Kekerasan Berbasis Gender dalam Pemilu dan Bagaimana Korban Melapor

Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang
 

Saat jelang pemilu dan dinamisasi yang ada di dalamnya ternyata tidak memberi ruang aman bagi perempuan untuk terhindar dari tindakan kekerasan. Untuk itu penting untuk dibahas bagaimana mengenal Kekerasan Berbasis Gender (KBG) tersebut dan cara mengadukannya.

Febda dari Asosiasi LBH Apik Indonesia mengatakan perlu menyediakan. ruang aman dalam X space @asosiasilbhapik,Jumat (9/2) Selama ini pemilu masih belum menjadi ruang aman bagi perempuan dan kelompok marjinal lain. Artinya ketika membicarakan soal pemilu maka perempuan dan kelompok rentan lainnya dijadikan tidak berguna terlihat dari cara membuat kebijakan dan proporsi-proporsi dalam pemilu. Contohnya adalah seorang perempuan jurnalis beberapa waktu jadi menjadi korban pelecehan saat kegiatan salah satu paslon.

Nadila Yuvitasari dari Kalyanamitra mengatakan secara umum KBG-nya sama yakni kekerasan yang langsung terjadi kepada perempuan, minoritas gender seksual, dan penyandang disabilitas. Jenis kekerasannya kalau fisik bisa sakit fisik. Hal itu terjadi dalam proses-proses mulai pendaftaran caleg atau penyelenggara pemilu, kerentanan KBG mereka secara tidak langsung berkaitan pemilu. Salah satu problem dasarnya adalah relasi kuasa yang mengakibatkan kekerasan dan yang tidak hanya terbatas pada kekerasan seksual, tetapi meliputi korupsi yang masuk dalam ragam kekerasan ekonomi.

Kekerasan lainnya misalnya yang terjadi pada relawan. Kalau perempuan adanya pembatasan ketika dia ingin mencalonkan diri menjadi relawan. Ini bosa terjadi pada perempuan, disabilitas, kelompok minoritas seksual dan gender.

Mereka mendapatkan kesempatan lebih sedikit dari laki-laki ketika berkontestasi dalam pemilu karena perempuan dibebani dengan hal-hal yang bukan administratif. Cerita-cerita diperoleh dari para perempuan dan teman lainnya yang mencalonkan diri. Karena hal itu maka tidak banyak perempuan yang mencalonkan diri untuk mendaftar.

Minimnya pendidikan politik pada perempuan, aksesnya yang terbatas, sehingga sangat sedikit perempuan yang masuk ke kontestasi pemilu dan dengan alat peraga yang orang-orang tidak mengetahui atau mengenalnya. Ini sangat merugikan perempuan. Kesempatan akan susah didapat.

Kenapa ini penting dibahas? dalam konteks pemilu akan sangat banyak kepentingan popularitas diri atau untuk menyatakan atau mewakili kelompok rentan .

Perempuan mendapat KBG dalam masa-masa pemilu membuat jengah atau enggan untuk melakukan lagi yang berkaitan ketimpangan sebab tidak ada perempuan sebab segala kebijakan tidak menyertakan perempuan. Ini akan berpengaruh.


Belum lagi tantangan lain. Satu tahun lalu keluar PKPU tahun 2023 Pasal 8 ayat (2), bahwa 30% perempuan pembulatannya desimal ke bawah. Diketahui, salah satu klausul dalam PKPU tersebut, yaitu Pasal 8 ayat (2) huruf b, mengatur bahwa, dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan maka apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai kurang dari 50 (lima puluh), hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah.


Potensi KBGO di Pemilu :

Nyaris semua kampanye saat pemilu banyak dilakukan di dunia digital medsos. Sering menjadi sasaran saat pemilu. teman LGBT kerap disalah-salahkan. Isunya digoreng tetapi tetap dicari-cari. Para buzzer bertebaran, yang terbagi menjadi dua : yang satu menuji dan menghujat. ketika menghujat ada narasi seksis, misigonis yang ditujukan pada caleg perempuan.

Memang buzzer tugasnya tinggal ketik-ketik lalu posting. Selain itu ketika ngomong di ranah online bagaimana kampanye online sudah inklusif namun ternyata tidak. Ada caleg merasa dicintai oleh buzzer pemilik caleg lain yang akhirnya mengganggu caleg lain.

Soal aturan ketika korban KBG yang mengalami kekerasan selama ini apakah mereka sudah aman ketika melaporkan? Tuani S. Marpaung dari LBH Apik menjawab ada peraturan yang sangat berpotensi menyumbang kekerasan atau menghambat proses yakni Surat Edaran (SE) dari Telegram Kepolisian Republik Indonesia. Meski surat ini untuk pejabat dan ditujukan kepada kepala dinas dan lainnya, misal internal kepolisian sendiri,tetapi ini berkaitan korban dari KBG.

Hal ini karena SE diterbitkan saat pemilu sehingga berdampak.
Surat Telegam (ST) dengan nomor: ST/1160/V/RES.1.24.2023 tentang penundaan proses hukum terkait pengungkapan kasus tindak pidana yang melibatkan peserta Pemilu 2024.

Di surat telegram ini memuat ada beberapa hal antara lain poin 1 dan 2 pembentukan sentra pemilu dan pengaduan serta poin 3 kalimatnya seperti ini"waspadai laporan pengaduan yang menurunkan elektabilitas balon peserta pemilu."

Padahal membuat laporan kepada kepolisian adalah hak warga negara . Bagaimana kalau korban itu komunitas atau kelompok yang alami kekerasan dari bacaleg, dan dari proses pemilu ini misalnya serangan KBG atau korban mendapat serangan dari atasan lembaganya. Akan kacau jika ada tulisan "waspadai laporan".

Itu sesuatu hal yang merugikan korban dan pada kalimat ketiga didukung poin ke 4, proses Lidik agar ditunda. Ini artinya lagi ada upaya lain, tidak atau boleh diselidiki dan tidak boleh dipanggil terlapornya. sampai mereka disumpah.

Bagaimana dampaknya bagi korban? itulah yang dialami oleh salah satu korban yang membuat laporan awal 2024. Ketika korban kekerasan seksual melaporkan bacaleg di suatu partai,ketika korban membuat laporan. korban dihadapkan surat telegram dari kepolisian RI. Korban didampingi oleh seorang pengacara. ketika akan alami konsultasi, korban diserahkan bagian SPKT dan mereka bilang "Kami tidak bisa memeriksa saudara karena ada SE. Akhirnya korban pulang dengan sangat sakit."

Hal ini artinya sangat menjauhkan keadilan hukum bagi korban dan jelas berdampak bagi korban.

Apakah SE sudah tersosialisasikan ke daerah lain?

Dinyatakan "waspada terkait laporan " ini bagaimana sosialisasi ke jajaran pollisi? Jangan sampai mereka menafsirkan masing-masing karena merugikan. korban. Kalau laporan korban ditolak korban tidak bisa mengakses perlindungan Syarat korban melaporkan ke LPSK harus disertai laporan polisi. Ketika korban tidak disertai laporan polisi tidak bisa mengakses visum. Begini ini sangat menghambat, lalu bagiamana dengan korban lain yang sulit "speak up"?

Bagaimana Sosialisasi Terkait Telegram ini Ketika Berbicara UUTPKS .

Di Jakarta ketika kita mendampingi korban, masih banyak polisi yang tidak tahu UU TPKS. Lalu bagaimana dengan di daerah. Dan ketika berbicara telegram, bagaimana posisi telegram.

Telegram sebenarnya bersifat SE tetapi tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya misalnya Perkap Kapolri tentang penyelidikan tindak pidana. Disitu dijelaskan bahwa penyelidik berwenang menerima laporan. Artinya polisi tidak boleh menolak dan dijamin UUD berhak mendapatkan layanan hukum secara adil. "Hal ini yang harus kita kritisi karena telegram bisa disalahgunakan," terang Usep Hasan Sadikin dari Perludem.

Tuani menambahkan jika meski belum ada aturan di bawahnya, UU TPKS masih bisa dipakai. "Kami tahun 2023 launching, ada 22 vonis mengunakan UU TPKS,"ujarnya.

Apa ada mekanisme pengaduan saat mendapat KBG dalam masa pemilu?

Tuani menambahkan jika pada pemilu lalu menerima pengaduan korban korban KDRT yang dilakukan oleh bacaleg. Dampak secara psikis bagi korban ada trauma karena yang dilaporkan dikenalnya. Korban ketakutan dan dia melaporkan tersebut. Korban tidak laporan karena pelaku pejabat publik. Korban takut speakup karena akan dihadangkan UU ITE. Korban enggan lapor karena dicap sebagai orang buruk di partai pengusung bacaleg.

Usep Hasan Sadikin menambahkan bahwa dalam konteks kekerasan fisik di kontestasi kepemiluan, perempuan. dan kelomponrehtan sering dijadikan objek tawar-menawar politik. Ini bisa dilihat di Aceh. Menurutnya ini mungkin secara umum bisa terjadi karena tidak ada konsep kesetaraan gender dalam pemilu.

Seperti dalam.rumusan ketentuan pelanggaran, kalau dibandingkan dalam pendampingan perempuan caleg banyak yang tahu.

Lalu jika menengok lagi terkait kasus anggota penyelenggara pemilu menjalin relasi jika ia perempuan dia dicopot. Dunia politik yang maskulin, menyebabkan penegakan hukum tebang pilih.

Nadila Yuvitasari dari Kalyanamitra, di konteks pemilu ada kemungkinan lain yakni penyusutan angka pemilih, perekaman, dan adanya keenganan untuk ikut proses (yang diskriminatif) yang bisa menurunkan partisipasi perempuan.

Kalyanamitra saat ini sekarang mendorong perempuan untuk lebih aktif di segala bidang dan berpartisipasi aktif dalam pemilu dengan membuat Tools untuk pencegahan kekerasan berbasis gender dan sudah dicoba : Ambon, Makassar dan daerah lainnya. Juga kepesertaan aktif penyandang disabilitas misalnya netra.

Ada disabilitas netra dan bilang difabel netra tersebut harus didampingi tetapi dia malah didorong-dorong (tanpa perspektif disabilitas). Dia di tahun berikutnya tidak lagi mendaftar KPPS. Harusnya TPS akses buat semua disabilitas. sehingga mereka bisa menunaikan haknya. Hal begitu yang bikin peremompuan enggan untuk berpartisipasi dalam ruang publik sehingga akan ada kemunduran jika dibiarkan. (Ast)