Sorot

Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Hari ini, 10 Juli 2024 pukul 07.00 WIB Kantor PKBI didatangi sekitar 100 personil Satpol PP diback-up oleh belasan aparat kepolisian dan TNI, untuk melakukan pengusiran atas lahan yang ditempati sejak 1970.

Pemkot Jaksel dan Kemenkes RI sebagai eksekutor aksi penggusuran memaksa PKBI keluar dari Hang Jebat yg sudah ditempati selama 55 tahun berdasarkan SK Gubernur DKI No.207/2016. Padaha putusan hukum di Pengadilan Negeri sampai Mahkamah Agung terhadap lahan PKBI Hang Jebat adalah NON-EXECUTABLE.

Barang-barang milik PKBI dikeluarkan secara paksa oleh para personil Satpol PP.

Berdiri sejak 1957 Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) adalah Lembaga Swdaya Masyarakat (LSM) pertama yang memelopori gerakan Keluarga Berencana (KB) dan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI). Dalam sejarahnya, PKBI ikut membidani BKKBN yang sekarang menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Saat ini PKBI hadir di 25 propinsi dan 178 kota/kabupaten dengan kantor pusatnya di Hang Jebat III/F3 Jakarta Selatan.

Lahan kantor PKBI Hang Jebat merupakan “hibah” dari Gubernur DKI Ali Sadikin pada 1970 dan disini telah berdiri Training Center dan kantor pusat PKBI yang melayani warga terutama perempuan dan anak di seluruh Indonesia.

Sungguh mencederai rasa kemanusiaaan saat pemerintah bersikeras mengusir PKBI dari Hang Jebat, padahal PKBI telah berkontribusi selama 67 tahun mendukung program pemerintah seperti vaksinasi, penanganan stunting, edukasi remaja, layanan SRHR dan tenda kemanusiaan saat bencana.

Pada 2023, pendiri PKBI Dr.dr.Seharto dinobatkan sebagai Pahlawan Nasional oleh Presiden Ir.Joko Widodo.

Namun ironisnya Kementrian Kesehatan dan Pemerintah Kota Jakarta Selatan ingin menghancurkan PKBI dan menguasai lahan Hang Jebat tanpa ada kompensasi memadai.

KAMI Keluarga Besar PKBI seluruh Indonesia MENOLAK pengusiran dan upaya pemerintah menghalangi perjuangan PKBI dalam mewujudkan hak-hak kesehatan keluarga Indonesia. Layanan Kesehatan Seksual Reproduksi (KSR) terutama untuk perempuan dan anak, merupakan hak dasar bangsa Indonesia menuju keluarga bertanggung jawab dan inklusif.

PKBI telah menempati lahan Hang Jebat secara sah berdasarkan SK Gubernur DKI sejak 1970. Kami, relawan, staf dan simpatisan PKBI akan bertahan di Hang Jebat, sampai titik darah penghabisan sampai ada keadilan untuk rumah perjuangan kami.

Kontak Person :
Dr Ichsan Malik, Ketua Pengurus Nasional PKBI 0811112757

Eko Maryadi, Direktur Eksekutif PKBI, 0811852857

Nawawi Bahrudin, Kuasa Hukum PKBI, 08159613469


Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Pengadilan rakyat atau disebut Mahkamah Rakyat Luar Biasa menggugat Presiden Joko  Widodo atas kebijakan-kebijakan selama menjabat di pemerintahan sepuluh  tahun ini. Sidang rakyat tersebut digelar di Wisma Makara Universitas Indonesia, Selasa (25/6) dan dari mahkamah rakyat tersebut mereka melayangkan sembilan gugatan yang disebut  Nawadosa di antaranya : perampasan ruang dan penyingkiran masyarakat, komersialisasi, penyeragaman, penunjukan sistem pendidikan, sistem kerja yang memiskinkan, kekerasan, persekusi, kriminalisasi, diskriminasi, KKN dan perlindungan koruptor, pembajakan legislasi, kejahatan kemanusiaan dan pelanggengan impunitas, eksploitasi sumber daya alam, militerisme dan militerisasi.


Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

“Tidak mungkin ada demokrasi dalam arti yang sebenarnya tanpa keadilan gender dan keadilan sosial, dan sebaliknya.” - Prof. Rosalia Sciortino, Ph.D. dalam Pidato Utama 2nd Annual Kartini Conference on Indonesian Feminisms (KCIF2024).


Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Pramono Ubaid, wakil ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam sambutan saat bedah buku Mengelola Konflik, Memajukan Kebebasan Beragama, Rabu (19/6) yang diselenggarakan oleh Komnas HAM bekerja sama dengan program studi agama dan lintas agama, sekolah pascasarjana, UGM dan Pusat Studi Islam dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina menyatakan bahwa  sudah ada kemajuan lewat konstitusi lama dan amandemen, tetapi pada tataran implementasi masih menyisakan sejumlah persoalan. Baik di berbagai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan di daerah. Sehingga dari hari ke hari persoalan kebebasan beragama kadang-kadang di satu sisi ada regresi sebagaimana demokrasi di Indonesia.


Penilaian: 5 / 5

Aktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan Bintang

Baru-baru ini jagat maya sedang dikagetkan dengan tayangan viral seorang ibu yang mengunggah video anaknya, perkiraan usia anak masih balita, dengan kondisi mata yang bengkak. Si Ibu menuliskan keterangan kalau anaknya terlalu lama main telepon genggam. Itulah kemudian yang melatarbelakangi mengapa tulisan ini penting untuk diunggah.


Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Prof. Sulistyowati  Irianto, guru besar antropologi Universitas Indonesia sebagai salah seorang narasumber pada diskusi publik hukum sebagai senjata politik (19/6) yang diselenggarakan oleh Nurcholis Madjid Society mempertanyakan menghadapi situasi yang dihadapi saat ini, ke mana para akademisi di kampus? Pertanyaan ini sangat relevan karena Indonesia diperjuangkan, dirawat, dimerdekakan oleh kaum intelektual, di antaranya adalah para pendiri bangsa. Kaum intelektual tidak perlu punya ijazah doktor atau profesor. Kaum intelektual menurutnya adalah semua yang hadir di ruang diskusi publik baik secara daring maupun luring.

Lantas mengapa menjadikan penting untuk mengadakan keberadaan kaum intelektual dalam babagan sejarah Indonesia? Banyak sekali buku yang disampaikan dalam power point Profesor Sulistyowati Irianto, bagaimana keberadaan gerakan masyarakat sipil  yang selalu ada di Indonesia. Dari berbagai persoalan berat, sayangnya sejarah Indonesia tidak mencatat secara memadai. Dalam gerakan masyarakat sipil kaum intelektual, sebenarnya ada gerakan perempuan juga. Jadi sebenarnya sejarah Indonesia itu kurang separuh ditulisnya. Mengapa ini penting, sebab menurutnya ada anak muda yang bertanya karena mereka benar-benar tidak tahu peristiwa Mei 98  karena belum lahir.

Betapa celakanya suatu bangsa kalau anak mudanya teralienasi dari literasi sejarah. Bagaimana membangun bangsa kalau ia tidak tahu apa yang pernah terjadi sehingga tidak tahu apa yang dipertahankan yang baik, dan apa yang salah dalam sejarah.

Prof. Sulistyowati kemudian  berfokus dengan cerita tentang ke gerakan perempuan  yang tidak pernah ia ketahui dari guru semenjak Sekolah Dasar (SD) sampai universitas. Tahun 1915 sudah banyak organisasi perempuan di antaranya Putri Mahardika, artinya pada masa itu mereka sudah dikirim untuk meraih kemerdekaan, jauh sebelum proklamasi. Mereka sudah mengirim mosi kepada pemerintah  Belanda  untuk minta perdamaian di muka hukum. Pada tahun 1930 juga ada organisasi perikatan istri Indonesia yang mengirim mosi lagi kepada pemerintah Belanda untuk minta hak politik perempuan. Pada saat itu ada dalam gerakan dunia yang meminta kesetaraan dan di pemilu dewan Kota Batavia tahun 1938 dan sudah ada perempuan yang duduk di dewan saat itu. Tahun 1955 pemilu Indonesia, perempuan sudah ikut dan itu bukan sesuatu yang gratis karena diperjuangkan sebelumnya. Lalu terselenggara kongres perempuan pertama di jogja. Perjuangannya sama, di seputar perjuangan kesetaraan bagi perempuan.

Pada waktu proklamasi itu Soekarno dikelilingi oleh perempuan tapi yang selalu disebut adalah Founding Fathers  tidak ada founding mothers-nya. Lalu tahun 1945-1949 terjadi agresi militer kedua dan itu baru ditemukan lagi oleh seseorang yang menjelaskan di disertasinya bahwa terjadi kejahatan kemanusiaan yang luar biasa dan perempuan selalu ada di situ ketika  terjadi pembakaran kampung di Sumatera dan Pulau Jawa. Perempuan sejak 17 Agustus 1945 sebenarnya ada yang lari-lari secara sembunyi ke Gedung Juang untuk mengibarkan bendera merah putih . “Kita harus tahu bahwa bendera merah putih itu bukan sekedar simbol tapi di situ ada darah dan air mata para pejuang perempuan,”tegas Profesor Sulistyowati.

Ia menambahkan bahwa buku-buku itu tidak banyak ditulis oleh para perempuan tetapi Indonesianis perempuan di luar negeri. Di tahun 1945 itu banyak kaum intelektual perempuan yang sudah membongkar semua bukti. Mereka dipolitisasi dengan digerwanikan dan mereka kalau yang dikirim ke luar negeri yang bukan sahabat Indonesia dicap sebagai komunis, lalu dinyatakan sebagai pengkhianat bangsa dan mereka kehilangan kewarganegaraannya. Lalu ada kelompok intelektual perempuan, para pegawai, guru-guru, tanpa proses peradilan mereka dipenjara termasuk di Plantungan Yogyakarta. "Di tahun 1998 barulah terjadi reformasi. Namun  di hari ini reformasi habis. Perjuangan kita 26 tahun itu tidak ada lagi, "ungkap Prof. Sulistyowati.

 

Apa yang Terjadi di Mei 1998?

 

Apa yang terjadi dengan perempuan pada Mei 1998? Profesor  Sulistyowati kemudian menarasikan, sekelompok perempuan mengalami kejahatan seksual bukan diperkosa sebagai perkosaan  biasa tapi dilukai oleh benda tajam dan tumpul dan ada yang mati. Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) menjelaskan tentang itu.

 

Lantas apalah situasi kita hari ini sekarang lebih baik? Karena tahun 1998 yang mereka lakukan adalah kekerasan fisik, tetapi hari ini yang mereka lakukan adalah kekerasan budaya dengan memperlakukan hukum sebagai senjata politik. Diam-diam mereka menggunakan otoritas sebagai lembaga tinggi negara untuk membuat hukum yang mendefinisikan kepentingan para elit politik. Dari Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), yang kurang dipahami adalah para sarjana hukum yang menjadi hakim itu apakah mereka sengaja menyalahgunakan teori yang mereka dapat di kelas, positivisme hukum yang memang aliran itu apabila disalahgunakan akan begitu saja eksitensinya, untuk diletakkan dari huruf ke huruf dan pasal ke pasal. Dan eksistensi itu jika dilepaskan  apakah adil berdampak adil ? Itu tidak ditampakkan  maka itu sebabnya MK yang melanggar etika berat tidak dapat digugurkan.

Dan di masa demisioner ini mereka hendak mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU Penyiaran), RUU Polri dan itu artinya apa? Kita bisa mengubah dari negara hukum ke negara kekuasaan. Ada hak asasi dari individu dan kelompok sosial dan hak memiliki properti harus ada. Unsur mekanisme kontrol  siapa yang bisa mengontrol? Pengadilan kita tidak independen. “Ada pembusukan hukum,”terang Profesor Sulistyowati.

Ke mana Kaum Intelektual Kampus?

Karena hukum itu dibuat mereka yang punya otoritas. Lalu pertanyaannya ke mana kaum intelektual kampus? Mereka sedang memperjuangkan diri sendiri karena kampus dibombardir oleh regulasi-regulasi yang merugikan sehingga mereka tidak bisa bergerak. Baru-baru ini ada Surat Edaran (SE) Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi (Dirjen Dikti) yang mengatakan seorang dosen itu akar, pohon, rantingnya itu ilmu. Apakah bisa jika kecenderungan pengetahuan global adalah transdisiplin, interdisiplin. Maka sudah seharusnya universitas itu otonom. Itu yang disampaikan oleh Mr. Supomo pendiri bangsa.

Apa itu otonomi kampus? Menurut Profesor Sulistyowati dosen mempunyai kebebasan akademik. Ia bisa berbicara seperti di dalam dskusi publik, ia juga boleh kuliah, dan melakukan riset. Dan juga kebebasan akademis harus didukung oleh tata kelola universitas yang baik : transparan dan akuntabel. Tetapi yang terjadi adalah ilmu pengetahuan direduksi sedemikian rupa menjadi soal-soal birokrasi dan administrasi. Dosen semenstinya tidak bisa disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) lainnya sebab ia punya tugas memproduksi pengetahuan. Penyeragaman kebijakan, peraturan, terhadap universitas dan dosen menyebabkan tidak tumbuh universitas yang sesuai dengan kesejahteraannya yang sesuai geografi dengan struktur. Harusnya universitas di Papua, Kalimantan jadi center of action dalam bidang kehutanan, kehutanan sosial, dalam bidang oceanologi.

Akibatnya menurut Sulistyowati lagi, ada 4000 lebih universitas di Indonesia menjadi universitas yang biasa-biasa saja. Belum pernah orang Indonesia meraih penghargaan nobel karena di sini tidak ada basic science research, akibatnya Indonesia yang kaya raya luar biasa, tidak ada industri baja yang tangguh, tidak ada industri petrokima yang tangguh, industri obat-obatan yang tangguh, alat rumah sakit yang tangguh karena semua itu impor dan industri besar di negara maju. “Itulah akibat dari penyeragaman kebijakan  yang diterapkan kepada universitas di Indonesia dan kami sebagai dosen betul betul dikungkung dengan robot-robot administratif sehingga dosen dosen tidak bisa bergerak. Ilmuwan dan ilmu itu seperti pedang bermata dua. Ia mencontohkan tentang Film Oppenheimer bertutur tentang  penemuan pengetahuan yang dikerjakan bertahun-tahun dalam hidup seorang ilmuwan. Begitu dikooptasi oleh kekuasaan maka ilmu itu berubah menjadi pembunuh,” terang Sulistyowati.

"Di Indonesia selalu kita berhadapan dengan kasus Rempang, kasus Kendeng. Kami berjuang dengan teman akademisi bikin petisi dan sebagainya. Tapi di sebelah sana juga ada ilmuwannya. Sekarang kita lihat apakah the rolling elite itu ada ilmuwannya? Ada. Kita tidak sebut namanya. Banyak Profesor di sebelah sana. Kita sudah tahu. Saya menangis bersama Ibu Omi dan kawan-kawan  bagaimana keadaan kita hari ini,” pungkasnya.  (Ast)


Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Ada banyak catatan yang ditorehkan dari hasil diskusi publik yang dihelat oleh Yayasan YAPHI pada Selasa (25/6). Pada diskusi yang dipandu oleh Yohanes Handharu, Syifaul Arifin, narasumber, jurnalis senior Solopos mengawali paparannya bahwa pada 21  Mei, di beberapa kota banyak digelar aksi demo terutama diselenggarakan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan diikuti oleh banyak lapisan masyarakat tak hanya jurnalis, aktivis pro demokrasi, tetapi juga  content creator, dan masyarakat sipil lainnya  yang berdampak  pembahasan RUU Penyiaran ditunda oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia  (DPR RI).


Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Fachrurozi Madjid, moderator diskusi publik bertema hukum sebagai senjata politik yang dihelat oleh Nurcholis Madjid Society pada Rabu (19/6) mengatakan bahwa realita hari ini yang publik lihat adalah hukum hanya untuk kepentingan politik tertentu. Artinya ada hal besar terkait  persoalan penegakan hukum. Lantas apa yang paling penting untuk ditegakkan sekarang? Menurutnya adalah  supremasi hukum yang dijalankan secara berkeadilan.Namun tampaknya untuk saat ini tidak mudah dilaksanakan.