, mengatakan bahwa saat ini dirinya melakukan inisiasi memfokuskan penggalian kembali sejarah secara kolektif dengan melakukan recalling, dengan mendokumentasikan sejarah dengan menuliskannya. Dalam temuannya, Ita menyatakan bahwa ketika bicara sejarah maka berbicaranya akarnya. Menurutnya ada politik internasional yang diinternalisasi.

Ita mengajak para peserta diskusi melihat sejarah tidak terlalu dalam dahulu, tetapi di sekitar tahun 1963, yakni adanya kekerasan seksual yang menimpa perempuan keturunan Tionghoa di Tangerang Selatan. Pada tahun yang sama kekerasan seksual perempuan keturunan Tionghoa juga terjadi di Bandung. Di Zaman  penjajahan Jepang, pada saat yang sama juga terjadi kekerasan seksual di Korea, Jepang, Philipina. Peristiwa 65 kemudian dianggap hanya remeh-temeh saja, bahkan oleh beberapa aktiviis.

Padahal sesungguhnya telah terjadi perubahan geopolitik dengan menggunakan seks perempuan sebagai terror. Sebagai bukti, peristiwa 30 September 65 ditulis oleh seorang seajaran dunia sebagai perubahaan geopolitik. Pada saat itu terjadi pula penghancuran organisasi perempuan atau disebut gender rezim. Sesudah 65, kemudian muncullah ‘Ibuisme Negara’, yakni sebuah paham yang menempatkan kaum perempuan sebagai pekerja domestik tanpa dibayar demi mendukung kapitalisme.

Politik otoritas Orba yakni tidak hanya dibagikan kontrak sosial, kontrak politiksaja tetapi juga kontrak seksual. Orde baru mengontrol imajinasi warganya. Pada tahun 1965 , Wirahadikusuma mengeluarkan perintah agar tidak boleh ada koran kecuali Berita Yudha dan Angkatan Bersenjata yang menulis tentang kekejaman Gerwani. Menurut Julia Suryakusuma dalam bukunya menyatakan Gerwani dikonstruksikan sebagai perempuan jalang yang menyilet-nyilek kemaluan para jenderal. Dharma Wanita menjadi organisasi replika negara.

Pengalaman Ita bersama Komnas Perempuan pada tahun 2000 saat ke Poso ibu-ibu diperiksa vaginanya. Lalu ada simbolik vagina yakni simbolik patriarkhi. Simbolik patriarkhi terjadi saat pemerintahan Soeharto dengan penyebutan “Bapak Pembangunan”. Menurut Ita, pendekatan di Orba adalah Otoritas Koersif. Otonomi tersebut di antaranya adalah terjangkit dengan hegemoni maskulinitas. Kemudian seksisme diinstitusikan menjadi narasi kebencian kepaada tubuh perempun. Kekerasan seksual terjadi di balik sebuah ikatan perkawinan. Lalu pernikahan dianggap upaya selamat dari zina, dengan demikian politik agama masuk.

Dampak kekerasan seksual sendiri adalah merusak korban, jejak digital sepanjang hayat, Femicide yang tembus pandang dan merusak perilaku normalnya.


Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Michael Jesus A. Mahinay, Direktur Eksekutif of Alagad Mindanao sebuah aliansi NGO yang bergerak di isu penanggulangan HIV-AIDS memberikan pemaparan terkait strategi penanggulangan HIV-AIDS  berbasis komunitas di Philipina, Jumat (24/1). Acara yang dihelat oleh YAKKUM melalui UPKM/CD Bethesda bertujuan untuk mendapatkan satu gambaran dan mencegah kasus baru ODHIV dan ODHA. Perlu diketahui bahwa kasus Lost Follow Up (LFU) yang terlalu tinggi untuk HIV dan AIDS, membuat pihak CD Bethesda merekrut beberapa partner untuk menginput engagement dalam rencana strategis mereka.

Sebelumnya Michael Jesus bekerja di seminari, kemudian memutuskan untuk menjadi direktur eksekutif Alagad Mindanao dan memberikan training tentang konseling mengenai HIV-AIDS. Dalam  sesi zoom meeting ini, ia memiliki tiga objek antara lain tentang situasi HIV-AIDS di Philipina, mengidentifikasi dan respon komunitas dan situasi untuk merespon. Micahel menuturkan bahwa pada tahun 2021 ada 33 kasus per hari, 2020 sebanyak 22 kasus per hari, dan 2016 adalah 25 kasus per hari, serta 2011 adalah 11 kasus per hari. Situasi saat ini karena lock down pandemi malah membuat angka semakin bertambah.

Rentang usia mereka adalah 25-34 dengan angka tertinggi yang ditemukan, sebagian besar laki-laki dibanding wanita dan anak. Di Manila banyak ditemukan positif HIV karena kota terbesar dan ibu kota juga. Namun begitu, konselor tidak punya data begaimana mereka awalnya terinfeksi.

Pada September 2021, ada 40 pria dan wanita yang memiliki risiko seks berbayar, dan umur rata rata 17-42 tahun.

Alagad Mindanao juga menjalankan voluntary testing dan satu hal ingin mereka tekankan : edukasi, informasi dan komunikasi, yang mereka jalani dalam program HIV-AIDS. Mereka juga memiliki program dukungan sebaya dan konseling berbasis komunitas untuk menjangkau kasus LFU. Konselor memiliki tanggung jawab kepada orang yang didampingi dengan menanyakan ODHA apakah masih dalam kondisi sehat. Alagad-Mindanao juga punya program dukungan karena tidak bisa selalu mengetahui kondisi ODHIV dan ODHA, maka sangat baik jika konseling terus-menerus dan mengingatkan mereka tentang pengobatan.

Yang dihadapi para konselor biasanya mereka marah tentang status dan hak-hak mereka yang menyebabkan mereka mengalami depresi dan membuat mereka tidak bisa menerima status HIV. Sebagai konselor maka harus selalu mengecek, sudah sejauh mana dan para pasien berada di level mana. Jika dalam waktu tiga bulan tidak ada komunikasi maka dampingan tersebut masuk golongan LFU.

Alagad Mindanao, sebagai NGO memiliki anggota yang NGO juga, karena organisasi ini memiliki 8 sektor keanggotaan. Yang pertama adalah orang-orang komunitas positif, sektor LGBT sektor, dan anak. Aliansi dari Alagad Mindanao ini juga menyampaikan informasi terkait HIV dan AIDS. Anggotanya melakukan semua program, termasuk yang berada di sektor LGBT. Juga mengapresiasi dengan mengajar komunitas untuk mengurangi stigma dan diskriminasi. Jadi masyarakat bisa mengetahui bagaimana cara penularan dan pencegahannya. Untuk wilayah yang berbahasa Tagalog mereka meminta ada paralegal training. Sebelumnya pernah ada kasus orang dengan HIV yang mengalami stigma dan diskriminasi, mereka dipaksa berhenti bekerja. Kasus kedua mereka mendapat diskriminasi dari keluarga. Itulah mengapa Alagad melakukan training bagi paralegal. Alagad juga berkolaborasi dengan program pemerintah dan menjadi konsultan untuk kebijakan-kebijakan nasional.

YAKKUM sendiri sejak 2019-2022 mengadakan project pencegahan terpadu HIV-AIDS di Yogya dan Kabupaten Belu dengan pencegahan serta perumusan fase dari HIV dan AIDS. Sejumlah pendekatan dilakukan antara lain pencegahan secara struktural, biomedikal dan perubahan perilaku. Saat ini sedang tahap evaluasi refleksi 3 tahun. Salah satu problema adalah terkait anggaran, FLU meningkat  dan salah satu tujuannya adalah LFU ditekan. Di Kabupaten Belu masih ada diksriminasi dan stigmatisasi. YAKKUM sedang menyusun rencana strategi, dan di kesempatan ini mereka mendapat gambaran lebih jelas dan apa yang harus mereka lakukan di tingkat daerah.

Zoom meeting juga menghadirkan Ratna Budi Hapsari dari Kemenkes yang menyatakan bahwa  54% anak dengan HIV-AIDS mendapat pengobatan. Di seluruh dunia, di tahun 2020 angka dunia sudah turun 31%. Untuk kematian mengalami penurunan 47%. Sedang di tingkat global ada 1 juta kasus Infeksi Menular Seksual (IMS) dan sebagian besar mereka tidak tahu kalau menderita IMS. Kasus-kasus IMS baru bermunculan, dan di 2020 mencapai 330 juta kasus baru. IMS ini juga ada yang terkait dengan penyakit kanker, yakni infeksi human pappilomavirus (HPV) dan berhubungan dengan kasus kanker leher rahim, infeksi bayi lahir siphilis berisiko meninggal, dan terjadi resistensi obat terutama dalam kasus gonorroe. “infeksi baru harus turun 95%. Angka kematian juga harus turun. Indonesia ending AIDS, kalau infeksi baru kurang dari 5000 kaasus. Itu target berat atau ambisius,” ujar Retno. (astuti).


Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Komnas Perempuan melaporkan bahwa jumlah perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual meningkat dari 40 kasus pada tahun 2015, menjadi 89 kasus pada tahun 2019. Sedangkan laporan lembaga SAPDA di Yogyakarta pada tahun 2015, 29 perempuan dan anak dengan disabilitas dilaporkan mengalami berbagai bentuk penyerangan, kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan kekerasan ekonomi. Sebanyak 33 kasus terjadi pada 2016 dan meningkat menjadi 35 kasus pada tahun 2017. Demikian yang pernyataan Fatimah Asri, salah seorang komisioner Komisi Nasional Disabilitas (KND) pada sebuah webinar peringatan hari disabilitas internasional yang dihelat oleh Yayasan Satunama, pertengahan Desember 2021.

Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) juga pernah mencatat di bulan Oktober 2019 menemukan 85 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak disabilitas di 22 provinsi dengan tipologi sebagai berikut : 35% (36 kasus) terhadap penyandang disabilitas psikososial, 7,08% (6 kasus) terhadap penyandang disabilitas netra sensorik, 27,6% 923 kasus) terhadap penyandang disabilitas Tuli. Angka ini tidak boleh dianggap remeh sebab di masa pandemi, kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak disabilitas semakin meningkat.

Fatimah Asri kemudian memperjelas apa yang harus dihilangkan dalam menghadapi dan menyikapi atas tingginya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas salah satunya yakni dengan penghilangan dikotomi isu-isu perempuan dan isu-isu perempuan disabilitas. Upaya yang dapat dilakukan di antaranya adalah dengan peningkatan pemahaman dan kesadaran di kalangan gerakan perempuan bahwa isu-isu perempuan disabilitas adalah juga isu-isu gerakan perempuan sehingga upaya advokasi dilakukan secara bersama. Juga peningkatan pemahaman dan kesadaran di kalangan gerakan perempuan disabilitas bahwa isunya merupakan bagian dari gerakan perempuan sehingga upaya advokasi dilakukan secara bersama. Termasuk peningkatan pemahaman dan kesadaran dari lembaga lembaga tinggi negara : kementerian dan lembaga, terutama yang menangani isu-isu perempuan bahwa isu-isu perempuan disabilitas merupakan isu-isu perempuan.

Upaya lainnya adalah dengan memaksimalkan peran organisasi perempuan berbasis agama dalam advokasi isu-isu perempuan disabilitas. Seperti diketahui, Fatimah Asri sebelum diangkat menjadi komisioner di KND, juga seorang Ketua Fatayat NU Lasem, Rembang serta ketua HWDI Rembang.

 

 


© 2022 All Rights Reserved.