Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Ada hal menarik dalam acara rutin yang digelar oleh LetssTalk_Sexualities  sebab pada 10 November lalu, Diah Irawati, pendirinya menghadirkan Eva Khovivah, Direktur Eksekutif PKBI daerah Aceh. Mereka berbicara tentang hak seksual, sebagai sebuah representasi masyarakat Aceh yang memiliki resistensi. Lalu bagaimana dengan PKBI? Mengawali cerita latar belakangnya bekerja di PKBI, Direktur Eksekif PKBI Eva Khovivah menyatakan bahwa ada sebagian orangtua memiliki anggapan kalau orang yang bekerja di LSM bukan bekerja, maka kerja di PKBI mesti dipopulerkan.



Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Festival Hak Asasi Manusia (HAM) akan diselenggarakan 16-19 November  2021 di Semarang, baik secara daring maupun  luring. Alasan Festival HAM diselenggarakan adalah agar pemerintah daerah menjadi aktor untuk menjamin HAM, yakni ada kerja sama antara pemerintah daerah dan masyarakat dengan menampilkan “Champion” kota/kabupaten dan mendorong pemda lain agar bisa menerapkan HAM di daerah masing-masing.


Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk layanan kesehataan jiwa seharusnya masuk daftar kewenangan desa. Jika belum punya terkait kebijakan tersebut, maka harus ada Perbup yang mengaturnya. Demikian kata Bito Wikantosa, Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan pada peringatan kesehatan jiwa sedunia yang dihelat oleh YAKKUM, Kamis (28/11).

Bito menambahkan bahwa desa juga harus diajari tentang peta jalan SDGs, sebab desa bukan wilayah otonom, tapi bagian dari pemkab/pemkot. Sampai di sini dibutuhkan peran Bappeda setempat. Maka jika ada yang urgen untuk membiayai difabel mental/psikososial maka aturan yang lain itu bisa dikesampingkan. Pemda yang harus diadvokasi dalam proses ini.

Narasumber lain, drg. Baning Rahayujati, M.Kes, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo menyatakan bahwa mereka di daerah mengakui banyak aturan tetapi implementasi di lapangan tidak mudah. Situasi kesehatan jiwa di Kulon Progo saat ini menurut Baning cukup mengejutkan. Berdasar catatan Riskesdas 2012, umur harapan hidup adalah 75,4 tahun, sangat jauh dari daerah lain. Tetapi yang cukup menjadi perhatian adalah jumlah angka Orang Dengan Disabilitas Psikososial  (ODPP) di urutan kedua secara nasional, gangguan mental 12%, penyakit kanker menduduki nomor 1, diabetes nomor 3. ODPP di Kulon Progo menjadi masalah dan stigma. Tingkat kemiskinan juga tinggi di angka 18%.

Masalah keswa banyak berada di masyarakat dengan status miskin. Kemenkes juga sudah memasukkan penanganan  keswa ke Standar Pelayanan Minimal (SPM). Artinya ini menjadi prioritas. Di Kulon Progo  dalam penanganan kasus, untuk prevalensinya berurutan dari angka yang paling tinggi : gangguan jiwa, hipertensi, dan diabetes. Yang mendekati riskesdas hanya di kesehatan jiwa sedang lainnya  masih jauh dari target.

Berbagai kendala ditemui di Kulon Progo mulai dari Sumber Daya Manusia (SDM) yakni psikiater yang bekerja di salah satu rumah sakit belum berstatus PNS. Di puskesmas belum  memiliki psikolog klinis. Untuk menempatkan psikolog di puskesmas jadi kendala karena  adanya aturan psikolog klinis sejajar dengan dokter spesialis yang harus berada di fasilitas layanan kesehatan di atasnya, (RS tipe D atau C). Aturan ini agak sulit diterapkan kecuali ada aturan khusus daerah seperti lex specialis, maka bupati membuat aturan perubahan. Kalau sejajar dengan dokter spesialis maka sistem rujukan.

 

Dinkes, YAKKUM Bersama Lintas Sektor Hendak Susun Rencana Aksi

Di Kulon Progo, karena ada dua rumah sakit yang belum memiliki bangsal jiwa, maka pasien harus dirawat di Yogyakarta atau Magelang. Sebenarnya di RS Nyi Ageng Serang sudah pernah disiapkan 10 tempat tidur, tetapi karena  terhadang pandemi maka batal. Pihak dinas kesehatan juga mengaku bahwa pelayanan mereka belum komprehensif.

Fokus penanganan terkait layanan kesehatan jiwa di Kulon Progo saat ini masih kuratif. Oleh karenanya dinas kesehatan bersama YAKKUM dan UGM serta lintas sektor sepakat harus menyusun apa yang disebut dengan rencana aksi agar arah kebijakan lebih terarah dan jelas. Rencana aksi dimulai dengan penyamaan persepsi, bahwa masalah keswa cukup besar dan harus diprioritaskan. “Data, fakta di Kulon Progo memiliki masalah keswa tinggi. Kedua, dalam kesadaran bersama kita memiliki keterbatasan, tetapi kita harus melakukan upaya bersama, penguatan jejaring dan kemitraan, ditambah pandemi panjang yang potensial meningkatkan masalah kesehatan jiwa. Maka rencana aksi ini kami susun 2022-2025, dari perbup dulu baru perda,”terang Baning.

Sebagai perwujudan komitmen perda, dengan mengintegrasikan upaya pelayanan keswa bersama dilaksanakan oleh lintas program dan sektor sehingga harapan ke depan akan terbentuk pedoman atau acuan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Termasuk bersama TPKJM yang ada di kelurahan atau desa membangun penguatan di keluarga dan masyarakat.  

Pusat Rehabilitasi YAKKUM sendiri saat ini sedang mendampingi 10.000 orang dengan gangguan jiwa yang tersebar di 21 desa/kelurahan di DIY. Dari data menunjukkan sebagian besar mengalami skizofreniaa, kedua depresi, bipolar dan lainnya. Problem yang  muncul biasanya mereka alami kekambuhan dan stigma yang kuat. Karena produktivitas rendah sehingga mereka tidak punya pekerjaan, dan relasi sosial yang tidak baik menjadikan fungsi sosial tidak baik.  

Dari hasil asesmen mendorong YAKKUM untuk memahami di tingkat keluarga dalam perawatan yang baik dan tepat.  Mereka mengembangkan minat dan bakat untuk melakukan pengorganiasian  dan membangun keldompok usaha, swabantu, dan membangun percaya sendiri serta amenjadi warga sosial yang mandiri, membangun dengan deteksi dini, pendampingan, sehingga bisa melakukan fungsi sosial. Demikian dikatakan Jaimun dari PR YAKKUM dalam talkshow. (Astuti)


Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Pendampingan terhadap anak dan perempuan  korban kekerasan penting dilakukan, sebab penyelamatan bagi mereka sangat berarti untuk kelangsungan hidupnya. Meski payung hukum dan berbagai kebijakan telah banyak ada, namun harus diwujudkan dengan realisasi perlindungan. Termasuk bagaimana memanfaatkan kebijakan sehingga tidak terulang lagi peristiwa kekerasan. Pendampingan juga untuk meminimalisir trauma, serta memutuskan rantai, korban tidak menjadi pelaku. Demikian dikatakan Haryati Panca Putri, Direktur Pelaksana Yayasan YAPHI dalam diskusi pendampingan korban kekerasan pada anak dan perempuan bersama Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen (JKLPK), akhir Oktober 2021.   

Menceritakan tentang pengalamannya dalam mendampingi korban, Dunung Sukocowati penanggung jawab advokasi Yayasan YAPHI mengatakan hal pertama yang harus dilakukan adalah asesmen kebutuhan, yakni sesuai kebutuhan korban apakah akan membuat laporan, atau mengakses layanan kesehatan. Pada setiap kasus kebutuhannya berbeda-beda, intinya semua dikembalikan kepada korban. Pada suatu kasus, jika korban yang ditolong tidak harus ke rumah sakit  atau korban butuh penanganan, yang pertama ia lakukan adalah menangani trauma psikisnya.

Korban kekerasan terkadang mendapatkan intimidasi dari keluarga pelaku berarti korban butuh rumah aman atau butuh pemulangan atau reintegrasi sosial. Yang dilakukan pendamping untuk memenuhi kebutuhan korban, pendamping  berpikir bahwa korban harus dibawa ke rumah sakit. Asumsinya jika ia tidak dibawa, dia akan mati. Yang terjadi ternyata korban tidak nyaman dirawat di sebuah rumah sakit di Solo dan korban lebih nyaman bersama keluarganya di Jatim. “Kami membawa korban ke rumah sakit yang deket dengan keluarga di wilayahnya. Kebutuhan satu kasus berbeda dengan yang lainnya. Itu yang harus dipahami oleh pada pendamping,”terang Dunung.

Dunung menangani kasus yang terjadi di sebuah kota. Peristiwa KDRT terjadi di 2017. Korban mengalami luka bakar 80%. Awal 2017 keluarga korban datang ke kantor YAPHI untuk meminta pendampingan. Dunung dan tim  kemudian melakukan  investigasi ke rumah korban.  Waktu itu kondisi korban bisa dikatakan  tidak seperti manusia sebab sudah membusuk. Saat itu yang dilakukan Dunung dan tim di kantor adalah berkoordinasi dengan lembaga pemberi layanan agar korban bisa mendapat layanan medis, luka bakar  bisa disembuhkan. Termasuk berkoordinasi dengan para dokter dari PMI untuk melayani korban.

Pada saat korban hendak dibawa ke rumah sakit, ia meronta-ronta, menolak dibawa. Ternyata karena korban pernah mendapat trauma waktu perawatan di rumah sakit sebelumnya. Akhirnya ada dokter yang menyarankan stop dulu segala upaya membawa korban berobat ke rumah sakit. Sehingga menjadi catatan Dunung sebagai pendamping bahwa yang utama penguatan psikisnya. Seminggu sekali PMI mendatangkan psikolog untuk pemilihan korban. Setelah korban pulih kemudian baru kasus dilaporkan. Karena lokus sangat jauh luar pulau, pendamping akhirnya  melaporkannya terkait  penelantaraan. “Kasus itu bisa dilaporkan jika 6 bulan korban tidak diberi nafkah,” terang Dunung.

Menurut Dunung, pemetaan ini penting dan ini yang membedakan ketika lembaga pemberi layanan belum mengintegrasikan layanan dan tidak paham tupoksi sehingga berisiko menjadikan korban jadi korban lagi. Kepastian dalam pemulihan bagi korban dan proses hukum yang berkepanjangan dan lama, biasanya menjadi latar belakang korban mencabut laporannya. Untuk kasus di atas, dilakukanan pelaporan untuk kepastian hukum, dengan pengaduan ke Kapolri serta  membangun jaringan. Untuk kasus-kasus berikutnya, di Sukoharjo, pada September 2021 YAPHI membangun jaringan.  

Narasumber lainnya, Maria Rini Indriarti, dokter psikiatri di RSJD dr. Arif Zainudin memberikan pemahaman dengan tiga kata kunci saat pertama kami menemukan korban kekerasan pada anak dan perempuan yakni 3 L  : look, listen, link (hubungkan). Terkait pencegahan kekerasan, menurutnya beberapa kearifan lokal bisa digunakan misalnya cara mensugesti orang-orang dahulu untuk menghindari perilaku kekerasan yang dilakukan oleh para orangtua misalnya, “Aja galak galak dengan anak nanti anak akan lebih galak dari kita.”Anak adalah seorang peniru yang hebat. Seyogyanya sebagai orangtua bisa jadi tuntunan bagi mereka. “Dulu kita dapat pola asuh dari orangtua. Dari diri kita membangun mindset dan pola pikir bagaiamana kita saling asih asuh,” terang Maria Rini. Sekali lagi ia menegaskan dengan upayakan pencegahan primer dan tersier sebagai forum perpanjangan tangan untuk usaha mencegah kekerasan di lingkungan kita.

Menjawab pertanyaan peserta, bahwa restitusi sulit dilakukan sebab Aparat Penegak Hukum (APH) tidak memiliki perpsektif, Dunung Sukocowati menyatakan bahwa hal yang bisa dilakukan untuk memperjuangkan hak korban, justru akan melaporkan kasus perdatanya. Biasanya itu berada di gugatan rekonvensi. Kasus KDRT, lalu bercerai di gugatan rekonvensi. Kasus yang didampingi YAPHI, korban adalah 400 jt. Untuk gugatan rekonvensi akhirnya diputus hakim 80,5 juta. “Kita juga mendampingi di Sragen juga goal. Pelaporan penelantaran dengan gugatan rekonvensi hasilnya berpihak kepada korban.”pungkas Dunung. (Astuti


Penilaian: 5 / 5

Aktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan Bintang

Meskipun kasus Covid-19 sudah landai namun setiap orang tetap harus waspada. Apalagi bagi lansia yang masuk dalam kelompok rentan. Menurut WHO yang disebut lansia yaitu bila sudah berusia 60 tahun ke atas, dan yang disebut lansia tua adalah mereka yang berusia 80 tahun ke atas. Sedangkan umur harapan hidup di Indonesia memiliki tren meningkat menjadi 70 tahun ke atas sebab layanan kesehatan yang makin membaik sehingga lansia di Indonesia juga diperkirakan semakin banyak. Demikian uraian yang disampaikan oleh dr. Maria Rini Indriarti, Sp.KJ., M.Kes dalam siaran radio Bincang Kesehatan Jiwa Solopos Fm  bekerja sama dengan Komunitas Peduli Skizofrenia (KPSI) Simpul Solo Raya, ALZI Surakarta, dan RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta, Selasa (26/10).


© 2021 All Rights Reserved.