Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Tunggal Pawestri, Direktur HIVOS memberikan sambutan pada diseminasi penelitian dan peluncuran buku saku kesehatan mental yang melibatkan kelompok rentan muda, penyandang disabilitas, orang dengan HIV/AIDS, komunitas anak, pengguna narkotika dan zat terlarang (NAPZA), serta minoritas gender dan seksual pada Selasa (21/6). Saat pandemi menghantam, ada dampak kesehatan juga ekonomi serta dampak isolasi sosial. Khusus kelompok muda dan rentan lainnya. Adanya pandemi terlebih bagi siswa atau mahasiswa, School From Home (SFH) benar-benar berdampak.

Namun permasalahan kesehatan mental ini belum dapat ditangani secara profesional karena layanan kesehatan mental masih belum terakses dengan baik. Hal ini karena ada stigma dari petugas layanan kesehatan sendiri yang memberi penghakiman identitas kelompok rentan serta self stigma di kalangan anak muda tentang kondisi kesehatan mental. Merespon temuan tersebut, Pamflet yang bekerja sama dengan konsorsium ACTION meluncurkan buku saku kesehatan mental.

Menurut Tunggal Pawestri, anak muda mengalami kerentanan dan kesulitan berlapis dalam identitasnya. Dengan memfasilitasi terbitnya buku saku kesehatan mental, diharapkan bisa memberi informasi dan ke depan semoga pemerintah dan masyarakat bisa mengakses.

Masa Pandemi Tidak Bisa Lari

Dalam diseminasi tersebut, terungkap perwakilan dari Pemkab Lombok Timur yang sejak dua tahun sebelumnya menjalankan program Action dan merasakan bahwa pandemi COVID-19 telah berdampak secara multisektor dan tidak bisa dihindari. Apalagi di Lombok sempat ada bencana alam gempa bumi kemudian dibuatlah buku saku tentang kebencanaan. Bagi mereka penerbitan buku saku adalah hal penting untuk pembelajaran. Termasuk mengantisipasi adanya bencana. Dan buku kesehatan mental bisa jadi referensi.

Herlina WCC Savy Amira peserta diskusi menyatakan ada atau tidak ada pandemi masalah yang dihadapi oleh orangtua ada hanya saja saat hal itu terjadi pada waktu pandemi COVID-19, tidak bisa lari. Dan ketika berbicara tentang kelompok rentan harus ada sistem yang membantu. Pendapat itu diperkuat oleh Suksma Ratri dari Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI) bahwa pandemi hanya amplifikasi dari apa yang sebenarnya sudah ada. Problem bukan hanya tentang layanan kesehatan mental yang sudah ada tetapi masih adanya stigma bagi orang yang mengakses fasilitas keswa. Bahkan bagi teman dari komunitas rentan, stigma ini jadi stigma berlapis misalnya jika terjadi pada ODHA, “sudah ODHA, gangguan jiwa lagi.”

Masalah kedua terkait kemampuan finasial ketika mengakses kesehatan mental yang lebih besar dari pembiayaan lainnya. Sedangkan para survovor tersebut ada yang cocok berobat di satu rumah sakit, namun tidak cocok dengan layanan rumah sakit lainnya. ODHA lebih mengalami tripel kerentanan, sebab jauh sebelum pandemi, mereka pun sudah mengalami anxietas/kecemasan. “Saat pandemi berlangsung semua layanan kesehatan di luar sakit karena COVID-19 sulit diakses, meski kita tidak bisa menyamaratakan setiap kasus.” 

Pun para pengguna Napza ketika ada masalah psikologis biasanya naik saat pandemi. Pandemi COVID-19 menjadi pemicu, mereka bertambah menggunakan Napza atau mengalami relaps/kekambuhan. Bagi minoritas gender dan orientasi seks yang berbeda yang bekerja di salon atau para pekerja seks, mereka banyak yang menutup diri dan menimbulkan dampak tersendiri. Pemicu masalah kesehatan jiwa masing-masing berbeda tapi dampak ke depresi ada yang sampai bunuh diri.

Jesus Anam, penulis buku saku kesehatan jiwa menyatakan terkait kesehatan mental, yang belum dilakukan adalah membangun perspektif baru dalam memandang kelompok rentan dengan kaca mata sosial dan human right sehingga tidak ada stigma dan diskriminasi. Terkait stigma dan diskriminasi yang tidak hanya datang dari masyarakat tetapi juga petugas kesehatan sendiri, ada mekanisme salah satunya dengan katarsis. Penyelesaiannya secara adaptif dan non adaptif. Metode katarsis adalah mengekspresikan dengan cara bernyanyi, menulis, melukis dan lain sebagainya. Hal itu bagian dari copping atau mengatasi.
(Astuti)



Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Dewi Candraningrum lewat progam VOICE yang didukung oleh HIVOS  menginisiasi diskusi terfokus terkait survey yang selama sebulan dilakukannya. Survey yang membidik 148 orang ini diikuti oleh di antaranya sesama pengakses program VOICE dan kelompok perempuan, minoritas agama, adat,difabilitas, minoritas gender dan seksual, kelompok remaja rentan, lansia pemangku hak dan yang lainnya. Dari keseluruhan 55% pengakses survey berusia 18-24 tahun, dan 99,67% memiliki identitas gender, dan 52% berasal dari suku Jawa dengan mayoritas bergama Islam.

Ketika pertanyaan mencuat terkait apakah saat ini ada kebijakan /peraturan/program yang menghambat gerakan/advokasi/pemberdayaan diri pemegang hak atau komunitas, 76 orang responden menjawab ya, dan 72 orang menjawab tidak. Dan saat menjawab tekait apakah ada kebijakan/aturan/program saat ini yang menyebabkan diskriminasi/kekerasan/pengecualian bagi komunitas/pemegang hak? dari 148 responden, 79,53% menjawab ya adalah 69,47%.

Siti Aminah Tardi, Komisioner Komnas Perempuan saat FGD menyatakan bahwa analisa yang dilakukan dalam penelitian ini bisa mendorong lembaga layanan sehingga kebijakan yang sudah ada terimplementasikan dengan baik,  jadi ada kebijakan penunjukannya.

Sedangkan Dewi Tjakrawinata, pegiat isu disabilitas menyampaikan bahwa analisa dalam penelitian yang terkait disabilitas sudah cukup. Ia sangat menghargai atas upaya dan kerja Dewi Candraningrum terlebih ini akan berguna ke depan bagi anak yang tidak bisa berkembang dan bertumbuh dengan baik  terutama bagi disabilitas.

Albert Wirya peserta lain dari LBH menilai bagaimana lampiran penelitian ini sangat persepsional. Menurutnya sangat terlihat sebagai analisa persepsional seperti ini memang sangat penting. Hal lain berkaitan ini dengan misalnya dampak psikologis terutama dua tahun masa pandemi dengan berbagai suasana politik yang tentu akan berpengaruh pada responden yang berasal dari kelompok marjinal. Isu politik yang kemudian akhirnya merambah ke isu LGBTdengan situasi dipojokkan atau ancaman untuk meningkatkan popularitas tokoh atau elektabilitas.

Usulan Memasukkan Emergency Risk Akses Kerja Bagi Kelompok Disabilitas

Giani dari Voice memberi apresiasi atas kerja-kerja penelitian selama 1-2 bulan ini dan ia tertarik terkait emergency risk yang belum memasukkan akses kerja bagi penyandang disablitas dan tidak tertuang dalam kolaborasi. Dan langsung ditanggapi oleh peneliti, Dewi Candraningrum, yang akan memasukkan dalam kolaborasi-kolaborasi yang dapat dilakukan. Apalagi terkait masalah payung hukum, Indonesia telah memiliki Undang-undang nomor 8 Tahun 2016 yang di dalamnya mengatur tentang berapa persen tenaga kerja disabilitas yang harus dipekerjakan sebagai PNS, pegawai BUMN dan sektor swasta. Terlebih saat ini isu akses pekerjaan sedang didengungkan terutama akses pekerjaan bagi disabilitas mental dan intelektual.

Qori dari Pamflet mewakili generasi orang muda terutama isi berlapis di kelompok muda menyampaikan pentingnya orang muda terkait kerentanan ruang aman, dan butuh kesempatan. Juga terhadap komunitas yang mengedepankan keseteraan, dan terkait bagaimana dengan  komunitas adat, mereka bisa bersuara di komunitasnya juga. Ini terjadi pula di komunitas LGBT. “Untuk first votter, partisipasi tidak diambil secara meaningfull dan yang diambil adalah yang tidak mewakili semua generasi,” terang Qori.

Juga bagaimana terkait sosialisasi akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, dipertanyakan dalam  diskusi ini apakah juga menjadi pertanyaan dalam survey sebab ini penting karena menyangkut disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual dan pantas untuk di-highlight.  (Ast)


Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Kota Surakarta telah memiliki Perda nomor 2 tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) yang disahkan pada 9 Mei 2022. Hal ini menjadi pengayaan, salah satunya tentu bagi dinas terkait yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Surakarta.


Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Ada beberapa catatan dari kegiatan FGD yang dilakukan oleh Jaringan Masyarakat Pedulii Sungai Juwana (Jampisawan) didukung Yayasan YAPHI pada Rabu, (15/6) bertempat di Sekolah Tinggi Agama Islam Pati (STAIP). FGD dihadiri oleh antara lain para anggota Jampisawan, DPRD, BBWS dan BPDAS, Bappeda Pati serta akademisi. Dibuka dengan memperkenalkan Jampisawan dan kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukannya, Sunhadi, ketua panitia sekaligus ketua Jampisawan mengatakan bahwa pihaknya pernah menggelar Festival Sungai Juwana. Jampisawan mendorong agar proses normalisasi sungai berhasil dilaksanakan.


Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Beberapa hal penting terkadang luput dari perhatian kita, padahal hal tersebut sering terjadi misalnya keluarga yang kehilangan anak difabelnya alias mereka pergi dari rumah tanpa izin. Proses kepergian tersebut bukan sengaja tetapi kondisi karena kedisabilitasannya. Padahal ketika pergi ini menjadi suatu persolan.  Lalu bagaimana upaya agar anak-anak tersebut terjamin keamanannya? Eka Prastama, komisioner KND dalam sebuah zoom meeting menyatakan bahwa WHO memasukkan alat bantu sebanyak 50 jenis dan alat bantu tersebut untuk difabel. Yang jadi persoalan adalah bagaimana kita dapat mengakses alat bantu tersebut yang menjadi solusi bagi anak disabilitas yang sering keluar rumah.


© 2022 All Rights Reserved.