Dilatarbelakangi semakin kompleks tantangan kemanusiaan di Asia, maka terbentuklah SHIFT Asia. Apa itu SHIFT Asia? SHIFT Asia singkatan dari Supporting Humanitarian Initiative for Transformation in Asia. SHIFT Asia memiliki tujuan memajukan kepemimpinan kemanusiaan lokal perempuan dan mendorong perubahan transformatif gender di Kawasan Asia. SHIFT Asia secara khusus bekerja di Bangladesh, Indonesia, Myanmar dan Filipina.

SHIFT Asia memiliki teori perubahan yaitu memiliki jaringan dan kolaborasi yang kuat, tindakan kolektif yang kuat, kebijakan kemanusiaan transformative gender. Menyadari akan hal itu, SHIFT Asia Learning Session 4.0 hadir dalam sebuah forum diskusi melalui zoom dengan tema “Dismantling The System: Shifting Power From Refrom to a Localization (R)evolution”. Diskusi dilaksanakan pada Rabu, (01/04) dan menghadirkan Hannah Cooper (Oxfam International), Shahnaz Sumi (Bangladesh Women Humanitarian Platfrom/BWHP), dan Dr. Avianto Amri (Indonesian Humanitarian Coordination Platform/IHCP).

Hannah Cooper memulai presentasi terkait refleksi Grand Bargain pada 10 tahun ke depan yang sudah diterbitkan oleh Oxfam Internasional satu bulan yang lalu. Tujuannya menilai apa yang telah berjalan maupun belum berjalan dalam dekade terakhir, mengidentifikasi pelajaran dari implementasi dan meneliti insentif dari berbagai penandatanganan tentang isu Grand Bargain yaitu kekuasaan dan akuntabilitas, sehingga membantu membentuk sesuatu yang lebih kredibel ke depannya. Untuk konteks saat ini Oxfam memiliki KTT Kemanusiaan Dunia atau WHS yang sudah ada sejak 10 tahun yang lalu di tahun 2016. Ternyata dengan adanya WHS juga ada tekanan yaitu pemotongan pendanaan yang parah, sedangkan sekitar 239 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan secara global. Hal seperti ini harus dilihat sebagai prioritas bantuan kemanusiaan, bukan hanya kuantitas saja. Tetapi apa yang relevan, apa yang akuntabel dan apa yang paling efektif dalam membantu kemanusiaan.

Menurut Hannah Cooper bahwa Grand Bargain itu masih sangat penting dikarenakan pertama, platform reformasi multi-stakeholder yang menyatukan para donor, PBB, LSM Internasional dan LSM Nasional. Kedua, para aktor lokal secara formal membicarakan reformasi, terutama dalam penataan ulang kemanusiaan (humanitarian reset). Ketiga, dalam pengambilan keputusan yang berisiko maupun tidak menjadi lebih terkonsentrasi. Grand Bargain telah memainkan peran penting dalam menjaga reformasi tetap dalam agenda, menciptakan ruang politik untuk percakapan tingkat kerja yang sulit dan membangun beberapa harapan bersama di seluruh sistem. Grand Bargain yang telah berperan penting ternyata 10 tahun terakhir ada beberapa pencapaian. Pertama, bantuan tunai yang menjadi arus utama sebagai modalitas inti respon bukan dianggap sebagai inovasi, tetapi menjadi bagian sentral dari respon kemanusiaan yang positif. Kedua, kepemimpinan kemanusiaan lokal yang ditetapkan sebagai norma reformasi yang diterima secara luas. Ketiga, fokus yang kuat pada akuntabilitas kepada orang-orang terdampak. Keempat, kemajuaan bertahap pada pendanaan yang fleksibel dan multi-tahun.

Grand Bargain memang menunjukkan kemajuan, ternyata kemajuan ini rapuh misalnya dalam hal bantuan tunai, cukup mengkhawatirkan dalam hal pendanaan berkualitas baik. Kemajuan tersebut seringkali tidak merata, terfragmentasi dan lebih kuat dalam wacana daripada praktik. “Berbicara lokalisasi, saya terpikir akan artikel dari New Humanitarian yang menggunakan kata-kata Virtue Signaling ini dianggap sebagai kemunafikan atau kepalsuan,” kata Hannah Cooper. Hannah menambahkan bahwa perlu mengakui bahwa ada kekurangan dan tantangan. Pertama, perubahan sistemik yang terbatas. Kedua, akuntabilitas yang lemah. Termasuk pelaporan mandiri Grand Bargain agak kesulitan untuk menyelaraskan dengan data sumber terbuka, yang menunjukan sedikit kurangnya tranparansi dan akuntabilitas. Ketiga, implementasi yang terfragmentasi. Keempat, ketidakseimbangan kekuasaan. Aktor lokal memang lebih banyak, tetapi belum tentu berpengaruh. Ada salah satu perwakilan dari organisasi lokal di Lebanon yang mengatakan, “Kita mungkin memiliki lebih banyak partisipasi, tetapi partisipasi tanpa pengaruh hanyalah cara yang lebih sopan untuk mengecualikan kita”.  Kelima, penurunan kemauan politik seputar reformasi, khususnya konteks tekanan pendanaan.

Grand Bargain tidak dapat diteruskan, tetapi agenda reformasi semacam ini penting. Hal yang penting yaitu kualitas, akuntabilitas dan tindakan yang dipimpin secara lokal serta lokalisasi. Sehingga harus didesain ulang fungsi Grand Bargain dan memberikan hasil. Hal yang ditambahkan saat melakukan desain ulang adalah fungsi pemberdayaan yang akan mengatasi beberapa hambatan dan tantangan seputar insentif, kemauan politik dan inklusi. Beberapa poin yang diubah dalam Grand Bargain yaitu menyederhanakan dan memprioritaskan reformasi, memperkuat mekanisme akuntabilitas, menghubungkan keputusan dengan struktur kekuasaan, menjembatani kesenjangan antara komitmen global dan realitas di tingkat negara. Makalah yang ditetapkan agar menjadi konkret maka diuji dengan tiga tes untuk ke depan yaitu mewujudkan perubahan operasional yang nyata, memperkuat akuntabilitas yang kuat dan memastikan legitimasi serta pengambilan keputusan yang inklusi.

Narasumber selanjutnya Shahnaz Sumi. Sumi mempresentasikan bahwa BWHP merupakan sebuah jaringan organisasi yang dipimpin perempuan dan dibentuk untuk mempromosikan perspektif gender dalam kesiapsiagaan bencana dan tanggap darurat. BWHP terdiri dari tim BWHP dan WCLP yang berjumlah 30 organisasi di seluruh Bangladesh. BWHP memainkan peran lokalisasi dalam memperkuat suara para pemimpin perempuan akar rumput melalui Women Community Leadership Platform (WCLP), memastikan bahwa pengetahuan lokal, pengalaman hidup, dan solusi yang didorong oleh komunitas membentuk respons kemanusiaan.

Keterlibatan BWHP dengan studi terbaru SHIFT Asia menyoroti bagaimana sistem yang terlalu berfokus pada kepatuhan dan struktur patriarki dapat menghambat akses. BWHP secara kritis mengkaji hambatan-hambatan ini sambil mengadvokasi pendekatan akuntabilitas yang lebih inklusif dan responsif terhadap konteks yang mengakui kapasitas dan kontribusi para pemimpin perempuan lokal. BWHP telah mengambil beberapa langkah penting untuk memperkuat kepemimpinan kolektif dan visibilitas. Platform ini juga memfasilitasi kesadaran kolektif melalui peringatan Hari Perempuan Internasional 2026 di 10 organisasi di 10 lokasi, menunjukkan kekuatan kolaborasi yang terdesentralisasi. BWHP mendokumentasikan perjalanan kepemimpinannya melalui buklet feminis berdasarkan profil anggota, yang menangkap pengalaman dan pengetahuan akar rumput. BWHP berupaya merebut kembali ruang dan pengaruh dalam sistem kemanusiaan dengan membangun jaringan yang lebih kuat dan mempromosikan aksi kolektif di antara organisasi yang dipimpin dan berfokus pada perempuan.

BWHP menyoroti beberapa tantangan yang dihadapi, termasuk menavigasi sistem akuntabilitas yang restruktif, memastikan keterlibatan berkelanjutan di berbagai organisasi, dan mengatasi kesenjangan kapasitas dalam kepemimpinan feminis, pembagian kekuasaan, dan keterampilan teknis. Dalam perjalanannya ada pembelajaran penting pertama kemitraan yang kuat. Membangun kemitraan yang efektif dengan organisasi hak-hak perempuan dan organisasi yang dipimpin perempuan, menciptakan platform kolektif yang lebih kuat untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan serta kepemimpinan perempuan. Kedua, peningkatan kapasitas kepemimpinan transformatif. Hal ini akan membantu mereka terlibat dalam pekerjaan kemanusiaan, melakukan advokasi dari perspektif gender, dan mengintegrasikan pendekatan responsif gender ke dalam kebijakan dan proyek, serta memperkaya nilai-nilai organisasi dan program masa depan mereka.

Sumi membagikan sebuah kutipan dari direktur eksekutif Bangladesh yang mengatakan, “Pentingnya untuk tidak melihat masalah sebagai serangkaian hambatan yang banyak, melainkan mengeksplorasi solusi alternatif sebelum menyerah.” Ia juga berbicara tentang patriarki dan pola pikir patriarki yang lazim di masyarakat yang harus dihadapi perempuan ketika mereka keluar rumah, perlunya strategi baru untuk keberlanjutan dan petisi kolektif kepada pemerintah untuk perubahan tingkat nasional, serta perlunya mengembangkan modal sosial untuk manfaat jangka panjang.   

BWHP mengambil beberapa langkah untuk mencapai tujuan yaitu pentingnya membangun jaringan organisasi yang kuat untuk mengatasi masalah kemanusiaan; memprioritaskan keterlibatan perempuan dan pemuda dalam semua kegiatan kemanusiaan; memiliki rencana untuk menanggapi keadaan darurat dan memastikan bahwa semua staf dan relawan dilatih dalam penanganan keadaan darurat; memastikan pendanaan yang memadai untuk semua pekerjaan kemanusiaan, memberikan pelatihan pengembangan keterampilan bagi staf dan relawan; menyederhanakan proses pendaftaran organisasi perempuan; menciptakan struktur kepemimpinan alternatif yang memprioritaskan keterlibatan perempuan dan pemuda; menggalang dana dan mengalokasikan sumber daya secara kolektif; melobi, mengadvokasi, dan berkomunikasi untuk mewujudkan sikap positif; perlu meningkatkan kemampuan untuk bekerja sama dengan administrasi meningkatkan keterampilan organisasi dan jaringan regional feminis.

Narasumber yang terakhir berasal dari Indonesia yaitu Dr. Avianto Amri, ketua IHCP.  IHCP merupakan konversi atau transformasi dari tim kemanusiaan negara yang dipimpin PBB. Anto memulai presentasi dengan memberikan gambaran antara mobil Ferrari dan truk. Tim yang dibentuk PBB, sudah mapan, telah dikembangkan, diproduksi dan direkayasa ini sebagai Ferrari. Ini termasuk klub eksekutif. Sekarang diubah dan kita adalah aktor lokal, organisasi nasional yang diberi kendaraan yang berbeda. Lantas diminta untuk mengkoordinasi sebuah organisasi serta menjadi inklusif. Jadi itulah yang dirasakan Anto beberapa bulan terakhir tentang tranformasi dan perubahan mekanisme. Pihaknya menginginkan platform ini adatif, mengingat Indonesia mengalami bencana setiap tahun.

Di bulan November 2025 Indonesia mengalami bencana khususnya di pulau Sumatra. Bencana terbesar yang dialami Indonesia, 52 distrik terdampak, lebih dari 1.000 orang meninggal dunia. Dengan kejadian tersebut IHCP tidak tinggal diam, serta ini pertama kalinya bagi IHCP untuk melakukan koordinasi respon dan melakukan dengan skala besar. Ternyata saat melakukan bantuan ada hambatan operasional karena jembatan hancur dan jalan terputus. “Dalam membantu IHCP juga memiliki peringatan gender dan disabilitas,” ucap Anto.

Bencana yang terjadi di Sumatra membawa pelajaran penting. Menurut Anto, beberapa refleksi yang menjadi pelajaran, pertama kepemimpinan. Berkaitan dengan perluasan kementerian yang dilakukan oleh pemerintahan saat ini, banyak kementerian baru. Kepemimpinan untuk bangsa yang krisis dan komunikasi menjadi sangat penting. Kedua, peningkatan peran militer termasuk dalam Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Hingga saat ini, 40.000 pasukan dikerahkan untuk Sumatra. Namun, IHCP menyadari bahwa penanggulangan kemanusiaan perlu dipimpin oleh warga sipil. Koordinasi terjadi ketika ada partisipasi yang bermakna, akuntabilitas kritis, dan fokus pada isu-isu perlindungan. Ketiga, penyempitan ruang lingkup dan pergeseran kepemimpinan. Bahwa sumber daya semakin langka serta aktor Internasional menghadapi kendala yang lebih besar.

Menurut Anto ada studi kasus untuk melakukan koordinasi kemanusiaan lokal yaitu transisi dari koordinasi kemanusiaan yang dipimpin PBB ke Organisasi Masyarakat Sipil, masyarakat sipil nasional memimpin koordinasi advokasi dan representasi, aktor lokal terlibat langsung dengan mitra internasional. Lokalisasi menjadi lebih bermakna ketika koordinasi dilokalkan, adanya kepercayaan kepemimpinan, nilai tambah, dan pembelajaran eksperimental.

Anto mengatakan IHCP telah mengidentifikasi apa yang sudah dilakukan yaitu inklusivitas, membangun jembatan, sumber informasi, arahan yang jelas, memiliki sekretariat, membangun kepercayaan, membangun koordinasi, akses komunikasi, berbagi sumber daya, keterlibatan generasi muda, kecepatan dalam menanggapi, kepemimpinan bersama, dan permulaan yang cepat dalam menjalin hubungan dengan pemerintah dan donor. IHCP akan melakukan peningkatan untuk akses pendanaan, formulasi mekanisme yang dipimpin secara lokal, agile dan adaptif, tata kelola, meningkatkan hubungan, manajemen pengetahuan, memperkuat sekretariat, memperluas keanggotaan, dokumentasi pelajaran yang dipetik, dan meningkatkan visibilitas.

Dalam diskusi ini Fida, salah seorang peserta, bertanya bagaimana menyeimbangkan visi dan kekuatan internal? Hannah Cooper memberikan respon yaitu dengan kendali pendanaan yang bergeser dan menggeser dalam pengambilan keputusan. Banyak hal yang bisa diubah terutama struktur politik. Menurut Anto dalam proses tersebut masih membutuhkan waktu. Karena Anto melihat banyak organisasi internasional masih berperan sebagai perantara. Pada saat melakukan pertemuan dengan donor, organisasi internasional menyadari bahwa mereka tidak dapat menyalurkan dana langsung ke organisasi lokal. Tim IHCP pun terus melakukan advokasi dengan peningkatan kapasitas, bantuan teknis, dan pembangkitan pengetahuan. Sumi pun memberikan tanggapan bahwa BWHP aktif dalam menanggapi perspektif gender tetapi mereka mengalami kesulitan dalam menjalin kemitraan dengan mitra pembangunan internasional. BWHP pun mencoba agar semua organisasi bisa saling terhubung dan selalu saling membantu untuk menangani kekerasan berbasis gender. Antora, perwakilan dari Oxfam Internasional Bangladesh menceritakan di Sumiyappa mendapati kekerasan berbasis gender yang tinggi. “Kami di Bangladesh mencoba tetap terhubung dan fokus pada penguatan jaringan hak-hak perempuan untuk memerangi segala jenis bencana kemanusiaan,”ungkapnya.

Denny, perwakilan Oxfam Indonesia, bertanya bagaimana saran praktis dalam melakukan revolusi lokalisasi? Menurut Anto menjawab yakni dengan berhenti sejenak terlebih dahulu, lantas berpikir untuk melangkah ke depan, membangun kepercayaan dan bertindak bersama-sama. Sumi, salah seorang peserta  memberikan tanggapan untuk saran praktis lokalisasi harus fokus pada tingkat komunitas, mempraktikkan situasi komunitas, desentralisasi kekuasaan, melakukan tindakan kolektif dan mengangkat suara-suara komunitas. Sedangkan Hannah memberikan solusi, bahwa perlu menggeser kekuasaan dalam sistem, sehingga kekuasaan berada lebih dekat dengan komunitas, mendengarkarkan aktor lokal dan nasional apa yang diinginkan. Harapannya dalam diskusi ini pergeseran kekuasaan bukan hanya pada penyesuian teknis, tetapi lebih pada pembongkaran mendasar dari penjagaan sistemik. “Memberikan lebih banyak kekuatan kepada lebih banyak suara dari aktor lokal dan responden pertama,”pungkasnya.  (Anissa Ratna)